Daftar 144 Diagnosa Non-Spesialistik (KNS) BPJS: Tabel Lengkap + Cara RS Cegah Klaim Pending

Ringkasan: Daftar 144 diagnosa non-spesialistik (KNS) adalah kumpulan kompetensi 4A dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012 yang dilekatkan pada Lampiran Permenkes No. 5 Tahun 2014. Daftar ini menjadi acuan operasional BPJS Kesehatan untuk menilai apakah sebuah rujukan dari FKTP ke FKRTL sah atau berisiko dipotong. Bagi rumah sakit, mengenali pola KNS pada surat rujukan masuk adalah langkah pertama mencegah klaim pending — verifikator BPJS rutin menelusuri diagnosis primer, kelengkapan TACC, dan kesesuaian tindakan untuk memastikan kasus 4A tidak dirujuk tanpa indikasi sah. Artikel ini menyediakan tabel lengkap 144 KNS dengan kode ICD-10, kriteria TACC operasional, lima pola klaim yang sering pending, serta workflow verifikasi rujukan yang dapat diadopsi tim casemix dan tim rujukan RS.

Apa Itu 144 Diagnosa Non-Spesialistik

Frasa "144 diagnosa non-spesialistik" — sering disingkat 144 KNS — adalah cara praktis menyebut daftar penyakit yang dianggap mampu dituntaskan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tanpa perlu dirujuk ke FKRTL. Daftar ini bukan hasil tunggal dari satu peraturan, melainkan irisan dari dua dokumen utama:

• Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012 yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia. SKDI 2012 mengelompokkan kemampuan dokter umum ke dalam empat tingkat kompetensi. Tingkat 4A berarti dokter umum mampu melakukan diagnosis, tatalaksana komprehensif, hingga tuntas — termasuk edukasi pasien dan pencegahan komplikasi.
• Lampiran Permenkes No. 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Permenkes ini "mengikat" daftar kompetensi 4A SKDI 2012 ke regulasi formal Kementerian Kesehatan, sehingga menjadi pegangan auditor verifikasi klaim BPJS.

Pertanyaan yang sering muncul: kenapa angkanya 144, bukan 145 atau 155? Variasi angka muncul karena beberapa hal:

1. Edisi pengelompokan berbeda. SKDI 2012 mendaftarkan sekitar 155 entitas penyakit di tingkat kompetensi 4A. Saat dipilih sebagai dasar PPK FKTP, beberapa entri digabung (misalnya "kekerasan tumpul" dan "kekerasan tajam" sering dianggap sebagai dua kelainan terpisah, sementara di edisi tertentu disatukan), dan beberapa subdiagnosis dikeluarkan karena dianggap sangat klinis-spesifik.
2. Edisi revisi PPK Tahun 2014 versus edisi naskah pertama menampilkan total entri yang berbeda. Versi yang paling banyak beredar menyebut 144 diagnosa.
3. BPJS Kesehatan, IDI, dan beberapa puskesmas sosialisasi mempopulerkan angka 144 melalui materi pelatihan internal, sehingga frasa "144 diagnosa non-spesialistik" lebih dikenal daripada angka teknis yang lain.

Untuk keperluan operasional BPJS Kesehatan dan tim casemix RS, angka 144 inilah yang lazim dipakai sebagai filter kasus rujukan masuk yang harus diaudit secara ketat.

Kompetensi 4A vs 3A vs 3B: ringkasan

Tidak semua penyakit di SKDI 2012 termasuk 144 KNS. Klasifikasi tingkat kompetensi yang relevan:

• 4A — diagnosis dan tatalaksana sampai tuntas di FKTP. Inilah inti 144 KNS. Dokter umum diharapkan mengelola sendiri tanpa rujukan, kecuali memenuhi salah satu kriteria TACC.
• 3B — diagnosis dan tatalaksana awal di FKTP, dirujuk untuk pengelolaan lanjutan. Sekitar 34 penyakit. Sah dirujuk ke spesialis.
• 3A — diagnosis di FKTP, segera dirujuk. Sekitar 21 penyakit. Sah dirujuk segera.

Yang wajib hati-hati bagi tim rujukan RS adalah kasus 4A yang tidak memenuhi TACC namun tetap dirujuk — kelompok inilah yang menjadi sumber utama klaim pending.

Status Regulasi 2026: Apa yang Sudah dan Belum Berubah

Per April 2026, Permenkes No. 5 Tahun 2014 sudah berstatus Tidak Berlaku di pangkalan data peraturan resmi pemerintah. Penggantinya adalah Permenkes No. 4 Tahun 2026 dengan judul yang persis sama, ditambah paradigma baru dari Permenkes No. 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan — efektif 1 November 2025 dan implementasi nasional Januari 2026.

