Tindakan Medis yang Tidak Selaras dengan Diagnosis: Risiko, Regulasi, dan Strategi Pencegahan Klaim BPJS INA-CBG
Ketidaksesuaian antara tindakan medis dan diagnosis (diagnosis-procedure mismatch) adalah kondisi di mana tindakan diagnostik atau terapeutik yang dilakukan kepada pasien tidak didukung oleh diagnosis utama maupun diagnosis sekunder yang terdokumentasi dalam rekam medis. Dalam skema pembiayaan INA-CBG, ketidaksesuaian ini menjadi salah satu penyebab utama pending klaim BPJS, penurunan severity level, dan underpayment yang berdampak langsung terhadap pendapatan rumah sakit.
Proses klaim INA-CBG sangat bergantung pada keterkaitan logis antara kode diagnosis ICD-10 dan kode tindakan ICD-9-CM. Ketika verifikator BPJS menemukan tindakan yang tidak memiliki justifikasi diagnosis dalam dokumentasi klinis, klaim akan dipending untuk verifikasi ulang — atau dalam kasus yang lebih serius, ditolak sepenuhnya.
Artikel ini membahas secara komprehensif mengapa ketidaksesuaian diagnosis-tindakan terjadi, dasar hukum yang mengaturnya, dampak finansial dan operasional, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan oleh tim casemix dan manajemen rumah sakit.
Apa Itu Keselarasan Diagnosis-Tindakan dalam Konteks INA-CBG?
Keselarasan diagnosis-tindakan (diagnosis-procedure alignment) adalah kondisi di mana setiap tindakan medis yang diberikan kepada pasien — baik diagnostik (pemeriksaan penunjang, radiologi, laboratorium) maupun terapeutik (operasi, prosedur invasif, terapi) — memiliki justifikasi klinis berupa diagnosis utama atau sekunder yang terdokumentasi secara lengkap dalam rekam medis.
Dalam sistem grouping INA-CBG, keselarasan ini menentukan:
- Kelompok tarif (CBG group) — Kombinasi kode diagnosis dan prosedur menentukan kelompok tarif yang dihasilkan oleh grouper
- Severity level — Diagnosis sekunder (komorbiditas/komplikasi) yang mendukung tindakan dapat meningkatkan severity level dari I ke II atau III
- Validitas klaim — Verifikator BPJS mengecek konsistensi antara diagnosis dan tindakan sebagai bagian dari proses verifikasi
- Pencegahan fraud — Tindakan tanpa justifikasi diagnosis dapat dianggap sebagai indikasi upcoding atau pelayanan yang tidak sesuai indikasi
Dasar Hukum Keselarasan Diagnosis dan Tindakan
Kewajiban menjaga keselarasan diagnosis-tindakan diatur dalam beberapa regulasi:
| Regulasi | Ketentuan Terkait |
|---|---|
| Permenkes No. 26 Tahun 2021 tentang Pedoman INA-CBG | Mengatur kaidah koding diagnosis dan tindakan, termasuk rules MB1-MB5 untuk penentuan diagnosis utama. Menegaskan bahwa kode diagnosis harus konsisten dengan tindakan yang dilakukan. |
| Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif JKN | Menetapkan tarif INA-CBG berdasarkan kelompok diagnosis-prosedur. Tarif yang dibayarkan BPJS bergantung pada akurasi coding diagnosis dan tindakan. |
| Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis | Mengatur standar dokumentasi medis yang lengkap dan akurat, termasuk pencatatan diagnosis dan tindakan yang saling mendukung. |
| Perpres No. 82 Tahun 2018 (jo. Perpres 59/2024) | Mengatur kewajiban faskes dalam menjamin kualitas pelayanan dan akurasi klaim dalam skema JKN. |
| UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS | Pasal 65 mengatur sanksi bagi fasilitas kesehatan yang melakukan kecurangan (fraud) dalam klaim, termasuk pengkodean yang tidak sesuai dengan pelayanan aktual. |
| Permenkes No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Fraud dalam JKN | Mendefinisikan bentuk-bentuk kecurangan termasuk membuat klaim palsu, memanipulasi diagnosis, dan melakukan tindakan yang tidak sesuai indikasi medis. |
Berdasarkan Permenkes No. 26/2021, penentuan diagnosis utama harus mengikuti Rules MB1-MB5 yang mengacu pada ICD-10 Volume 2. Rules ini memastikan bahwa diagnosis utama yang dipilih sesuai dengan kondisi klinis yang paling membutuhkan sumber daya dan tindakan selama episode perawatan.
