Kesalahan Desain Alur SIMRS yang Menyulitkan Proses Klaim BPJS

Ringkasan Eksplisit

Kesalahan desain alur SIMRS dapat menyebabkan dokumentasi medis tidak terintegrasi dengan proses layanan, sehingga menyulitkan validasi klaim BPJS dalam skema INA-CBG. Hal ini penting karena klaim berbasis INA-CBG sangat bergantung pada konsistensi data klinis, tindakan, dan justifikasi medis yang terdokumentasi secara sistematis. Ketidaksinkronan antar unit layanan berisiko meningkatkan pending klaim, memperlambat cashflow, serta menambah beban koreksi administratif. Dalam praktik lapangan, pendekatan integrasi dokumentasi berbasis proses—misalnya melalui konteks pemanfaatan BPJScan dari MedMinutes.io pada alur IGD atau konferensi klinis—digunakan untuk membantu menjaga kesinambungan data tanpa mengubah alur klinis utama.

Kalimat ringkasan: Desain SIMRS yang tidak selaras dengan alur klinis berpotensi mengubah efisiensi operasional menjadi risiko finansial.

Definisi Singkat

SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) adalah sistem terintegrasi yang mengelola proses klinis, administratif, dan keuangan rumah sakit untuk memastikan dokumentasi medis, tindakan, dan klaim pembiayaan tercatat secara sistematis dan dapat diverifikasi.

Dasar Hukum Terkait Desain SIMRS dan Klaim BPJS

Pengelolaan SIMRS dan proses klaim BPJS di rumah sakit diatur oleh sejumlah regulasi yang mewajibkan integrasi dokumentasi medis, standar rekam medis elektronik, dan tata kelola sistem informasi. Berikut adalah dasar hukum yang relevan:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) — mengatur kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan SIMRS yang terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajerial. Pasal 3 menyebutkan bahwa SIMRS harus mampu mengintegrasikan data pelayanan klinis, administratif, dan keuangan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis — mengatur standar penyelenggaraan rekam medis elektronik (RME) di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk kewajiban dokumentasi yang lengkap, akurat, dan dapat diakses lintas unit layanan.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan — mengatur mekanisme pembiayaan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, termasuk ketentuan klaim berbasis INA-CBG yang mensyaratkan konsistensi antara diagnosis, tindakan, dan dokumentasi medis.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) — menetapkan pedoman grouping klaim berdasarkan diagnosis dan prosedur, yang mengharuskan data klinis terstruktur dan konsisten sebagai dasar penghitungan tarif.
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim — mengatur prosedur pengajuan, verifikasi, dan pembayaran klaim, termasuk persyaratan kelengkapan dokumen dan kesesuaian data klinis dengan tarif INA-CBG.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024 — menekankan transformasi digital di fasilitas kesehatan, termasuk penguatan interoperabilitas sistem informasi rumah sakit untuk mendukung efisiensi klaim.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit — menetapkan standar tata kelola informasi dan dokumentasi klinis sebagai bagian dari persyaratan akreditasi, termasuk integrasi data antar unit pelayanan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kesehatan (SATUSEHAT) — mengatur interoperabilitas data kesehatan nasional, termasuk kewajiban rumah sakit untuk mengintegrasikan SIMRS dengan platform SATUSEHAT melalui standar HL7 FHIR.

Seluruh regulasi di atas menegaskan bahwa desain alur SIMRS bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan kewajiban regulatoris yang berdampak langsung pada keberhasilan klaim BPJS dan kepatuhan akreditasi rumah sakit.

Apa Itu Kesalahan Desain Alur SIMRS dan Mengapa Penting bagi Klaim BPJS?

Kesalahan desain alur SIMRS adalah kondisi ketika struktur input, validasi, dan distribusi data dalam sistem tidak selaras dengan proses pelayanan klinis dan kebutuhan dokumentasi klaim INA-CBG.

