Skrining TBC di Pendaftaran RS: Panduan & Regulasi

Skrining TBC di pendaftaran rumah sakit adalah proses identifikasi awal gejala atau faktor risiko tuberkulosis pada pasien sebelum memasuki area layanan umum. Prosedur ini mencakup pertanyaan terstruktur mengenai gejala batuk produktif lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, penurunan berat badan, serta riwayat kontak dengan penderita TBC aktif. Tujuannya adalah menentukan kebutuhan isolasi respiratori atau pemeriksaan lanjutan sebelum pasien mengakses layanan umum, sehingga risiko penularan nosokomial dapat diminimalkan.

Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus tuberkulosis menurut WHO Global TB Report 2024, dengan estimasi 1.090.000 kasus baru dan 125.000 kematian per tahun. Pada periode 2024 hingga Maret 2025, notifikasi kasus TBC telah mencapai 1.016.475 kasus. Angka ini menegaskan bahwa skrining TBC di titik masuk layanan kesehatan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan kebutuhan klinis dan regulatori yang mendesak bagi setiap rumah sakit di Indonesia.

Artikel ini membahas secara komprehensif panduan implementasi skrining TBC di tahap pendaftaran, dasar hukum yang mendasarinya, dampak terhadap pencegahan infeksi nosokomial, serta pengaruhnya terhadap validitas dokumentasi dan klaim BPJS.

Apa Itu Skrining TBC di Tahap Pendaftaran?

Skrining TBC di tahap pendaftaran adalah prosedur sistematis untuk mendeteksi kemungkinan infeksi tuberkulosis melalui pertanyaan gejala klinis atau riwayat epidemiologis, yang dilakukan pada titik masuk layanan (frontline) seperti loket pendaftaran atau area triase. Prosedur ini merupakan bagian dari pengendalian administratif dalam program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di fasilitas pelayanan kesehatan.

Komponen skrining TBC di pendaftaran meliputi:

Pertanyaan gejala utama: Batuk produktif lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, keringat malam, penurunan berat badan tanpa sebab jelas
Riwayat kontak: Apakah pasien pernah kontak erat dengan penderita TBC aktif dalam 3 bulan terakhir
Faktor risiko: HIV/AIDS, diabetes mellitus, malnutrisi, penggunaan imunosupresan, riwayat TBC sebelumnya
Keputusan triase: Menentukan apakah pasien perlu diarahkan ke jalur isolasi respiratori atau dapat melanjutkan ke jalur layanan umum

Perbedaan antara skrining TBC di pendaftaran dengan diagnosis TBC perlu dipahami dengan jelas. Skrining adalah proses identifikasi awal yang cepat (1-3 menit) untuk menyaring pasien berisiko, sedangkan diagnosis TBC memerlukan pemeriksaan bakteriologis (BTA, TCM/GeneXpert), radiologis (foto toraks), dan klinis yang lebih mendalam.

Dasar Hukum Skrining TBC di Rumah Sakit

Implementasi skrining TBC di fasilitas pelayanan kesehatan didasarkan pada beberapa regulasi berikut:

Regulasi	Tentang	Relevansi dengan Skrining TBC
Perpres No. 67 Tahun 2021	Penanggulangan Tuberkulosis	Mengamanatkan target eliminasi TBC 2030; seluruh fasyankes wajib berpartisipasi dalam penemuan kasus aktif dan pelaporan
Permenkes No. 67 Tahun 2016	Penanggulangan Tuberkulosis	Setiap fasyankes wajib melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kejadian penyakit tuberkulosis; mengatur alur penemuan kasus
Permenkes No. 27 Tahun 2017	Pedoman PPI di Fasyankes	Mengatur pengendalian administratif, lingkungan, dan APD untuk pencegahan infeksi termasuk TBC; skrining di titik masuk termasuk pengendalian administratif
KMK No. 1342 Tahun 2023	RS Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan TBC	Mengatur stratifikasi kemampuan pelayanan TBC di rumah sakit; skrining menjadi bagian dari pelayanan dasar
Permenkes No. 24 Tahun 2022	Rekam Medis	Dokumentasi skrining harus tercatat dalam rekam medis elektronik sebagai bagian dari episode perawatan
SE Dirjen P2P No. HK.02.02/III.I/936/2021	Kewajiban Fasyankes dalam Pencatatan dan Pelaporan TBC	Mewajibkan seluruh fasyankes melaporkan kasus TBC melalui SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis)

Dengan adanya Perpres No. 67 Tahun 2021, penanggulangan TBC memiliki mandat yang lebih tinggi untuk koordinasi lintas sektor. Rumah sakit yang tidak melaksanakan skrining TBC berisiko tidak memenuhi standar akreditasi dan regulasi nasional.