Jenis-Jenis Ketidaksesuaian Diagnosis-Tindakan
Berikut adalah pola ketidaksesuaian yang paling sering ditemukan dalam praktik klaim rumah sakit:
1. Tindakan Agresif dengan Diagnosis Ringan
Tindakan yang dilakukan lebih kompleks dari yang biasanya diperlukan untuk diagnosis yang tercatat.
Contoh: Diagnosis appendisitis tanpa komplikasi (K35.8) tetapi dilakukan laparotomi exploratif (ICD-9-CM: 54.11) — prosedur yang biasanya diindikasikan untuk kasus emergensi atau komplikasi abdomen.
Dampak: Verifikator BPJS akan mempertanyakan mengapa prosedur agresif dilakukan untuk diagnosis ringan, memicu pending klaim.
2. Pemeriksaan Penunjang Tanpa Diagnosis Pendukung
Pemeriksaan diagnostik lanjutan dilakukan tanpa diagnosis sekunder yang menjustifikasinya.
Contoh: Pasien dengan diagnosis utama pneumonia (J18.9) mendapat CT-scan thorax, tetapi tidak ada diagnosis sekunder seperti efusi pleura (J91) atau kecurigaan ARDS (J80) yang menjustifikasi CT-scan.
Dampak: CT-scan tidak terakomodasi dalam grouping INA-CBG, menyebabkan tarif klaim lebih rendah dari cost aktual.
3. Tindakan Operasi dengan Diagnosis Non-Bedah
Kode diagnosis yang digunakan adalah diagnosis non-bedah, tetapi pasien menjalani prosedur operasi.
Contoh: Diagnosis cholecystitis akut (K81.0) tanpa kode cholelithiasis (K80.x), tetapi dilakukan cholecystectomy laparoskopik (51.23).
4. Komorbiditas Tidak Dicatat Meskipun Tindakan Terkait Dilakukan
Tindakan untuk menangani komorbiditas dilakukan, tetapi diagnosis komorbiditas tidak dikode.
Contoh: Pasien mendapat insulin sliding scale (yang menunjukkan penanganan diabetes), tetapi diabetes mellitus tidak tercatat sebagai diagnosis sekunder.
5. Diagnosis Komplikasi Tersebar di Dokumen Berbeda
Diagnosis komplikasi tercatat di catatan DPJP tetapi tidak masuk ke discharge summary.
Contoh: Dokter mencatat "suspek sepsis" di progress note, tetapi diagnosis sepsis tidak masuk ke resume medis akhir, sehingga tindakan terkait (kultur darah, antibiotik IV agresif) tidak terjustifikasi di klaim.
Dampak Ketidaksesuaian Diagnosis-Tindakan terhadap Klaim
Dampak terhadap Nilai Klaim
Ketidaksesuaian diagnosis-tindakan berdampak langsung terhadap grouping INA-CBG:
| Skenario | Kode Diagnosis | Kode Tindakan | Severity | Estimasi Tarif INA-CBG |
|---|---|---|---|---|
| Pneumonia tanpa diagnosis pendukung CT-scan | J18.9 | 87.41 (CT thorax) | I | Rp 5.200.000 |
| Pneumonia + efusi pleura (terjustifikasi) | J18.9 + J91 | 87.41 (CT thorax) | II | Rp 6.750.000 |
| Selisih per episode | Rp 1.550.000 | |||
Pada RS Tipe C dengan 200 kasus serupa per bulan, potensi klaim yang hilang atau tertahan mencapai Rp 310 juta per bulan, atau Rp 3,72 miliar per tahun.