Manfaat utama perbaikan desain alur adalah memastikan setiap tindakan medis, diagnosis, dan pemeriksaan penunjang otomatis terdokumentasi dalam satu episode perawatan yang utuh dan dapat diverifikasi oleh verifikator BPJS.

Use-Case Konkret: Simulasi Numerik

Di salah satu RS tipe C dengan rata-rata 1.200 klaim rawat inap per bulan:

8% klaim mengalami pending karena tindakan radiologi tidak otomatis masuk ke resume medis.
Nilai rata-rata klaim: Rp5.000.000
Potensi klaim tertunda: 96 klaim × Rp5.000.000 = Rp480.000.000 per bulan.

Pada sistem yang tidak terintegrasi, petugas harus melakukan input ulang atau klarifikasi manual. Pada sistem yang alurnya terintegrasi, tindakan yang diinput di unit radiologi otomatis muncul dalam dokumentasi medis dan resume klaim, sehingga meminimalkan koreksi.

Desain SIMRS sebagai Penopang Klaim

Dalam skema INA-CBG, validitas klaim sangat ditentukan oleh:

Konsistensi diagnosis dan tindakan.
Justifikasi klinis dalam SOAP.
Integrasi data penunjang (lab, radiologi, farmasi).
Resume medis yang merefleksikan episode perawatan secara utuh.

Jika desain alur SIMRS tidak memastikan kesinambungan data antar unit, maka proses klaim menjadi rentan terhadap koreksi.

Alur Ideal SIMRS untuk Mendukung Klaim INA-CBG

Desain alur SIMRS yang ideal harus mengikuti prinsip single source of truth, di mana setiap data yang diinput pada satu titik layanan secara otomatis tersedia di seluruh rantai dokumentasi. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Permenkes 82/2013 yang mewajibkan integrasi data klinis, administratif, dan keuangan dalam satu sistem.

Secara praktis, alur ideal mencakup:

Registrasi pasien: Data demografi dan administratif diinput sekali, otomatis tersedia di seluruh unit.
Pelayanan klinis: SOAP, diagnosis, dan tindakan terekam dalam satu episode perawatan yang terhubung.
Penunjang medik: Hasil laboratorium, radiologi, dan farmasi otomatis terkonsolidasi ke resume medis.
Billing dan klaim: Data klinis otomatis menjadi dasar grouping INA-CBG tanpa perlu input ulang.

Ketika salah satu mata rantai ini terputus—misalnya data radiologi tidak otomatis masuk ke resume—maka terjadi gap dokumentasi yang berpotensi menjadi penyebab pending klaim.

Titik Rawan dalam Desain Sistem

Beberapa kesalahan desain yang sering ditemukan:

Fragmentasi input antar unit: Tindakan di unit radiologi tidak otomatis muncul di resume medis.
Tidak adanya validasi otomatis: Diagnosis tidak terhubung dengan tindakan terkait.
Double entry data: Petugas harus menginput ulang untuk keperluan klaim.
Alur tidak mengikuti proses klinis aktual: Sistem mengharuskan input administratif sebelum tindakan klinis selesai.
Tidak adanya checkpoint kelengkapan: Sistem tidak memvalidasi kelengkapan dokumentasi sebelum pasien pulang, sehingga kekurangan data baru terdeteksi saat proses klaim.
Mapping kode ICD-10 tidak terintegrasi: Dokter mengisi diagnosis dalam teks bebas tanpa panduan kode ICD-10, sehingga coder harus melakukan interpretasi ulang yang rawan inkonsistensi.

Kasus nyata yang sering terjadi: tindakan penunjang sudah dilakukan, tetapi karena tidak otomatis tercatat dalam episode perawatan, dokumen klaim dianggap tidak lengkap oleh verifikator BPJS.

Demo Gratis 30 Menit

Lihat langsung berapa
revenue RS Anda yang bocor

Dalam 30 menit, kami analisis data klaim RS Anda — langsung di depan Anda.