Mengapa Skrining TBC di Pendaftaran Penting bagi Rumah Sakit?

1. Pencegahan Infeksi Nosokomial

Tuberkulosis ditularkan melalui droplet nuclei yang dihasilkan saat pasien batuk, bersin, atau berbicara. Satu pasien TBC aktif yang menunggu di ruang tunggu umum selama 30-60 menit berpotensi menularkan bakteri Mycobacterium tuberculosis ke pasien lain, pengunjung, dan petugas kesehatan.

Data WHO menunjukkan bahwa petugas kesehatan memiliki risiko 2-3 kali lebih tinggi terinfeksi TBC dibandingkan populasi umum. Skrining di titik pendaftaran memungkinkan identifikasi dini sehingga pasien dapat langsung diarahkan ke jalur isolasi respiratori, mengurangi waktu paparan di area umum.

2. Percepatan Alur Klinis

Tanpa skrining awal, pasien dengan gejala TBC sering masuk ke jalur layanan umum dan baru teridentifikasi saat pemeriksaan oleh dokter di poliklinik. Keterlambatan ini menyebabkan:

Penumpukan pasien di poli penyakit dalam
Keterlambatan pemeriksaan bakteriologis (BTA/TCM)
Potensi readmisi jika pasien pulang sebelum terdiagnosis

Dengan skrining di pendaftaran, pasien berisiko dapat langsung diarahkan ke unit DOTS atau poli TB untuk pemeriksaan prioritas.

3. Dukungan terhadap Dokumentasi Medis dan Klaim BPJS

Dokumentasi gejala TBC sejak tahap pendaftaran memperkuat justifikasi diagnosis dan tindakan dalam proses verifikasi klaim BPJS. Ketika gejala sudah tercatat sejak awal episode perawatan, maka:

Konsistensi antara anamnesis awal, pemeriksaan penunjang, dan diagnosis akhir terjaga
Risiko mismatch antara resume medis dan koding INA-CBG berkurang
Verifikator BPJS dapat melihat alur klinis yang logis dari pendaftaran hingga penatalaksanaan

4. Kontribusi terhadap Target Nasional Eliminasi TBC 2030

Perpres No. 67 Tahun 2021 menetapkan target eliminasi TBC tahun 2030 dengan milestone 90% deteksi kasus pada 2025. Setiap RS yang mengimplementasikan skrining di pendaftaran berkontribusi langsung terhadap penemuan kasus aktif (active case finding) yang menjadi pilar strategi nasional.

Demo Gratis 30 Menit

Lihat langsung berapa
revenue RS Anda yang bocor

Dalam 30 menit, kami analisis data klaim RS Anda — langsung di depan Anda.

Jadwalkan Demo→

Tanpa biaya, tanpa kewajiban

Alur Implementasi Skrining TBC di Pendaftaran

Berikut adalah alur implementasi skrining TBC yang dapat diadaptasi oleh rumah sakit tipe B, C, dan D:

Langkah 1: Persiapan Infrastruktur dan SOP

Susun SOP skrining TBC di pendaftaran yang mengacu pada Pedoman PPI TB Kemenkes
Siapkan formulir skrining (manual atau digital) dengan checklist gejala dan faktor risiko
Tentukan jalur isolasi respiratori atau ruang tunggu terpisah untuk pasien bergejala
Pastikan ketersediaan masker bedah untuk pasien dan masker N95 untuk petugas di area risiko tinggi

Langkah 2: Pelatihan Petugas Front Office

Latih petugas pendaftaran untuk menanyakan pertanyaan skrining secara sensitif dan non-stigmatisasi
Ajarkan prosedur eskalasi: kapan merujuk ke triase klinis, kapan langsung ke unit DOTS
Latih penggunaan APD dasar (masker bedah) saat menghadapi pasien bergejala

Langkah 3: Integrasi dengan Sistem Informasi RS

Integrasikan formulir skrining ke dalam SIMRS atau RME agar hasil skrining tercatat dalam rekam medis elektronik
Pastikan data skrining dapat diakses oleh dokter pemeriksa untuk kesinambungan dokumentasi
Hubungkan dengan SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) untuk pelaporan otomatis kasus suspek

