Peran BPJS Kesehatan dalam Mendukung Keberlanjutan Rumah Sakit: Panduan Strategis untuk Direksi RS [2026]

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, mencakup lebih dari 260 juta peserta. Bagi rumah sakit, BPJS Kesehatan berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan layanan melalui mekanisme klaim berbasis INA-CBG (Indonesian Case Base Groups) yang menuntut dokumentasi medis terstruktur dan konsisten.

Keberlanjutan rumah sakit dalam konteks JKN merujuk pada kemampuan institusi layanan kesehatan untuk menjaga stabilitas operasional dan finansial secara berkelanjutan melalui pengelolaan klaim yang akurat, dokumentasi medis yang valid, dan proses verifikasi yang efisien. Bagi sebagian besar rumah sakit di Indonesia — terutama RS tipe B dan C dengan proporsi pasien JKN mencapai 60-80% dari total pasien — kelancaran klaim BPJS secara langsung menentukan keberlangsungan operasional RS.

Artikel ini menyajikan panduan komprehensif bagi Direksi RS dan Kepala Casemix tentang bagaimana memaksimalkan peran BPJS Kesehatan sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan rumah sakit, lengkap dengan dasar hukum terbaru, analisis mekanisme klaim, strategi optimasi, dan solusi praktis.

Dasar Hukum: Regulasi BPJS Kesehatan dan Pembiayaan Rumah Sakit

Memahami kerangka regulasi yang mengatur hubungan BPJS Kesehatan dengan rumah sakit merupakan fondasi untuk strategi keberlanjutan yang efektif. Berikut regulasi utama yang berlaku per April 2026:

Regulasi	Tentang	Relevansi untuk RS
UU No. 40 Tahun 2004	Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Dasar hukum penyelenggaraan JKN dan kewajiban RS sebagai provider
UU No. 24 Tahun 2011	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Operasional BPJS Kesehatan, mekanisme klaim, dan hak-kewajiban RS
UU No. 17 Tahun 2023	Kesehatan	Tata kelola RS, standar pelayanan, dan kewajiban dokumentasi medis
Perpres No. 82 Tahun 2018	Jaminan Kesehatan (beserta perubahannya)	Aturan dasar manfaat JKN, iuran, dan mekanisme pembayaran
Perpres No. 59 Tahun 2024	Perubahan Ketiga atas Perpres 82/2018	Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan penyesuaian tarif
Permenkes No. 3 Tahun 2023	Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam JKN	Tarif INA-CBG yang menjadi basis pembayaran klaim
Permenkes No. 26 Tahun 2021	Pedoman INA-CBG	Panduan teknis grouping, koding, dan verifikasi klaim
Permenkes No. 24 Tahun 2022	Rekam Medis	Standar dokumentasi medis sebagai bukti pendukung klaim
Permenkes No. 16 Tahun 2024	Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan	Sistem rujukan baru (non-berjenjang) berlaku 2026
Panduan Klaim INA-CBG 2024	Berita Acara Kesepakatan Bersama Kemenkes-BPJS	Penyelesaian dispute klaim, berlaku sejak 1 Desember 2024

Mekanisme Klaim INA-CBG: Bagaimana BPJS Membayar Rumah Sakit

Pemahaman mendalam tentang mekanisme klaim INA-CBG adalah kunci untuk mengoptimalkan peran BPJS sebagai sumber pembiayaan RS. Berikut alur lengkap dari pelayanan hingga pembayaran:

Alur Klaim INA-CBG

Pelayanan klinis: Pasien JKN menerima pelayanan di RS (rawat jalan atau rawat inap)
Dokumentasi medis: Dokter mendokumentasikan diagnosis, tindakan, dan hasil pemeriksaan dalam SOAP dan resume medis
Koding: Tim casemix/koder menerjemahkan dokumentasi ke kode ICD-10 (diagnosis) dan ICD-9-CM (prosedur)
Grouping: Kode-kode tersebut diproses oleh grouper INA-CBG untuk menentukan kelompok tarif
Verifikasi internal: RS melakukan verifikasi kelengkapan dan konsistensi sebelum pengiriman
Pengiriman ke BPJS: Klaim dikirim melalui aplikasi E-Klaim atau INA-CBG
Verifikasi BPJS: Verifikator BPJS memeriksa kesesuaian klaim dengan bukti klinis
Pembayaran: Klaim yang lolos verifikasi dibayarkan sesuai tarif INA-CBG