Implikasinya kompleks dan masih dalam masa transisi:

• Daftar 144 KNS secara klinis tetap relevan karena merupakan irisan SKDI 2012 yang belum diganti edisi 2024 secara penuh dalam kebijakan klaim BPJS.
• Isi pengganti Permenkes 4/2026 — termasuk apakah daftar 144 berubah menjadi X penyakit — belum dapat diverifikasi dari publikasi resmi pemerintah.
• Permenkes 16/2024 menggeser paradigma rujukan dari "filter daftar diagnosa" ke "kompetensi-based referral" via SatuSehat Rujukan, namun BPJS Kesehatan masih menjalankan audit RNS-TACC berbasis daftar 144 sampai sistem baru sepenuhnya operasional.

Bagi rumah sakit, artinya: daftar 144 ini wajib tetap diketahui dan dimonitor oleh tim rujukan dan tim casemix. Pembahasan transisi regulasi yang lebih lengkap dapat dibaca di artikel tersendiri tentang perubahan sistem rujukan FKTP-tuntas era 2026.

Daftar Lengkap 144 KNS dengan Kode ICD-10

Tabel di bawah ini disusun berurutan sesuai Lampiran Permenkes 5/2014, dengan kode ICD-10 utama. Beberapa entri memiliki sub-kode yang relevan (misalnya kode T pada trauma, atau B35.x pada infeksi jamur kulit) — tabel ini menyajikan kode utama yang lazim digunakan dalam grouping INA-CBG; rincian sub-kode dapat dirujuk pada e-Klaim Kemkes.

Catatan tabel. Kode ICD-10 yang ditampilkan adalah kode utama yang lazim dipakai dalam grouping INA-CBG. Beberapa entri memiliki sub-kode tambahan (misalnya luka bakar T20–T25 mencakup berbagai derajat dan lokasi anatomis); rincian sub-kode lengkap dapat dilihat pada e-Klaim Kemkes dan ICD-10 Online (icd10data.com). Total entri sesuai daftar resmi: 144 diagnosa, semuanya tingkat kompetensi 4A SKDI 2012.

Kriteria TACC: Pengecualian Sah Rujukan KNS

Daftar 144 KNS bukan larangan rujukan absolut. Permenkes 5/2014 dan PKS BPJS dengan FKTP mengakui empat kondisi sah yang membolehkan rujukan kasus 4A — disingkat TACC:

• T (Time) — kasus akut yang membutuhkan tatalaksana segera melebihi waktu yang dimiliki dokter umum, misalnya saat jadwal praktik berakhir atau dalam kondisi darurat di luar jam pelayanan.
• A (Age) — kondisi pada usia tertentu (terutama anak <5 tahun, lansia >65 tahun) yang berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi sehingga memerlukan pengelolaan oleh spesialis.
• C (Complication) — sudah terjadi komplikasi saat pasien datang, misalnya pneumonia berat dengan tanda gagal napas, atau diabetes melitus dengan ketoasidosis diabetikum.
• C (Comorbidity) — pasien memiliki penyakit penyerta yang menyulitkan tatalaksana standar, misalnya kehamilan dengan diabetes, atau hipertensi pada pasien gagal ginjal.

Contoh operasional TACC pada surat rujukan

Verifikator BPJS akan menelaah konsistensi dokumentasi: jika surat rujukan menyebut kasus 4A tanpa kolom TACC terisi, klaim FKTP terancam dipotong dan kasusnya akan masuk dalam audit Rasio Rujukan Non-Spesialistik (RNS-TACC).

Bagi rumah sakit penerima rujukan, implikasinya: meskipun klaim FKTP yang menjadi sasaran audit utama, klaim FKRTL juga dapat ikut dipending apabila diagnosis utama yang ditegakkan ternyata kasus 4A tanpa indikasi TACC sah, atau apabila diagnosis disesuaikan kembali ke kompetensi 4A oleh verifikator BPJS.