Langkah 4: Monitoring dan Evaluasi

Pantau jumlah pasien yang diskrining vs total kunjungan per bulan
Hitung yield rate: berapa persen pasien yang diskrining positif dan kemudian terkonfirmasi TBC
Evaluasi waktu rata-rata dari skrining hingga inisiasi pemeriksaan bakteriologis
Review kepatuhan petugas terhadap SOP secara berkala (minimal triwulanan)

Simulasi Dampak: RS Tipe C dengan 1.200 Kunjungan per Bulan

Berikut simulasi numerik dampak implementasi skrining TBC di RS Tipe C:

Parameter	Tanpa Skrining	Dengan Skrining di Pendaftaran
Pasien bergejala TBC yang teridentifikasi di pendaftaran	0 (terdeteksi terlambat di poli)	24 pasien/bulan (2% dari 1.200)
Pasien bergejala yang menunggu di ruang tunggu umum	24 pasien/bulan	0 (langsung ke jalur isolasi)
Risiko paparan infeksi di ruang tunggu	Tinggi (7-10 kontak per pasien)	Minimal
Waktu rata-rata dari kedatangan hingga pemeriksaan bakteriologis	>48 jam	<24 jam
Kelengkapan dokumentasi awal untuk klaim BPJS	Tidak konsisten	Konsisten sejak pendaftaran
Potensi klaim pending terkait TBC	Tinggi (mismatch dokumentasi)	Rendah (alur klinis terdokumentasi)

Jika 30% dari 24 pasien bergejala menjalani layanan tanpa isolasi (tanpa skrining), maka sekitar 7 pasien per bulan berpotensi menjadi sumber penularan di area umum RS. Dalam setahun, ini berarti 84 kejadian paparan yang seharusnya dapat dicegah.

Dampak Skrining TBC terhadap Klaim BPJS dan Koding INA-CBG

Hubungan antara skrining TBC dan klaim BPJS sering kali tidak disadari oleh manajemen RS. Berikut analisis dampaknya:

Dokumentasi yang Mendukung Justifikasi Klaim

Ketika gejala TBC sudah didokumentasikan sejak pendaftaran, maka proses verifikasi klaim menjadi lebih lancar karena:

Konsistensi kronologis: Gejala tercatat di pendaftaran, pemeriksaan penunjang sesuai gejala, diagnosis akhir konsisten
Justifikasi pemeriksaan: Permintaan rontgen toraks, BTA, atau TCM dapat dijustifikasi dengan adanya skrining positif di awal
Koding yang akurat: Koder mendapat informasi lengkap dari episode awal hingga akhir, mengurangi risiko kode unspecified (ICD-10 .9)

Pengurangan Risiko Klaim Pending

Berdasarkan data dari berbagai penelitian, klaim pending terkait kasus respirasi dan infeksi sering disebabkan oleh:

Mismatch antara diagnosis dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan
Resume medis tidak mencantumkan gejala awal yang menjadi indikasi pemeriksaan
Tidak ada dokumentasi yang mendukung keputusan isolasi atau rawat inap

Skrining TBC di pendaftaran mengatasi ketiga masalah ini dengan menyediakan titik awal dokumentasi yang terstruktur.

Optimasi Severity Level dalam Grouping INA-CBG

Dalam konteks transisi dari INA-CBG ke iDRG yang dimulai sejak Maret 2025, akurasi dokumentasi menjadi semakin krusial. Sistem iDRG memiliki 5 severity level (dibandingkan 3 pada INA-CBG) dan sekitar 1.318 kelompok DRG baru yang lebih granular. Dokumentasi skrining yang lengkap membantu koder menentukan severity level yang tepat berdasarkan komorbiditas dan kompleksitas kasus.

Platform analisis klaim seperti BPJScan dapat membantu tim casemix mengidentifikasi pola under-coding pada kasus TBC, memastikan komorbiditas yang terdeteksi saat skrining (misalnya diabetes, HIV) terkode dengan benar untuk optimasi severity level.