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Klaim

Tarif INA-CBG yang diterima RS ditentukan oleh beberapa variabel:

Faktor	Pengaruh terhadap Tarif	Implikasi untuk RS
Diagnosis utama (ICD-10)	Menentukan kelompok CBG	Akurasi koding diagnosis utama sangat kritis
Diagnosis sekunder/komorbiditas	Mempengaruhi severity level (I, II, III)	Komorbiditas yang tidak dikode = tarif lebih rendah
Prosedur (ICD-9-CM)	Mempengaruhi grouping dan tarif	Prosedur yang tidak dikode = underpayment
Tipe RS (A, B, C, D)	Regional tarif berbeda per tipe RS	Tarif RS tipe A lebih tinggi dari tipe D
Regional	Tarif berbeda per wilayah	5 regional tarif di Indonesia
Rawat jalan vs rawat inap	Struktur tarif berbeda	Rawat inap umumnya tarif lebih tinggi

Dampak Klaim BPJS terhadap Cashflow Rumah Sakit

Untuk memahami betapa kritisnya peran BPJS dalam keberlanjutan RS, perhatikan simulasi dampak finansial berikut:

Simulasi Dampak Pending Klaim pada RS Tipe C

Parameter	Nilai
Volume klaim per bulan	2.000 berkas
Rata-rata nilai klaim	Rp 5.000.000
Total nilai klaim per bulan	Rp 10 miliar
Proporsi pasien JKN	70%
Bed Occupancy Rate (BOR)	70%

Dengan parameter di atas, dampak pending klaim pada berbagai tingkat:

Tingkat Pending	Jumlah Klaim Tertunda	Nilai Cashflow Tertahan/Bulan	Dampak per Tahun
5% (baik)	100 klaim	Rp 500 juta	Rp 6 miliar
8% (rata-rata)	160 klaim	Rp 800 juta	Rp 9,6 miliar
12% (buruk)	240 klaim	Rp 1,2 miliar	Rp 14,4 miliar
15% (kritis)	300 klaim	Rp 1,5 miliar	Rp 18 miliar

Insight kritis: Perbedaan antara pending rate 5% dan 15% setara dengan Rp 12 miliar per tahun untuk RS tipe C dengan 2.000 klaim per bulan. Ini bukan sekadar angka teoritis — ini adalah selisih antara RS yang dapat membayar gaji pegawai tepat waktu, membeli obat tanpa hutang, dan memelihara fasilitas secara memadai, versus RS yang terus-menerus menghadapi krisis cashflow.

Demo Gratis 30 Menit

Lihat langsung berapa
revenue RS Anda yang bocor

Dalam 30 menit, kami analisis data klaim RS Anda — langsung di depan Anda.

Jadwalkan Demo→

Tanpa biaya, tanpa kewajiban

Risiko Utama yang Mengancam Keberlanjutan RS dalam Ekosistem JKN

Berdasarkan pengalaman bekerja dengan 50+ rumah sakit di Indonesia, berikut adalah risiko utama yang mengancam keberlanjutan RS dalam konteks pembiayaan BPJS:

1. Risiko Dokumentasi

Inkonsistensi SOAP: Dokumentasi medis yang tidak lengkap atau tidak konsisten antar unit layanan
Resume medis tidak terstruktur: Informasi klinis penting tidak terdokumentasi dengan format yang dapat diproses untuk koding
Mismatch diagnosis-tindakan: Ketidaksesuaian antara diagnosis yang ditulis dengan prosedur yang dilakukan