Data Empiris Pending Klaim
Berdasarkan penelitian di berbagai RS Indonesia:
- 33,3% dari seluruh klaim pending disebabkan oleh kesalahan clinical coding, termasuk ketidaksesuaian diagnosis-tindakan
- Faktor utama ketidaksesuaian adalah: (1) ketiadaan pemeriksaan penunjang yang kuat, dan (2) deskripsi dalam laporan operasi/anestesi yang tidak sesuai dengan kode tindakan
- Perbedaan persepsi antara dokter, koder RS, dan verifikator BPJS menjadi akar masalah sistemik
Dampak Operasional
- Pending klaim meningkat — Verifikator BPJS secara aktif mendeteksi mismatch diagnosis-tindakan, terutama setelah verifikasi diperketat sesuai rekomendasi KPK
- Beban revisi berulang — Tim casemix harus berkordinasi dengan DPJP untuk klarifikasi dan koreksi dokumentasi
- Severity level tidak optimal — Tanpa diagnosis sekunder yang mendukung, severity tetap di level I meskipun pelayanan aktual lebih kompleks
- Arus kas terganggu — Klaim pending menahan cashflow yang dibutuhkan untuk operasional harian
- Risiko audit — Pola mismatch yang konsisten dapat memicu audit oleh BPJS atau BPKP
Titik Rawan dalam Dokumentasi Klinis
Ketidaksesuaian diagnosis-tindakan umumnya terjadi pada titik-titik berikut dalam alur pelayanan:
1. Admission Note (Catatan Masuk)
Komorbiditas dan kondisi penyerta sering tidak dicatat secara lengkap saat pasien masuk. Ini menyebabkan tindakan yang dilakukan selama perawatan tidak memiliki justifikasi di dokumen awal.
2. Dokumentasi SOAP Harian
Diagnosis baru yang muncul selama perawatan (misalnya komplikasi) dicatat di progress note tetapi tidak di-update ke daftar diagnosis aktif.
3. Laporan Operasi dan Anestesi
Deskripsi tindakan dalam laporan operasi tidak konsisten dengan kode ICD-9-CM yang digunakan oleh koder. Misalnya, laporan operasi mendeskripsikan "exploratory laparotomy" tetapi koder menggunakan kode prosedur yang lebih spesifik.
4. Discharge Summary (Resume Medis)
Resume medis akhir tidak merangkum seluruh diagnosis dan tindakan yang terjadi selama episode perawatan. Diagnosis komplikasi yang muncul di tengah perawatan sering terlewat.
5. Permintaan Pemeriksaan Penunjang
Dokter meminta CT-scan, MRI, atau pemeriksaan lab lanjutan tanpa mendokumentasikan indikasi klinis (diagnosis pendukung) secara eksplisit di rekam medis.
Strategi Pencegahan dan Perbaikan
1. Implementasi Clinical Documentation Improvement (CDI)
CDI adalah program sistematis untuk meningkatkan kualitas dokumentasi klinis:
- Tempatkan CDI specialist (bisa dari perawat senior atau koder berpengalaman) yang melakukan concurrent review selama pasien masih dirawat
- CDI specialist mengecek apakah setiap tindakan yang dilakukan sudah memiliki diagnosis pendukung di rekam medis
- Jika ditemukan gap, CDI specialist mengkomunikasikan dengan DPJP untuk melengkapi dokumentasi — sebelum pasien pulang, bukan setelahnya
2. Checklist Konsistensi Diagnosis-Tindakan
Sebelum mengajukan klaim, tim casemix harus memverifikasi:
| Item Verifikasi | Yang Dicek | Red Flag |
|---|---|---|
| Diagnosis utama vs prosedur utama | Apakah prosedur sesuai dengan diagnosis? | Prosedur bedah dengan diagnosis non-bedah |
| Pemeriksaan penunjang lanjutan | Apakah ada diagnosis yang menjustifikasi? | CT-scan/MRI tanpa diagnosis sekunder terkait |
| Tindakan terapeutik | Apakah setiap terapi punya indikasi diagnosis? | Insulin tanpa kode diabetes |
| Laporan operasi vs kode prosedur | Apakah deskripsi operasi konsisten? | Deskripsi dan kode ICD-9-CM berbeda |
| Komorbiditas aktif | Apakah semua komorbiditas yang ditangani terkode? | Lab abnormal tanpa diagnosis terkait |
3. Feedback Loop ke DPJP
- Buat laporan bulanan per DPJP yang menunjukkan jumlah kasus mismatch diagnosis-tindakan
- Sertakan contoh konkret dan dampak finansialnya — bukan sebagai blame, tetapi sebagai edukasi
- Adakan pertemuan casemix-DPJP minimal setiap kuartal untuk membahas pola masalah dokumentasi
4. Training Koder dan Dokter
- Training koder tentang rules MB1-MB5 sesuai Permenkes No. 26/2021 untuk penentuan diagnosis utama yang benar
- Training dokter tentang pentingnya dokumentasi diagnosis sekunder yang mendukung setiap tindakan
- Workshop bersama koder dan dokter menggunakan kasus nyata dari RS sendiri
5. Pemanfaatan Teknologi
Platform analisis klaim seperti BPJScan dapat secara otomatis mendeteksi pola mismatch diagnosis-tindakan dari file TXT klaim sebelum diajukan ke BPJS. Dengan 78 filter analisis termasuk modul AI, BPJScan mengidentifikasi kasus-kasus di mana tindakan tidak didukung oleh diagnosis yang memadai.