Jadwalkan Demo→

Tanpa biaya, tanpa kewajiban

Dampak terhadap Klaim dan Operasional

Kesalahan desain SIMRS berdampak pada berbagai aspek operasional dan finansial rumah sakit:

Aspek	Dampak Operasional	Dampak Finansial	Peran MedMinutes
Dokumentasi Medis	Data tidak sinkron antar unit	Klaim dikoreksi verifikator	Integrasi dokumentasi real-time via BPJScan
Coding INA-CBG	Mismatch diagnosis dan tindakan	Nilai klaim turun (undercoding)	Monitoring episode perawatan
Resume Medis	Tidak lengkap atau inkonsisten	Pending klaim meningkat	Validasi sebelum pasien pulang
Audit Internal	Koreksi berulang, beban admin tinggi	Biaya administrasi naik	Audit trail terstruktur
Koordinasi Casemix	Review terlambat, klarifikasi manual	Cashflow tertahan	Identifikasi risiko sejak awal episode

Studi Kasus: RS Tipe C di Jawa Tengah

Sebuah rumah sakit tipe C di Jawa Tengah dengan kapasitas 180 tempat tidur dan rata-rata 1.400 klaim BPJS per bulan mengalami tingkat pending klaim sebesar 11% selama enam bulan berturut-turut pada tahun 2024. Setelah dilakukan audit internal, ditemukan beberapa akar masalah terkait desain alur SIMRS:

Temuan Audit

Fragmentasi data penunjang: Hasil laboratorium dan radiologi diinput pada modul terpisah yang tidak otomatis terhubung ke resume medis rawat inap. Petugas casemix harus melakukan copy-paste manual dari modul penunjang ke modul klaim.
Double entry pada farmasi: Resep yang diinput dokter di modul klinis harus diinput ulang oleh farmasi di modul dispensing, menciptakan potensi mismatch data obat antara rekam medis dan billing.
Tidak ada validasi kelengkapan: Sistem tidak memiliki checkpoint otomatis sebelum pasien pulang, sehingga ketidaklengkapan SOAP atau resume baru terdeteksi saat pengajuan klaim.

Langkah Perbaikan

Implementasi integrasi modul penunjang dengan resume medis sehingga hasil lab dan radiologi otomatis muncul dalam dokumen klaim.
Penerapan BPJScan untuk monitoring kelengkapan dokumentasi pada setiap episode perawatan sebelum pasien pulang.
Pelatihan lintas unit untuk memastikan seluruh tenaga klinis memahami dampak dokumentasi terhadap klaim.
Penggunaan CDSS (Clinical Decision Support System) untuk membantu dokter dalam memilih kode diagnosis yang tepat dan konsisten.

Hasil Setelah 4 Bulan

Indikator	Sebelum Perbaikan	Setelah 4 Bulan	Perubahan
Tingkat pending klaim	11%	4,2%	Turun 6,8 poin
Waktu rata-rata proses klaim	14 hari	7 hari	Turun 50%
Klaim tertunda per bulan	154 klaim	59 klaim	Turun 95 klaim
Potensi cashflow tertahan	Rp770.000.000	Rp295.000.000	Perbaikan Rp475.000.000

Studi kasus ini menunjukkan bahwa perbaikan desain alur SIMRS—yang dikombinasikan dengan tools monitoring seperti BPJScan dan dukungan klinis dari CDSS—dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas klaim dan cashflow rumah sakit.

Bagaimana Integrasi Sistem RS Mempengaruhi Klaim BPJS dalam Skema INA-CBG?

Integrasi sistem RS memastikan bahwa setiap tindakan klinis secara otomatis menjadi bagian dari dokumentasi episode perawatan yang sama.

Tanpa integrasi:

Data tersebar di berbagai modul tanpa konsolidasi.
Resume tidak mencerminkan layanan aktual yang diberikan.
Klarifikasi berulang terjadi antara tim klinis dan casemix.
Risiko inkonsistensi antara diagnosis primer, sekunder, dan tindakan.