2. Risiko Koding

Under-coding: Komorbiditas dan prosedur yang terdokumentasi tidak masuk dalam koding, menyebabkan severity level rendah
Kode tidak spesifik: Penggunaan kode .9 (unspecified) padahal data klinis memungkinkan kode yang lebih spesifik
Inkonsistensi antar episode: Koding kondisi kronis aktif yang tidak konsisten antar kunjungan

3. Risiko Verifikasi

Pending klaim berulang: Pola error yang sama terus terjadi karena tidak ada feedback loop
Koreksi retroaktif: Temuan audit yang berdampak pada klaim periode sebelumnya
Dispute tarif: Perbedaan interpretasi antara RS dan verifikator BPJS mengenai kesesuaian klaim

4. Risiko Regulasi

Perubahan tarif: Penyesuaian tarif INA-CBG yang tidak diantisipasi
Transisi sistem: Perpindahan dari INA-CBG ke iDRG yang membutuhkan penyesuaian proses
KRIS: Implementasi Kelas Rawat Inap Standar yang mengubah struktur pembiayaan

Strategi Optimasi Peran BPJS untuk Keberlanjutan RS

Untuk memaksimalkan peran BPJS Kesehatan sebagai mitra strategis dalam keberlanjutan RS, berikut strategi yang dapat diterapkan:

Strategi 1: Integrasi Dokumentasi Klinis dengan Sistem Klaim

Integrasi dokumentasi medis dengan sistem pelaporan klaim adalah fondasi keberlanjutan. Ini berarti:

Dokumentasi SOAP terstandarisasi dan terstruktur di seluruh unit layanan
Resume medis elektronik yang langsung terhubung dengan proses koding
Validasi otomatis konsistensi diagnosis-tindakan-LOS sebelum klaim disubmit

Penggunaan RME terintegrasi dengan SatuSehat, VClaim, dan iCare memastikan alur dokumentasi berjalan seamless tanpa mengubah workflow klinis utama.

Strategi 2: Audit Populasi Klaim Secara Otomatis

Beralih dari audit sampling manual (5-10% klaim) ke audit populasi 100% menggunakan engine analitik. BPJScan dari MedMinutes memungkinkan:

Screening 100% klaim dengan 78 filter analisis termasuk 13 modul AI
Deteksi under-coding, inkonsistensi, dan potensi dispute sebelum klaim terkirim
Estimasi potensi revenue yang belum teroptimasi
Analisis dalam hitungan menit — bukan hari atau minggu

Strategi 3: Optimasi Koding dengan CDSS

Clinical Decision Support System (CDSS) membantu meningkatkan akurasi koding sejak hulu:

Rekomendasi kode ICD-10 berdasarkan narasi klinis SOAP
Deteksi komorbiditas yang terdokumentasi namun belum dikode
Validasi konsistensi diagnosis-prosedur secara real-time
Saran kode yang lebih spesifik sebagai pengganti kode .9 (unspecified)

Strategi 4: Feedback Loop Terstruktur

Membangun mekanisme umpan balik yang menghubungkan temuan casemix dengan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP):

Laporan bulanan per DPJP: jumlah klaim, severity distribution, under-coding rate
Workshop bulanan casemix-DPJP untuk membahas temuan dan perbaikan
Dashboard performa koding yang transparan dan dapat diakses

Strategi 5: Monitoring Real-Time Episode Perawatan

Implementasi monitoring real-time yang memungkinkan deteksi dini masalah dokumentasi selama episode perawatan berlangsung, bukan setelah pasien pulang:

Alert untuk LOS yang mendekati batas kewajaran clinical pathway
Notifikasi untuk pemeriksaan penunjang yang belum terdokumentasi
Tracking kelengkapan dokumentasi per pasien secara real-time

Perubahan Regulasi 2024-2026 yang Mempengaruhi Keberlanjutan RS

Beberapa perubahan regulasi terbaru yang harus dipahami dan diantisipasi oleh Direksi RS:

1. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) — Perpres 59/2024

Penghapusan kelas 1, 2, 3 dan penerapan KRIS mengubah struktur tarif dan mekanisme pembayaran. RS harus menyesuaikan:

Sistem billing dan administrasi klaim
Perencanaan kapasitas tempat tidur
Proyeksi revenue berdasarkan tarif KRIS

2. Sistem Rujukan Non-Berjenjang — Permenkes 16/2024

Mulai 2026, pasien BPJS dapat dirujuk langsung ke RS sesuai kompetensi tanpa harus melalui jenjang RS tipe D, C, B, dan A. Implikasi bagi RS:

Potensi perubahan case-mix karena pasien datang langsung
RS tipe C dan D berpotensi menerima kasus yang sebelumnya dirujuk ke RS tipe lebih tinggi
Kebutuhan penyesuaian kapasitas dan kompetensi SDM

3. Transisi INA-CBG ke iDRG

Indonesia sedang bertransisi ke sistem iDRG (Indonesia Diagnosis Related Groups) yang menggunakan logic grouping lebih granular. RS yang sudah memiliki sistem dokumentasi dan koding yang akurat akan lebih siap menghadapi transisi ini.

4. Panduan Penatalaksanaan Klaim 2024

Berita Acara Kesepakatan Bersama Kemenkes-BPJS yang berlaku sejak 1 Desember 2024 memberikan panduan penyelesaian 7 kasus dispute klaim. RS harus memastikan tim casemix dan verifikator internal memahami panduan ini sebagai acuan resolusi klaim.

5. Evaluasi RS Mitra BPJS

BPJS Kesehatan memperbarui sistem evaluasi RS mitra dengan kriteria yang mencakup pelayanan pasien, kecepatan klaim, transparansi tarif, dan kepatuhan standar keselamatan. RS dengan skor rendah diberikan masa perbaikan enam bulan sebelum evaluasi ulang — hasil evaluasi ini dapat memengaruhi status kerjasama RS dengan BPJS.

Tabel Perbandingan: RS dengan dan tanpa Optimasi Klaim

Aspek Operasional	Tanpa Optimasi Sistem	Dengan Optimasi Terintegrasi
Dokumentasi SOAP	Manual, tidak konsisten antar unit	Terstandarisasi, terstruktur, elektronik
Verifikasi klaim	Retrospektif (setelah submit)	Real-time (sebelum submit)
Cakupan audit internal	5-10% sampling	100% populasi
Risiko pending	Tinggi (8-15%)	Lebih terkendali (<5%)
Kecepatan klaim	Lambat, banyak revisi	Cepat, minimal revisi
Stabilitas cashflow	Fluktuatif	Lebih stabil dan prediktabel
Monitoring episode	Terbatas dan manual	Real-time dan otomatis
Feedback ke DPJP	Ad hoc atau tidak ada	Terstruktur dan berkala

Roadmap Strategis untuk Direksi RS

Berikut roadmap implementasi yang dapat diikuti oleh Direksi RS untuk mengoptimalkan peran BPJS dalam keberlanjutan rumah sakit:

Fase	Timeline	Aktivitas Kunci	KPI
Assessment	Minggu 1-2	Analisis pending rate, pola error koding, dan baseline cashflow dari klaim BPJS	Laporan baseline lengkap
Quick Win	Minggu 3-4	Deploy engine audit populasi (BPJScan) dan identifikasi revenue gap	Potensi recovery teridentifikasi
Integrasi	Bulan 2	Integrasi dokumentasi klinis-klaim, implementasi validasi pra-submit	Pending rate turun 30%
Optimasi	Bulan 2-3	Training koder dan DPJP, feedback loop, CDSS deployment	Under-coding rate turun 40%
Sustain	Bulan 3+	Dashboard monitoring, pelaporan berkala, continuous improvement	Cashflow stabil, pending <5%