CDSS (Clinical Decision Support System) dari MedMinutes membantu di titik yang lebih hulu — memberikan rekomendasi kode ICD-10 langsung saat dokter menulis dokumentasi SOAP, sehingga diagnosis yang relevan dengan tindakan yang direncanakan sudah tercatat sejak awal.
6. Concurrent Review (Review Selama Perawatan)
- Jangan menunggu pasien pulang untuk mengecek kelengkapan dokumentasi
- Lakukan review dokumentasi di hari ke-3 rawat inap untuk kasus rawat inap > 5 hari
- Gunakan alert system di RME untuk mendeteksi tindakan tanpa diagnosis pendukung secara real-time
Perbedaan Optimasi Koding dan Upcoding
Penting untuk membedakan antara optimasi koding yang legal dan upcoding yang ilegal:
| Aspek | Optimasi Koding (Legal) | Upcoding (Ilegal) |
|---|---|---|
| Definisi | Memastikan semua diagnosis dan tindakan yang terdokumentasi dikode secara akurat | Mengkode diagnosis/tindakan yang tidak dilakukan atau tidak terdokumentasi |
| Basis | Resume medis, hasil lab, laporan operasi | Asumsi atau tujuan meningkatkan tarif |
| Regulasi | Sesuai Permenkes 26/2021, PMK 3/2023 | Melanggar UU 24/2011 Pasal 65, Permenkes 36/2015 |
| Sanksi | Tidak ada — ini best practice | Denda, sanksi administratif, hingga pidana |
Kunci etika: setiap kode diagnosis dan tindakan harus memiliki bukti dokumentasi klinis. Memastikan bahwa tindakan yang sudah dilakukan memiliki diagnosis pendukung yang terdokumentasi adalah bagian dari akurasi koding, bukan manipulasi.
Studi Kasus: Dampak Perbaikan Keselarasan Diagnosis-Tindakan
Skenario RS Tipe C (200 Tempat Tidur)
Sebuah RS Tipe C mengimplementasikan program CDI dan concurrent review selama 3 bulan:
| Metrik | Sebelum CDI | Sesudah CDI (3 bulan) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Klaim pending akibat mismatch | 8,5% | 2,3% | -6,2% |
| Rata-rata severity level | 1,3 | 1,8 | +0,5 |
| Rata-rata tarif per klaim | Rp 5,1 juta | Rp 6,4 juta | +25% |
| Waktu resolusi pending | 18 hari | 5 hari | -72% |
| Revenue per bulan | Rp 4,1 miliar | Rp 5,2 miliar | +Rp 1,1 miliar |
Peningkatan revenue bukan dari menambah tindakan atau memanipulasi diagnosis, melainkan dari memastikan bahwa tindakan yang sudah dilakukan memiliki dokumentasi diagnosis yang memadai dan dikode dengan benar.