Dengan integrasi:

Tindakan otomatis terhubung ke diagnosis dalam satu episode perawatan.
Pemeriksaan penunjang (lab, radiologi, patologi) muncul dalam resume medis secara otomatis.
Klaim lebih mudah diverifikasi karena data konsisten dari hulu ke hilir.
Tim casemix dapat melakukan review preventif, bukan reaktif.

Peran Teknologi Pendukung dalam Integrasi

Selain perbaikan desain SIMRS, teknologi pendukung berperan penting dalam menjaga konsistensi dokumentasi:

BPJScan membantu rumah sakit melakukan analisis klaim secara otomatis, mengidentifikasi potensi pending sebelum klaim diajukan, dan memberikan insight tentang pola klaim yang memerlukan perhatian.
CDSS (Clinical Decision Support System) mendukung dokter dalam pengambilan keputusan klinis yang terdokumentasi dengan baik, termasuk pemilihan kode diagnosis yang tepat dan justifikasi tindakan medis.

Kedua tools ini tidak menggantikan SIMRS, melainkan berfungsi sebagai lapisan validasi tambahan yang memastikan data yang mengalir dari SIMRS ke proses klaim sudah konsisten dan lengkap.

Checklist Evaluasi Desain Alur SIMRS untuk Klaim BPJS

Berikut adalah checklist yang dapat digunakan oleh manajemen rumah sakit untuk mengevaluasi apakah desain alur SIMRS sudah mendukung proses klaim BPJS secara optimal:

Apakah data registrasi pasien diinput sekali dan tersedia di seluruh unit layanan? — Menghindari duplikasi data demografi dan administratif.
Apakah hasil pemeriksaan penunjang otomatis muncul di resume medis? — Memastikan kelengkapan dokumentasi tanpa copy-paste manual.
Apakah terdapat validasi otomatis kesesuaian diagnosis dan tindakan? — Mencegah mismatch yang memicu koreksi klaim.
Apakah sistem memiliki checkpoint kelengkapan sebelum pasien pulang? — Mendeteksi kekurangan dokumentasi sebelum pengajuan klaim.
Apakah SOAP terintegrasi dengan kode ICD-10 dan ICD-9-CM? — Memastikan justifikasi klinis terhubung dengan coding.
Apakah tim casemix memiliki akses real-time ke data episode perawatan? — Memungkinkan review preventif, bukan reaktif.
Apakah data farmasi (resep dan dispensing) konsisten antara modul klinis dan billing? — Menghindari mismatch data obat.
Apakah sistem mendukung audit trail yang dapat ditelusuri? — Memenuhi persyaratan akreditasi dan verifikasi BPJS.

Mini-Section Strategis untuk Direksi RS dan Kepala Casemix

Audiens: Direksi RS, Kepala Casemix, Manajemen Penunjang Medik — khususnya RS tipe B/C dengan volume BPJS tinggi.

Verdict: Efisiensi klaim bukan hanya soal kecepatan input, tetapi tentang desain sistem yang memastikan konsistensi data klinis sejak awal episode perawatan.

Apakah Desain SIMRS Anda Sudah Mendukung Klaim BPJS secara Sistemik?

Pertanyaan strategis ini relevan karena stabilitas pendapatan RS sangat ditentukan oleh kualitas integrasi dokumentasi medis dan proses klaim. Berdasarkan data lapangan, rumah sakit yang melakukan evaluasi desain alur SIMRS secara berkala mengalami penurunan pending klaim rata-rata 5–8 poin persentase dalam enam bulan pertama.

Sebagai dasar pengambilan keputusan strategis Direksi RS: evaluasi desain alur SIMRS harus difokuskan pada tiga area utama:

Efisiensi biaya operasional — mengurangi beban koreksi manual dan double entry.
Kecepatan layanan pasien — memastikan dokumentasi tidak memperlambat alur klinis.
Tata kelola klinis yang terukur — menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan manajerial.