Indikator Kunci Keberlanjutan RS dalam Ekosistem JKN

Direksi RS perlu memantau beberapa indikator kunci secara berkala untuk mengukur efektivitas hubungan RS dengan BPJS Kesehatan:

Indikator	Target Ideal	Cara Pengukuran	Frekuensi Review
Pending rate klaim	<5%	Jumlah klaim pending / total klaim x 100%	Bulanan
Average claim value	Sesuai case-mix RS	Total nilai klaim / jumlah klaim	Bulanan
Severity distribution	Sesuai profil pasien aktual	Proporsi severity I, II, III per total klaim	Bulanan
Under-coding rate	<10%	Klaim dengan komorbiditas tidak terkode / total klaim	Bulanan
Days to payment	<14 hari	Rata-rata hari dari submit ke pembayaran	Bulanan
Dispute resolution rate	>90%	Dispute terselesaikan / total dispute	Kuartalan
DPJP documentation score	>90%	Kelengkapan resume medis per DPJP	Bulanan

RS yang secara konsisten memantau dan mengoptimalkan indikator-indikator di atas menunjukkan peningkatan signifikan dalam stabilitas cashflow dan kesiapan menghadapi audit BPJS.

Dampak Konkret Optimasi Klaim terhadap Keberlanjutan RS

Pengalaman dari 50+ rumah sakit yang menerapkan pendekatan optimasi terintegrasi menunjukkan pola konsisten:

Penurunan pending rate: Dari rata-rata 8-12% menjadi di bawah 5% dalam 2-3 bulan
Peningkatan average claim value: 15-25% karena komorbiditas dan prosedur yang sebelumnya tidak terkode menjadi terdokumentasi dengan akurat
Stabilisasi cashflow: Variasi cashflow bulanan berkurang hingga 40%, memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih prediktabel
Pengurangan beban klarifikasi: Waktu yang dihabiskan tim casemix untuk merespons temuan verifikator berkurang signifikan, sehingga dapat dialokasikan untuk pekerjaan produktif lainnya

Catatan: Hasil bergantung pada kondisi awal masing-masing RS, termasuk kedewasaan RME, kualitas SDM koding, dan kompleksitas layanan.

FAQ

Apa peran utama BPJS Kesehatan bagi keberlanjutan rumah sakit?

BPJS Kesehatan berperan sebagai sumber utama pembiayaan layanan rumah sakit melalui mekanisme klaim INA-CBG. Bagi RS dengan proporsi pasien JKN 60-80%, kelancaran klaim BPJS secara langsung menentukan stabilitas cashflow dan kemampuan RS menjalankan operasional harian — mulai dari pembayaran gaji pegawai hingga pengadaan obat dan pemeliharaan fasilitas. Dasar hukum utama yang mengatur hubungan ini adalah UU 40/2004 tentang SJSN, UU 24/2011 tentang BPJS, dan Perpres 82/2018 beserta perubahannya.

Mengapa klaim BPJS yang pending berbahaya bagi cashflow RS?

Klaim pending berarti pembayaran dari BPJS tertunda hingga klarifikasi selesai. Pada RS tipe C dengan 2.000 klaim per bulan dan rata-rata Rp 5 juta per klaim, pending rate 8% berarti Rp 800 juta cashflow tertahan setiap bulan atau Rp 9,6 miliar per tahun. Jumlah ini cukup untuk mengganggu operasional RS secara signifikan, terutama jika pending terjadi secara konsisten.

Bagaimana dokumentasi medis mempengaruhi klaim BPJS dalam sistem INA-CBG?

Dokumentasi medis adalah fondasi dari seluruh proses klaim INA-CBG. Kualitas dokumentasi menentukan: (1) akurasi koding ICD-10 dan ICD-9-CM, (2) severity level yang mempengaruhi besaran tarif, (3) konsistensi diagnosis-tindakan yang menentukan apakah klaim lolos verifikasi, dan (4) justifikasi LOS. Dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak konsisten adalah penyebab utama pending klaim. Standar dokumentasi diatur dalam Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis.