Roadmap Implementasi
| Timeline | Aksi | Penanggung Jawab | Expected Outcome |
|---|---|---|---|
| Minggu 1-2 | Audit 50 kasus klaim terakhir untuk identifikasi pola mismatch | Kepala Casemix | Data baseline mismatch |
| Minggu 3-4 | Training koder tentang rules MB1-MB5 dan konsistensi diagnosis-tindakan | Casemix + Komite Medik | Awareness koder meningkat |
| Bulan 2 | Implementasi concurrent review untuk kasus rawat inap > 5 hari | CDI Specialist | Gap terdeteksi lebih awal |
| Bulan 2-3 | Deploy tools validasi otomatis (BPJScan) untuk pre-screening klaim | IT + Casemix | Mismatch terdeteksi sebelum submission |
| Bulan 3 | Mulai feedback loop bulanan ke DPJP | Komite Medik | Dokumentasi dokter membaik |
| Bulan 4+ | Evaluasi dan continuous improvement | Manajemen RS | Pending rate < 3% |
Peran Komite Medik dalam Menjaga Keselarasan Diagnosis-Tindakan
Komite Medik memiliki fungsi strategis dalam memastikan keselarasan diagnosis-tindakan di rumah sakit:
1. Penetapan Clinical Pathway
Komite Medik menetapkan clinical pathway untuk diagnosis-diagnosis utama yang menjadi mayoritas kasus di RS. Clinical pathway mendefinisikan tindakan standar yang seharusnya dilakukan untuk diagnosis tertentu, sehingga mempermudah koder dalam memvalidasi konsistensi.
2. Peer Review
Melalui mekanisme peer review, Komite Medik dapat mengevaluasi kasus-kasus di mana tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan diagnosis yang terdokumentasi. Ini bukan tentang mengawasi dokter, melainkan tentang memastikan dokumentasi mencerminkan realitas klinis.
3. Mediasi Koder-DPJP
Ketika terjadi perbedaan interpretasi antara koder dan DPJP mengenai diagnosis yang tepat, Komite Medik berperan sebagai mediator yang memberikan keputusan berdasarkan bukti klinis.
4. Edukasi Berkelanjutan
Komite Medik menyelenggarakan program edukasi berkala tentang pentingnya dokumentasi diagnosis yang lengkap dan akurat. Materi edukasi mencakup contoh kasus nyata dari RS sendiri, termasuk dampak finansial dari dokumentasi yang tidak memadai.
Indikator Kinerja untuk Monitoring Keselarasan Diagnosis-Tindakan
Rumah sakit perlu menetapkan Key Performance Indicators (KPI) untuk memantau keselarasan diagnosis-tindakan secara berkelanjutan:
| KPI | Target | Frekuensi Review | PIC |
|---|---|---|---|
| Pending rate akibat mismatch diagnosis-tindakan | < 3% | Bulanan | Kepala Casemix |
| Akurasi koding ICD-10 (sampling audit) | > 90% | Kuartalan | Komite Medik |
| Kelengkapan diagnosis sekunder per episode | > 85% | Bulanan | CDI Specialist |
| Waktu resolusi pending mismatch | < 7 hari | Bulanan | Tim Casemix |
| Rata-rata severity level | > 1,5 | Bulanan | Kepala Casemix |
FAQ
Apa yang dimaksud dengan ketidaksesuaian diagnosis-tindakan dalam klaim INA-CBG?
Ketidaksesuaian diagnosis-tindakan adalah kondisi di mana tindakan medis (diagnostik atau terapeutik) yang dilakukan pada pasien tidak didukung oleh diagnosis utama atau sekunder yang terdokumentasi dalam rekam medis. Dalam sistem INA-CBG, ketidaksesuaian ini menyebabkan tindakan tidak terakomodasi dalam proses grouping, yang berakibat pada penurunan tarif klaim atau pending.
Regulasi apa yang mengatur tentang keselarasan diagnosis dan tindakan?
Regulasi utama adalah Permenkes No. 26 Tahun 2021 tentang Pedoman INA-CBG yang mengatur kaidah koding termasuk rules MB1-MB5. Selain itu, Permenkes No. 24/2022 tentang Rekam Medis mengatur standar dokumentasi, dan Permenkes No. 36/2015 tentang Pencegahan Fraud mendefinisikan bentuk kecurangan termasuk manipulasi diagnosis dan tindakan.