Risiko Implementasi Perbaikan Alur SIMRS

Perubahan desain sistem tidak tanpa risiko:

Resistensi pengguna klinis — Tenaga medis terbiasa dengan alur lama dan memerlukan waktu adaptasi.
Adaptasi workflow memerlukan pelatihan — Investasi waktu untuk sosialisasi dan pelatihan lintas unit.
Potensi gangguan operasional sementara — Masa transisi dapat memperlambat layanan jika tidak dikelola dengan baik.
Investasi waktu dan biaya integrasi — Biaya awal untuk pengembangan, konfigurasi, dan testing sistem.

Namun, dalam jangka menengah, risiko tersebut sepadan karena:

Mengurangi biaya koreksi klaim yang bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Mempercepat cashflow dengan menurunkan tingkat pending klaim.
Menguatkan governance dokumentasi medis sesuai persyaratan akreditasi.
Meningkatkan kesiapan audit internal dan eksternal.
Memenuhi kewajiban regulatoris terkait interoperabilitas data kesehatan (SATUSEHAT).

Strategi Mitigasi Risiko Implementasi

Untuk meminimalkan risiko dalam proses perbaikan desain alur SIMRS, rumah sakit disarankan mengadopsi pendekatan bertahap:

Fase 1 — Audit dan pemetaan alur eksisting (1–2 bulan): Identifikasi titik rawan fragmentasi data, double entry, dan gap validasi dalam alur SIMRS yang sedang berjalan.
Fase 2 — Pilot di satu unit layanan (2–3 bulan): Implementasi perbaikan alur di satu unit (misalnya IGD atau rawat inap) untuk menguji efektivitas dan mengidentifikasi kendala sebelum rollout.
Fase 3 — Rollout bertahap (3–6 bulan): Perluasan ke seluruh unit layanan dengan dukungan pelatihan dan monitoring berkelanjutan.
Fase 4 — Evaluasi dan optimasi (ongoing): Monitoring berkala terhadap indikator klaim (tingkat pending, waktu proses, nilai klaim) dan penyesuaian alur berdasarkan temuan.

Pendekatan bertahap ini memungkinkan rumah sakit mengelola perubahan secara terkendali tanpa mengganggu operasional layanan secara signifikan.

Konteks Praktik Lapangan

Dalam beberapa implementasi, pendekatan integrasi dilakukan dengan monitoring dokumentasi pada alur IGD atau konferensi klinis. Platform seperti MedMinutes.io digunakan sebagai konteks enabler integrasi SIMRS dan dokumentasi layanan secara real-time tanpa mengubah alur klinis utama.

Pendekatan ini tidak menggantikan SIMRS, melainkan membantu memastikan konsistensi data lintas unit. Secara spesifik:

BPJScan menganalisis data klaim dari file TXT sistem nasional untuk mengidentifikasi pola pending dan memberikan rekomendasi perbaikan dokumentasi.
CDSS membantu dokter dalam memilih diagnosis dan tindakan yang tepat, lengkap dengan justifikasi klinis yang dibutuhkan untuk verifikasi klaim.

Kombinasi kedua tools ini memberikan lapisan validasi yang melengkapi desain alur SIMRS tanpa memerlukan perubahan fundamental pada sistem yang sudah berjalan.

Kesimpulan

Kesalahan desain alur SIMRS dapat secara langsung menyulitkan proses klaim BPJS dalam skema INA-CBG karena mengganggu kesinambungan dokumentasi medis. Integrasi sistem RS yang selaras dengan alur klinis merupakan fondasi stabilitas klaim dan cashflow.

Dalam konteks manajerial, pendekatan integrasi dokumentasi—termasuk pemanfaatan BPJScan sebagai enabler monitoring layanan dan CDSS sebagai pendukung keputusan klinis—dapat menjadi bagian dari strategi penguatan tata kelola klinis tanpa mengubah struktur utama SIMRS.

Bagi rumah sakit dengan volume BPJS tinggi, khususnya RS tipe B dan C, keputusan evaluasi desain SIMRS bukan lagi pilihan teknis semata, melainkan keputusan strategis terkait stabilitas pendapatan dan keberlanjutan operasional. Regulasi seperti Permenkes 82/2013 dan Permenkes 18/2022 menegaskan bahwa integrasi sistem informasi rumah sakit adalah kewajiban, bukan opsi.

FAQ

Mengapa desain SIMRS memengaruhi klaim BPJS dalam skema INA-CBG?

Karena klaim INA-CBG sangat bergantung pada konsistensi dokumentasi medis, diagnosis, dan tindakan dalam satu episode perawatan. Jika alur SIMRS tidak terintegrasi, data klinis tersebar di berbagai modul sehingga risiko pending klaim meningkat. Permenkes 76/2016 tentang INA-CBG mensyaratkan data klinis yang terstruktur dan konsisten sebagai dasar penghitungan tarif.

Apa hubungan dokumentasi medis dengan pending klaim BPJS?

Dokumentasi medis yang tidak lengkap atau tidak sinkron dengan tindakan aktual dapat menyebabkan klaim dianggap tidak valid oleh verifikator BPJS, sehingga memicu koreksi atau pending. Berdasarkan data lapangan, 60–70% kasus pending klaim berakar pada masalah dokumentasi, bukan pada ketepatan diagnosis itu sendiri.

Bagaimana integrasi sistem RS membantu mengurangi pending klaim?

Integrasi sistem memastikan bahwa data klinis, penunjang, dan administratif berada dalam satu alur terdokumentasi yang utuh, sehingga memudahkan proses verifikasi klaim INA-CBG. Dengan integrasi, tindakan yang diinput di satu unit otomatis tersedia di modul klaim tanpa perlu input ulang.

Apa saja kesalahan desain SIMRS yang paling sering menyebabkan masalah klaim?

Kesalahan yang paling sering ditemukan meliputi: fragmentasi input antar unit (data penunjang tidak masuk resume), tidak adanya validasi otomatis kesesuaian diagnosis dan tindakan, double entry data, serta tidak adanya checkpoint kelengkapan dokumentasi sebelum pasien pulang. Kesalahan-kesalahan ini bersifat sistemik dan memerlukan perbaikan pada level desain, bukan sekadar pelatihan pengguna.

Berapa potensi kerugian finansial akibat desain SIMRS yang buruk?

Untuk RS tipe C dengan 1.200 klaim per bulan dan tingkat pending 8%, potensi cashflow yang tertahan bisa mencapai Rp480.000.000 per bulan. Dalam setahun, angka ini setara dengan Rp5,76 miliar dana yang seharusnya sudah diterima rumah sakit. Perbaikan desain alur yang menurunkan pending menjadi 3% dapat menghemat sekitar Rp270.000.000 per bulan.

Apakah perbaikan desain SIMRS harus mengganti sistem yang sudah berjalan?

Tidak selalu. Perbaikan dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengganti SIMRS yang sudah berjalan. Pendekatan yang efektif adalah menambahkan lapisan integrasi dan validasi—misalnya melalui tools seperti BPJScan untuk monitoring klaim dan CDSS untuk dukungan keputusan klinis—yang melengkapi sistem eksisting tanpa memerlukan migrasi total.

Regulasi apa yang mewajibkan integrasi SIMRS di rumah sakit?

Permenkes 82/2013 mewajibkan rumah sakit menyelenggarakan SIMRS terintegrasi, Permenkes 24/2022 mengatur standar rekam medis elektronik, dan Permenkes 18/2022 tentang SATUSEHAT mengatur interoperabilitas data kesehatan nasional. Ketiga regulasi ini menegaskan bahwa integrasi sistem informasi rumah sakit bukan pilihan, melainkan kewajiban regulatoris yang berdampak pada akreditasi dan keberhasilan klaim.

Sumber

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBG
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kesehatan (SATUSEHAT)
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
BPJS Kesehatan – Pedoman Klaim INA-CBG dan Verifikasi Klaim