Tantangan Implementasi dan Cara Mengatasinya

Tantangan	Dampak	Solusi
Penambahan waktu pendaftaran (1-3 menit per pasien)	Antrean lebih panjang di loket	Gunakan formulir digital terintegrasi SIMRS; pasien mengisi sendiri di tablet
Resistensi petugas front office	Skrining tidak konsisten dilakukan	Pelatihan rutin, monitoring kepatuhan, insentif berbasis kinerja
Stigma pasien terhadap pertanyaan TBC	Pasien tidak menjawab jujur	Framing pertanyaan sebagai "skrining kesehatan umum", bukan spesifik TBC
Keterbatasan ruang isolasi	Pasien positif skrining tetap di ruang umum	Sediakan area tunggu terpisah dengan ventilasi memadai; prioritas antrian
Integrasi dengan SIMRS yang sudah berjalan	Data skrining tidak tersinkronisasi	Gunakan RME terintegrasi yang mendukung modul skrining; CDSS MedMinutes dapat membantu integrasi dokumentasi klinis

Checklist Implementasi Skrining TBC untuk Manajemen RS

Berikut checklist yang dapat digunakan oleh Direksi RS dan Kepala Casemix untuk memastikan implementasi skrining TBC yang efektif:

Kebijakan: Apakah sudah ada SK Direktur tentang implementasi skrining TBC di pendaftaran?
SOP: Apakah SOP skrining sudah mengacu pada Permenkes No. 27/2017 (PPI) dan Permenkes No. 67/2016 (Penanggulangan TBC)?
SDM: Apakah seluruh petugas pendaftaran sudah dilatih melakukan skrining TBC?
Infrastruktur: Apakah tersedia jalur isolasi atau area tunggu terpisah untuk pasien bergejala?
APD: Apakah tersedia masker bedah untuk pasien dan masker N95 untuk petugas di area risiko?
Formulir: Apakah formulir skrining sudah terintegrasi dengan SIMRS/RME?
Pelaporan: Apakah data skrining terhubung dengan SITB untuk pelaporan kasus suspek?
Monitoring: Apakah ada indikator kinerja skrining yang dipantau secara rutin (yield rate, waktu hingga pemeriksaan)?
Dokumentasi klaim: Apakah hasil skrining digunakan sebagai bagian dari dokumentasi episode perawatan untuk klaim BPJS?
Audit: Apakah dilakukan audit kepatuhan skrining minimal setiap triwulan?

Peran Teknologi dalam Skrining TBC Terintegrasi

Implementasi skrining TBC yang efektif memerlukan dukungan teknologi untuk memastikan kesinambungan data dari pendaftaran hingga penatalaksanaan. Beberapa pendekatan teknologi yang dapat digunakan:

Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi

RME yang terintegrasi memungkinkan hasil skrining di pendaftaran langsung tersedia bagi dokter pemeriksa, tanpa perlu input ulang. Ini memastikan:

Kesinambungan dokumentasi dari pendaftaran hingga diagnosis
Audit trail yang lengkap untuk keperluan verifikasi klaim
Data skrining otomatis masuk ke pelaporan SITB

Clinical Decision Support System (CDSS)

Modul CDSS dari MedMinutes dapat membantu dokter menentukan kode ICD-10 yang tepat berdasarkan gejala yang tercatat sejak skrining. Untuk kasus TBC, CDSS dapat merekomendasikan kode spesifik seperti A15.x (TBC paru terkonfirmasi bakteriologis) vs A16.x (TBC paru tanpa konfirmasi bakteriologis) berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada.

Analisis Klaim dengan BPJScan

BPJScan dapat menganalisis pola klaim terkait TBC untuk mengidentifikasi:

Kasus TBC dengan komorbiditas yang tidak terkode (potensi under-coding)
Tren severity level pada kasus respirasi dan infeksi
Perbandingan tarif aktual vs tarif optimal berdasarkan kelengkapan koding

FAQ

Apa itu skrining TBC di pendaftaran rumah sakit?

Skrining TBC di pendaftaran rumah sakit adalah proses identifikasi awal gejala atau faktor risiko tuberkulosis pada pasien sebelum menerima layanan medis lanjutan. Prosedur ini meliputi pertanyaan tentang batuk lebih dari 2 minggu, demam, keringat malam, penurunan berat badan, dan riwayat kontak dengan penderita TBC. Tujuannya adalah menentukan apakah pasien perlu diarahkan ke jalur isolasi respiratori atau dapat masuk ke jalur layanan umum.

Apa dasar hukum skrining TBC di fasilitas kesehatan?

Dasar hukum utama meliputi Perpres No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TBC, Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI di Fasyankes, dan KMK No. 1342 Tahun 2023 tentang RS Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan TBC. Regulasi ini mewajibkan setiap fasyankes berpartisipasi dalam penemuan kasus aktif dan pelaporan TBC.

Bagaimana skrining TBC berdampak pada klaim BPJS?

Skrining TBC yang terdokumentasi sejak pendaftaran memperkuat justifikasi diagnosis dan tindakan dalam proses verifikasi klaim BPJS. Dokumentasi awal yang konsisten mengurangi risiko mismatch antara resume medis dan koding INA-CBG/iDRG, sehingga meminimalkan klaim pending. Selain itu, komorbiditas yang teridentifikasi saat skrining (seperti diabetes atau HIV) dapat dikode untuk optimasi severity level.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk skrining TBC di pendaftaran?

Skrining TBC di pendaftaran memerlukan waktu 1-3 menit per pasien, tergantung metode yang digunakan. Jika menggunakan formulir digital terintegrasi SIMRS, waktu dapat lebih singkat karena pasien dapat mengisi sendiri di tablet. Penambahan waktu ini sepadan dengan manfaat pencegahan infeksi nosokomial dan kelengkapan dokumentasi medis.

Siapa yang bertanggung jawab melakukan skrining TBC di pendaftaran?

Petugas pendaftaran (front office) yang telah dilatih bertanggung jawab melakukan skrining awal. Keputusan klinis lanjutan (isolasi, pemeriksaan bakteriologis) menjadi tanggung jawab dokter atau perawat triase. Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) bertanggung jawab atas penyusunan SOP, pelatihan, dan monitoring kepatuhan.

Apa yang harus dilakukan jika pasien positif skrining TBC?

Pasien yang positif skrining harus segera diberikan masker bedah, diarahkan ke area tunggu terpisah dengan ventilasi memadai, dan diprioritaskan untuk pemeriksaan oleh dokter. Selanjutnya, dokter akan menentukan pemeriksaan lanjutan (foto toraks, BTA, TCM/GeneXpert) dan melaporkan kasus suspek ke SITB. Dokumentasi skrining positif harus tercatat dalam rekam medis sebagai bagian dari episode perawatan.

Bagaimana rumah sakit kecil dengan keterbatasan ruang isolasi melakukan skrining TBC?

RS dengan keterbatasan ruang isolasi dapat mengimplementasikan solusi bertahap: (1) sediakan area tunggu terpisah yang diberi pembatas dan ventilasi alami, (2) prioritaskan pasien positif skrining untuk langsung masuk ke ruang periksa tanpa menunggu, (3) gunakan masker bedah untuk pasien dan N95 untuk petugas, dan (4) atur jadwal kunjungan pasien TBC di luar jam puncak kunjungan umum.

Kesimpulan

Skrining TBC di tahap pendaftaran rumah sakit adalah prosedur yang memiliki dampak ganda: pencegahan infeksi nosokomial dan penguatan dokumentasi medis untuk klaim BPJS. Dengan angka kasus TBC Indonesia yang masih tinggi (lebih dari 1 juta notifikasi per tahun) dan target eliminasi TBC 2030, setiap rumah sakit memiliki kewajiban regulatori dan klinis untuk mengimplementasikan skrining di titik masuk layanan.

Tiga langkah awal yang perlu dilakukan oleh manajemen RS:

Tetapkan SK Direktur dan SOP skrining TBC yang mengacu pada Perpres 67/2021 dan Permenkes 27/2017
Integrasikan formulir skrining dengan SIMRS/RME untuk memastikan kesinambungan dokumentasi dan pelaporan SITB
Gunakan tools analisis klaim seperti BPJScan untuk memantau dampak skrining terhadap akurasi koding dan optimasi tarif

Untuk panduan implementasi lebih lanjut, baca juga artikel terkait di blog MedMinutes mengenai optimasi koding ICD-10, pencegahan klaim pending, dan integrasi dokumentasi klinis.

Referensi

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
Kementerian Kesehatan RI. Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
Kementerian Kesehatan RI. Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Kementerian Kesehatan RI. KMK No. 1342 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2024. Geneva: WHO, 2024.
Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis. Jakarta, 2020.
Kementerian Kesehatan RI. Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
Kementerian Kesehatan RI. Revisi Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024 dan Rencana 2025-2026.