Berapa besar dampak finansial dari mismatch diagnosis-tindakan?
Selisih tarif per episode bisa mencapai Rp 1,5 juta atau lebih tergantung kasusnya. Untuk RS Tipe C dengan 200 kasus terpengaruh per bulan, potensi revenue yang hilang bisa mencapai Rp 310 juta per bulan atau Rp 3,72 miliar per tahun. Ini belum termasuk opportunity cost dari klaim pending yang menahan cashflow.
Apa itu Clinical Documentation Improvement (CDI)?
CDI adalah program sistematis untuk meningkatkan kualitas dokumentasi klinis secara proaktif — selama pasien masih dirawat, bukan setelah pulang. CDI specialist (biasanya perawat senior atau koder berpengalaman) melakukan concurrent review untuk memastikan setiap tindakan memiliki diagnosis pendukung yang terdokumentasi.
Bagaimana cara membedakan optimasi koding dengan upcoding?
Optimasi koding adalah memastikan diagnosis dan tindakan yang sudah terdokumentasi dikode secara akurat dan lengkap — berbasis bukti dokumentasi. Upcoding adalah mengkode diagnosis atau tindakan yang tidak dilakukan atau tidak terdokumentasi untuk meningkatkan tarif. Yang pertama adalah best practice, yang kedua melanggar UU 24/2011 dan Permenkes 36/2015.
Apa peran verifikator BPJS dalam mendeteksi mismatch diagnosis-tindakan?
Verifikator BPJS melakukan pencocokan antara kode diagnosis (ICD-10) dan kode tindakan (ICD-9-CM) dengan dokumentasi klinis. Jika ditemukan tindakan tanpa justifikasi diagnosis, klaim akan dipending. Verifikasi semakin ketat sesuai rekomendasi KPK untuk pencegahan fraud, sehingga akurasi dokumentasi menjadi semakin penting.
Bagaimana teknologi dapat membantu mencegah mismatch diagnosis-tindakan?
Platform seperti BPJScan dapat menganalisis file TXT klaim dan mendeteksi pola mismatch sebelum klaim diajukan ke BPJS. Di sisi hulu, CDSS memberikan rekomendasi kode ICD-10 saat dokter menulis SOAP, sehingga diagnosis pendukung sudah tercatat sejak awal dokumentasi.
Kesimpulan
Ketidaksesuaian antara diagnosis dan tindakan medis dalam dokumentasi klinis merupakan risiko tersembunyi yang berdampak signifikan terhadap nilai klaim INA-CBG dan stabilitas arus kas rumah sakit. Dengan 33,3% pending klaim disebabkan oleh kesalahan clinical coding — termasuk mismatch diagnosis-tindakan — masalah ini terlalu besar untuk diabaikan.
Solusi efektif membutuhkan pendekatan multi-layer:
- Di hulu — Training DPJP untuk dokumentasi diagnosis yang lengkap, dan penggunaan CDSS untuk rekomendasi kode ICD-10 real-time
- Di tengah — Concurrent review oleh CDI specialist selama pasien masih dirawat
- Di hilir — Pre-screening klaim dengan tools validasi otomatis seperti BPJScan sebelum submission ke BPJS
Rumah sakit yang mengimplementasikan pendekatan ini secara konsisten dapat menurunkan pending rate dari 8,5% menjadi di bawah 3% dan meningkatkan rata-rata tarif per klaim hingga 25% — tanpa menambah satu pun tindakan atau memanipulasi diagnosis.
Ingin mengetahui seberapa besar potensi mismatch diagnosis-tindakan di RS Anda? Hubungi tim MedMinutes untuk konsultasi gratis.
Referensi
- Permenkes No. 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
- Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
- Permenkes No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
- Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (jo. Perpres No. 59 Tahun 2024)
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- BPJS Kesehatan. Pedoman Verifikasi Klaim Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut. 2023.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Pengajuan Klaim INA-CBG Butuh Pengkodingan Diagnosis dan Tindakan yang Benar.
Baca juga: Panduan lengkap klaim BPJS untuk rumah sakit
Dipercaya 50+ rumah sakit di 8+ provinsi