Lima Pola Klaim RS yang Sering Pending karena KNS

Audit RNS-TACC yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap berkas rujukan FKTP dan klaim FKRTL menunjukkan beberapa pola berulang. Studi Wakhyuni dkk. (2022) di Jakarta Utara mendokumentasikan 32,8% berkas memiliki diskrepansi dokumentasi diagnosis dengan pilihan TACC di sistem BPJS dan rekam medis. Lima pola yang paling sering ditemukan dalam pengalaman tim casemix RS di Indonesia:

1. Diagnosis primer KNS, tanpa TACC, langsung tindakan poliklinik spesialis

Contoh: pasien dewasa muda dengan keluhan sakit kepala dirujuk ke poliklinik saraf dengan diagnosis "Tension Headache (G44.2)". Tidak ada catatan komplikasi, usia bukan pediatri/lansia, tidak akut. Kasus ini akan disorot sebagai potensi RNS dan klaim rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) kemungkinan dipending hingga ada justifikasi klinis tambahan.

2. Diagnosis sekunder digeser, primer tetap KNS

Contoh: pasien sebenarnya datang karena nyeri dada akut yang dievaluasi sebagai kemungkinan penyakit jantung koroner, namun di rekam medis primer ditegakkan "Hipertensi Esensial (I10)" dan komplikasi kardiovaskular hanya dicantumkan sebagai sekunder. Grouping INA-CBG akan memilih primary diagnosis sebagai dasar, sehingga klaim ter-grouping ke episode KNS yang membayar lebih rendah daripada episode kardiovaskular berkomplikasi.

3. Rujukan TACC tidak konsisten dengan rekam medis FKTP

Contoh: surat rujukan FKTP mencantumkan kode TACC "Complication", namun resume medis tidak mencatat tanda komplikasi yang spesifik (hanya "kondisi tidak membaik dengan terapi standar"). Verifikator menilai alasan TACC tidak terbukti secara dokumentasi, dan berkas kembali untuk klarifikasi.

4. Dokumen TACC kosong di P-Care, terisi di rekam medis manual

Pola ini muncul karena surat rujukan elektronik di aplikasi P-Care BPJS tidak diisi lengkap pada kolom TACC, sementara dokter di FKTP mendokumentasikan TACC di rekam medis tertulis. Verifikator hanya melihat data digital — sehingga rujukan terlihat sebagai 4A polos. Inilah yang menjadi alasan banyak FKTP merekomendasikan double-entry: catatan klinis lengkap di RME plus pengisian TACC di P-Care.

5. Diagnosis re-entry rujukan FKRTL yang sebenarnya 4A

Pasien yang sudah pernah dirujuk balik (PRB) dengan obat kronis kembali ke poliklinik spesialis dengan keluhan yang sama. Apabila keluhan tersebut sebenarnya tergolong 4A dan kontrol seharusnya cukup di FKTP via PRB, kunjungan re-entry ini dapat ter-flagging. Tim casemix perlu mengklarifikasi alasan re-entry sebelum mengirim klaim — apakah karena perubahan kondisi, komplikasi baru, atau memang seharusnya kembali ke FKTP. Untuk konteks PRB yang lebih dalam, lihat panduan lengkap Program Rujuk Balik (PRB) untuk RS.

Strategi RS Cegah Klaim Pending dari Rujukan KNS

Rumah sakit tidak menerbitkan rujukan FKTP, tetapi sebagai penerima rujukan, RS adalah pihak yang menanggung risiko finansial jika rujukan masuk tidak memenuhi kaidah TACC. Strategi pencegahan berlapis berikut dapat diintegrasikan ke alur kerja tim rujukan, tim casemix, dan tim verifikasi internal RS.

Lapis 1: Verifikasi rujukan masuk di front office

Saat pasien rujukan datang, petugas pendaftaran sudah dapat melakukan triase administratif:

• Cek diagnosis primer di surat rujukan. Apakah masuk daftar 144 KNS? Petugas tidak perlu hafal seluruh daftar — RME yang baik akan menampilkan flag otomatis ketika kode ICD-10 masuk daftar 4A.
• Cek kelengkapan kolom TACC. Surat rujukan sah harus mencantumkan kode TACC bila diagnosis primer tergolong 4A. Bila kosong, petugas dapat meminta klarifikasi langsung ke FKTP perujuk via P-Care atau telepon, sebelum pasien diteruskan ke poliklinik.
• Catat ke notifikasi tim casemix. Setiap rujukan dengan diagnosis 4A tanpa TACC lengkap perlu masuk daftar pantauan tim casemix sebagai potensi pending claim sejak hari pertama.

Lapis 2: Konsultasi klinis di poliklinik

Dokter spesialis penerima rujukan adalah lapis kedua. Workflow yang efektif:

• Cek konsistensi keluhan dan diagnosis rujukan. Bila keluhan utama dan pemeriksaan fisik tidak menunjukkan komplikasi atau komorbid yang menjadi dasar TACC, dokter spesialis dapat memutuskan rujuk balik segera dan mendokumentasikan alasannya di rekam medis.
• Bila ditemukan komplikasi, dokter spesialis perlu mendokumentasikan secara eksplisit di resume medis (misalnya "ditemukan KAD, GDA 480 mg/dL"). Dokumentasi inilah yang akan mendukung klaim INA-CBG dengan diagnosis primer + sekunder yang tepat.

Lapis 3: Pre-coding screening tim casemix

Sebelum berkas dikirim ke verifikator BPJS, tim casemix dapat menjalankan screening internal:

• Filter berkas dengan diagnosis primer 4A. Periksa apakah ada diagnosis sekunder yang seharusnya menjadi primary, atau apakah TACC sudah didokumentasikan rapi.
• Re-grouping INA-CBG: jalankan ulang grouping dengan koreksi diagnosis bila ditemukan kasus comorbidity yang seharusnya menjadi primary (misalnya pasien diabetes dengan ulkus gangren — primary seharusnya kondisi diabetic foot, bukan DM sederhana).
• Audit checklist TACC. Setiap berkas dengan diagnosis 4A wajib lulus checklist: ada bukti TACC di rekam medis? Ada kode TACC yang konsisten di P-Care? Ada justifikasi tindakan yang dilakukan?

Lapis 4: Loop balik ke FKTP rujukan

RS yang memiliki jejaring rujukan FKTP mitra dapat membangun feedback loop:

• Laporkan pola rujukan KNS yang berulang — misalnya FKTP A sering mengirim Tension Headache tanpa TACC, atau FKTP B sering mengirim Hipertensi Esensial usia muda.
• Sosialisasi balik kompetensi 4A kepada dokter umum perujuk, terutama untuk dokter baru atau rotasi.
• Audit berkala bersama BPJS Kesehatan — banyak cabang BPJS terbuka untuk audit medis bersama (joint review) yang memberikan timbal balik konstruktif.

Bridge ke RME / Sistem Informasi RS

Workflow di atas akan jauh lebih ringan apabila RME RS memiliki fitur yang otomatis mengangkat flag KNS saat:

• Diagnosis ICD-10 yang dimasukkan masuk daftar 144.
• Surat rujukan masuk tanpa kolom TACC.
• Resume medis selesai tanpa eksplisit mendokumentasikan komplikasi/komorbid pada kasus 4A.

RME yang terintegrasi dengan e-Klaim Kemkes idealnya memvalidasi diagnosis di tahap input, bukan di tahap submission. Investasi di sini biasanya membayar diri kurang dari satu kuartal — mengingat pending klaim umumnya menahan 5–15% revenue rawat jalan setiap bulan, dan KNS adalah salah satu kontributor signifikan.

Bagaimana BPJScan Membantu Deteksi Pola KNS

BPJScan adalah platform audit klaim BPJS yang memproses file TXT INA-CBG yang dihasilkan aplikasi e-Klaim Kemkes. Untuk konteks 144 KNS, BPJScan membantu tim casemix RS dengan:

• Mengidentifikasi pola berkas dengan diagnosis primer 4A dari batch klaim yang siap dikirim, sehingga tim dapat melakukan review terarah sebelum submission.
• Menyoroti diskrepansi antara diagnosis primer dan kode TACC pada rujukan masuk yang tercatat di sistem RS.
• Memberi rekomendasi re-grouping ketika ditemukan kasus 4A yang seharusnya ter-grouping ke episode komplikasi/komorbid yang lebih tepat.

BPJScan tidak menggantikan keputusan medis dokter atau tim casemix — pendekatannya adalah memberi layer screening tambahan yang menelusuri pola statistik di seluruh berkas, yang sulit dilakukan secara manual ketika volume klaim rumah sakit besar. Audit awal biasanya selesai dalam hitungan menit per batch, memberi tim casemix waktu untuk fokus pada koreksi kasus, bukan pencarian pola.

Untuk gambaran utuh tentang pola pending klaim akibat diagnosis non-spesifik di RS, lihat juga artikel tentang risiko KNS Kondisi Non-Spesifik terhadap validitas INA-CBG dan studi audit RNS-TACC di Jakarta Utara.

Tertarik melihat bagaimana BPJScan memetakan pola klaim KNS dari berkas TXT klaim RS Anda? Hubungi tim MedMinutes via WhatsApp untuk demo singkat — digunakan 50+ rumah sakit di 8+ provinsi.

FAQ — Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa beda 144 KNS dengan 144 penyakit yang tidak ditanggung BPJS?

144 KNS adalah daftar penyakit yang tetap ditanggung BPJS namun harus dituntaskan di FKTP. Frasa "144 penyakit yang tidak ditanggung BPJS" yang beredar di beberapa media adalah salah tafsir. Yang benar: 144 penyakit ini tidak boleh langsung dirujuk ke FKRTL tanpa kriteria TACC sah. Bila dirujuk dengan TACC valid, BPJS tetap menjamin biaya pelayanan di RS.

Apakah daftar 144 KNS masih berlaku setelah Permenkes 5/2014 dicabut?

Secara hukum, Permenkes 5/2014 sudah berstatus Tidak Berlaku per April 2026 dan digantikan Permenkes No. 4 Tahun 2026. Namun secara klinis dan operasional, daftar kompetensi 4A SKDI 2012 yang menjadi dasar 144 KNS masih dipakai dalam audit klaim BPJS sampai sistem rujukan baru berbasis kompetensi via SatuSehat sepenuhnya beroperasi. Tim rujukan dan casemix RS sebaiknya tetap mengacu daftar 144 KNS sembari memantau perkembangan publikasi resmi Permenkes 4/2026.

Bagaimana cara memastikan TACC pada surat rujukan FKTP valid?

Surat rujukan yang valid harus memuat: (a) kode TACC yang dipilih (T/A/C/C atau kombinasi), (b) deskripsi klinis yang mendukung kode tersebut, dan (c) konsistensi antara P-Care BPJS dan rekam medis FKTP. Bila salah satu unsur kosong atau tidak konsisten, rujukan rentan dipending. Tim front office RS dapat melakukan klarifikasi balik ke FKTP via telepon atau aplikasi mitra sebelum pasien masuk ke poliklinik spesialis.

Apakah dokter spesialis di RS bisa merujuk balik kasus KNS ke FKTP?

Bisa dan disarankan, terutama untuk kasus 4A yang setelah pemeriksaan terbukti tidak memenuhi TACC. Mekanisme rujuk balik ini didokumentasikan di rekam medis sebagai "rujuk balik karena kondisi sesuai kompetensi FKTP" dan tidak menimbulkan masalah klaim selama satu kunjungan poliklinik tetap diakui. Bagi pasien dengan kondisi kronis stabil, mekanisme yang lebih sistematis adalah Program Rujuk Balik (PRB).

Apa indikator RNS yang dilaporkan BPJS Kesehatan?

Rasio Rujukan Non-Spesialistik (RNS) adalah persentase rujukan FKTP dengan diagnosis 4A dari total rujukan keluar FKTP. BPJS Kesehatan menetapkan target RNS yang disesuaikan secara nasional dan regional — biasanya di kisaran kurang dari 5% untuk kapitasi penuh. RNS yang melebihi ambang ini memicu pemotongan kapitasi FKTP dan masuk ke audit medis. RS tidak dinilai dengan RNS, namun tetap terkena dampak ketika klaim FKRTL dipending karena rujukan yang tidak memenuhi TACC.

Bisakah RS mengakses daftar 144 KNS resmi dari BPJS Kesehatan?

Ya. Daftar tersedia di Lampiran Permenkes 5/2014 (peraturan.bpk.go.id) dan dipublikasikan ulang oleh BPJS Kesehatan dalam materi sosialisasi rujukan berjenjang. Tabel di artikel ini disusun berdasarkan dokumen resmi tersebut dan dilengkapi kode ICD-10 untuk memudahkan integrasi ke sistem RME/SIMRS rumah sakit.

Referensi

1. Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012. Jakarta: KKI, 2012.
2. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Berita Negara No. 231, 2014. peraturan.bpk.go.id/Details/116719/permenkes-no-5-tahun-2014
3. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
4. Wakhyuni I, dkk. "Pelaksanaan Audit Medis Rujukan Non Spesialistik (RNS) dengan Time, Age, Comorbid, Complication (TACC) pada FKTP di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara." Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional, 2022.
5. BPJS Kesehatan. Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang.
6. BPJS Kesehatan. Materi Sosialisasi Audit RNS-TACC FKTP.
7. World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (ICD-10).

Artikel ini disusun oleh tim Content & Marketing MedMinutes — partner verifikasi klaim BPJS untuk 50+ rumah sakit di 8+ provinsi. Daftar 144 KNS di tabel ini dirangkum dari Lampiran Permenkes 5/2014 sebagaimana dipublikasikan dalam pangkalan data peraturan resmi pemerintah.