Apa itu Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan bagaimana dampaknya terhadap RS?

KRIS adalah kebijakan baru berdasarkan Perpres 59/2024 yang menggantikan kelas rawat inap 1, 2, dan 3. Dengan KRIS, seluruh peserta JKN mendapatkan fasilitas rawat inap yang sama. Dampak bagi RS meliputi: penyesuaian tarif dan billing, perencanaan ulang kapasitas tempat tidur, dan perubahan proyeksi revenue. RS harus memastikan sistem administrasi dan klaim sudah disesuaikan dengan ketentuan KRIS.

Apa dampak sistem rujukan baru 2026 terhadap rumah sakit?

Mulai 2026, berdasarkan Permenkes 16/2024, sistem rujukan berjenjang dihapus. Pasien BPJS dapat dirujuk langsung ke RS sesuai kompetensi tanpa melewati jenjang tipe RS. Dampaknya: RS tipe C dan D berpotensi menerima case-mix yang berubah, kebutuhan penyesuaian kapasitas SDM dan fasilitas, serta perubahan pola klaim. RS harus mengantisipasi dengan memperkuat kompetensi dan sistem dokumentasi.

Bagaimana cara mengurangi pending rate klaim BPJS di rumah sakit?

Strategi menurunkan pending rate meliputi: (1) integrasi dokumentasi klinis dengan sistem klaim sehingga inkonsistensi terdeteksi sebelum submit, (2) audit populasi 100% klaim menggunakan engine analitik seperti BPJScan alih-alih sampling manual, (3) implementasi CDSS untuk meningkatkan akurasi koding sejak hulu, (4) feedback loop terstruktur antara casemix dan DPJP, dan (5) monitoring real-time episode perawatan. RS yang menerapkan pendekatan ini secara konsisten melaporkan penurunan pending rate dari 8-12% menjadi di bawah 5%.

Apa yang harus dipersiapkan RS menghadapi transisi INA-CBG ke iDRG?

Transisi ke iDRG (Indonesia Diagnosis Related Groups) membutuhkan persiapan: (1) peningkatan akurasi koding karena iDRG menggunakan logic grouping lebih granular, (2) training koder dan DPJP tentang aturan grouping iDRG, (3) penyesuaian sistem IT dan billing, dan (4) penguatan audit internal. RS yang sudah memiliki sistem CDSS dan engine audit populasi akan lebih siap karena fondasi akurasi koding sudah terbangun.

Kesimpulan

BPJS Kesehatan memainkan peran fundamental dalam keberlanjutan rumah sakit di Indonesia. Bagi RS dengan proporsi pasien JKN yang signifikan, optimasi hubungan dengan BPJS bukan sekadar urusan administratif — melainkan keputusan strategis manajerial yang berdampak langsung pada keberlangsungan operasional institusi.

Tiga pilar utama keberlanjutan RS dalam ekosistem JKN:

Dokumentasi medis yang terintegrasi: Menjadi fondasi klaim yang akurat dan minim pending
Audit populasi berbasis data: Menggantikan sampling manual untuk visibilitas 100% terhadap potensi risiko
Adaptasi regulasi proaktif: Mengantisipasi perubahan (KRIS, rujukan baru, iDRG) sebelum berdampak pada operasional

Stabilitas cashflow rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh volume pasien, tetapi oleh akurasi dokumentasi medis, efisiensi proses klaim, dan kesiapan menghadapi perubahan regulasi.

Ingin mengetahui seberapa optimal proses klaim BPJS di RS Anda? Hubungi tim MedMinutes untuk analisis awal menggunakan BPJScan — identifikasi potensi revenue yang belum teroptimasi dalam hitungan menit.

Baca juga artikel terkait di blog MedMinutes untuk panduan lengkap manajemen rumah sakit dan optimasi klaim BPJS.

Referensi

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
Permenkes No. 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG).
Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
Permenkes No. 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2024.
BPJS Kesehatan. Pedoman Verifikasi Klaim Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut.