Permenkes 26/2021 dan Selisih Estimasi Tarif INA-CBG: Ambang Wajar Sebelum Klaim Dikirim
Tidak ada regulasi yang menetapkan berapa selisih yang wajar antara tarif hasil estimasi internal dan tarif hasil verifikasi. Permenkes 3/2023 menetapkan standar tarif dan Permenkes 26/2021 menetapkan pedoman pengelompokannya, jadi angka tarif bukan hal yang dinegosiasikan. Ambang itu kebijakan internal, dan harus disusun dari sebaran data klaim rumah sakit sendiri.
Bagi Wadir Keuangan, ini berarti satu hal praktis: yang perlu dijawab bukan "berapa persen selisih yang masih boleh", melainkan "pada angka berapa sebuah berkas layak dihentikan dan di-grouping ulang sebelum dikirim". Artikel ini menyusun cara menurunkan angka itu dari data rumah sakit, memisahkan statistik yang setara dari yang tidak, dan menandai batas kewenangan koreksinya.
Tarif INA-CBG Tidak Dinegosiasikan, Jadi Selisih Itu Sinyal Data
Selisih antara estimasi internal dan hasil verifikasi hampir selalu berasal dari perbedaan input, bukan perbedaan harga. Standar tarif pelayanan kesehatan dalam program JKN diatur dalam Permenkes 3 Tahun 2023, yang mencakup tarif INA-CBG dan Non INA-CBG di fasilitas rujukan tingkat lanjutan, sementara pedoman pengelompokan kasusnya diatur dalam Permenkes 26 Tahun 2021. Begitu kelompok kasusnya sama, tarifnya sama.
Karena itu, ketika angka estimasi berbeda dari angka verifikasi, yang berbeda adalah variabel yang masuk ke grouper: diagnosis utama, diagnosis sekunder yang terbaca, prosedur yang terekam dengan ICD-9-CM, lama rawat, dan severity yang terbentuk dari kombinasi itu. Permenkes 26/2021 menetapkan ICD-10 versi WHO 2010 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk prosedur sebagai rujukan kodingnya.
Konsekuensinya untuk tata kelola: selisih adalah indikator mutu dokumentasi dan koding, bukan indikator sengketa tarif. Ambang yang disusun di atasnya pun harus dibaca sebagai ambang pemeriksaan dokumen, bukan ambang penawaran harga.
Angka 4 Persen: Pembanding yang Setara
Pembanding yang setara untuk selisih pra-kirim adalah studi yang mengoding ulang kasus yang sama, bukan studi yang membandingkan biaya dengan tarif. Telaah yang terbit di Health Science Journal of Indonesia, jurnal ilmiah Kementerian Kesehatan, menelaah 105 rekam medis di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan dan membandingkan hasil koding koder rumah sakit dengan hasil koding koder standar atas berkas yang identik.
Hasilnya, nilai klaim INA-CBG berbeda sekitar 4 persen, dengan klaim versi koder rumah sakit berada lebih rendah. Penulis mengaitkannya dengan resume medis yang tidak lengkap dan ketidaktepatan koding, terutama pada diagnosis utama, yang tercatat pada 21,9 persen berkas. Arah selisihnya penting: kerugiannya muncul sebagai pendapatan yang tidak tertagih, bukan sebagai kelebihan tagihan.
Angka 4 persen itu bukan ambang yang bisa diadopsi langsung, karena berasal dari satu rumah sakit dengan bauran kasus tertentu. Nilainya ada pada ordenya. Selisih sistematis akibat mutu dokumentasi berada pada kisaran satuan persen, jadi ambang investigasi yang masuk akal untuk sebuah berkas tunggal berada di atas kisaran itu, bukan di bawahnya.
Angka yang Tidak Boleh Dipakai sebagai Ambang
Sebagian besar angka "selisih tarif INA-CBG" yang mudah ditemukan mengukur hal yang berbeda dan akan merusak ambang kalau dipakai. Studi di pasien pediatrik Poltekkes Kemenkes Jakarta II mencatat selisih 31,82 persen, telaah di satu rumah sakit pemerintah mencatat sekitar 21,8 persen pada kasus talasemia, dan kajian lain menemukan kisaran belasan sampai hampir 50 persen pada kasus tertentu.
Semua angka itu membandingkan biaya aktual rumah sakit dengan tarif INA-CBG. Itu persoalan unit cost dan efisiensi layanan, yang sudah dibahas terpisah dalam penyebab selisih tarif INA-CBG terhadap biaya aktual rumah sakit. Angka itu tidak mengatakan apa pun tentang seberapa tepat estimasi internal menebak hasil grouper.
Kalau angka 30 persen dipakai sebagai ambang pra-kirim, hampir tidak ada berkas yang akan tertahan, dan kesalahan koding pada kisaran satuan persen akan lolos seluruhnya. Memakai pembanding yang salah kelas menghasilkan ambang yang terlihat tegas tetapi tidak menangkap apa pun.
Apa yang Perlu Dicek Sebelum Memutuskan
Sebelum menetapkan ambang atau memilih cara kerja untuk menghitungnya, ada lima hal yang menentukan apakah angka yang keluar bisa dipertanggungjawabkan. Urutannya penting, karena empat yang pertama adalah syarat data dan hanya yang terakhir menyangkut alat.
- Data per berkas bisa dikeluarkan. Minimal kode diagnosis utama dan sekunder, kode prosedur, severity, lama rawat, tarif hasil grouper, dan status verifikasi. Tanpa ini, selisih hanya bisa dihitung agregat, dan agregat tidak bisa dipakai menahan satu berkas.
- Arah selisih tercatat, bukan hanya besarnya. Selisih yang konsisten mengarah ke bawah menunjuk ke dokumentasi yang tidak lengkap. Selisih yang mengarah ke atas menunjuk ke risiko koreksi verifikator. Dua kondisi ini butuh tindakan yang berbeda.
- Konsentrasinya diketahui. Berapa kelompok kasus yang menyumbang mayoritas nilai selisih. Kalau terkonsentrasi pada sedikit CBG, ambang per kelompok kasus lebih berguna daripada satu ambang tunggal untuk semua berkas.
- Hasilnya bisa diulang. Dua koder yang menelaah berkas yang sama sebaiknya menghasilkan kode yang sama. Kalau tidak, yang perlu dibenahi adalah rujukan dan pelatihan koding, bukan ambangnya.
- Statusnya jelas sebagai estimasi. Apa pun cara menghitungnya, mulai dari telaah manual, lembar kerja, sampai perangkat khusus, kode dan tarif INA-CBG final tetap keluar dari aplikasi E-Klaim Kementerian Kesehatan. Angka internal berfungsi menandai berkas yang perlu dilihat lagi, bukan menggantikan grouper resmi.
Perbandingan cara kerjanya, termasuk apa yang bisa dan tidak bisa dijawab sebelum berkas dikirim, dibahas di halaman software estimasi tarif INA-CBG sebelum klaim dikirim. Untuk mencoba sendiri efek perubahan kode terhadap kelompok kasus dan tarifnya, tersedia kalkulator koding.
Menyusun Ambang dari Data Sendiri: Tiga Angka
Ambang yang bisa dipakai terdiri dari tiga angka, bukan satu. Ketiganya diturunkan dari sebaran selisih historis rumah sakit sendiri, diambil dari berkas yang sudah selesai diverifikasi sehingga nilai akhirnya diketahui.
Angka pertama, ambang investigasi. Letakkan pada persentil atas sebaran selisih yang normal, misalnya nilai yang hanya dilampaui oleh sepersepuluh berkas. Di atas angka itu, berkas ditelaah ulang sebelum dikirim. Memakai persentil, bukan rata-rata, mencegah satu kasus ekstrem menggeser ambang untuk seluruh berkas.
Angka kedua, ambang grouping ulang. Lebih tinggi dari yang pertama, dan ditetapkan pada titik di mana nilai selisihnya sudah melebihi biaya telaah ulang. Di atas angka ini, berkas tidak hanya dilihat, tetapi dikembalikan ke koder untuk ditelaah terhadap dokumen dan, bila ada temuan, di-grouping ulang di E-Klaim.
Angka ketiga, batas konsentrasi. Bukan persentase selisih, melainkan proporsi nilai selisih yang berasal dari satu kelompok kasus. Kalau satu CBG menyumbang bagian besar dari total selisih, masalahnya bersifat sistematis dan harus diselesaikan di tingkat jalur klinis atau format resume, bukan berkas per berkas. Prioritasnya karena itu mengikuti nilai, yaitu kelompok kasus dengan kontribusi pendapatan terbesar lebih dulu, bukan kelompok kasus dengan jumlah berkas terbanyak.
Agar ketiga angka ini tidak menjadi beban kerja baru, telaah pra-kirim dijalankan atas sampel, bukan seluruh berkas, dengan besaran sampel yang ditetapkan lebih dulu. Penentuan tingkat sampelnya dibahas dalam tingkat sampel audit pra-kirim klaim BPJS, dan langkah pemeriksaan grouper sebelum submit dirinci dalam langkah validasi grouper sebelum submit klaim.
Dasar Hukum
- Permenkes 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan menetapkan standar tarif kapitasi dan non-kapitasi di FKTP serta tarif INA-CBG dan Non INA-CBG di FKRTL. Aturan ini mencabut Permenkes 52/2016 beserta perubahannya dan tercatat berstatus berlaku.
- Permenkes 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan menjadi pedoman pengelompokan kasus, termasuk penetapan ICD-10 versi WHO 2010 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk prosedur. Aturan ini mencabut Permenkes 76/2016.
- Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Bab VII Pasal 82, mengatur kendali mutu dan kendali biaya, yang menjadi dasar mengapa ketepatan koding bukan semata urusan pendapatan rumah sakit.
- Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mewajibkan penyelenggaraan rekam medis elektronik, yang menjadi sumber bukti bagi setiap koreksi kode yang dilakukan sebelum berkas dikirim.
Batas Kewenangan: Grouping Ulang Bukan Mengubah Tarif
Grouping ulang hanya sah kalau koreksinya bertumpu pada dokumen klinis yang sudah ada. Yang berubah adalah kode yang mewakili kondisi pasien, bukan kondisi pasiennya. Kalau resume medis tidak menyebut komorbiditas, maka komorbiditas itu tidak bisa dimasukkan ke grouper hanya karena akan menaikkan severity.
Pembagian kewenangannya tegas. DPJP menegakkan dan menuliskan diagnosis di rekam medis. Koder atau perekam medis yang menerjemahkannya menjadi kode ICD-10 dan ICD-9-CM. Alat bantu apa pun, termasuk sistem berbasis AI, memberi rekomendasi kode kepada koder atas dasar diagnosis yang sudah tertulis, dan koderlah yang memutuskan.
Verifikasi di sisi BPJS Kesehatan sendiri menelaah tiga aspek, yaitu administrasi, koding, dan medis, sehingga berkas yang kodenya rapi tetapi dokumennya tidak lengkap masih bisa tertahan. Ambang selisih karena itu perlu dipasangkan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas, bukan berdiri sendiri. Dalam praktiknya, telaah pra-kirim perlu memisahkan lebih dulu mana berkas yang tertahan karena kelengkapan dokumen dan mana yang tertahan karena koding, karena keduanya ditangani unit yang berbeda.
Pembanding Eksternal: Pending Nasional dan Angka Rumah Sakit Sendiri
Satu angka eksternal layak dipakai sebagai batas atas alarm. Pada akhir Oktober 2026, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyatakan pending klaim pelayanan kesehatan secara nasional berada sekitar 4 persen, dan menyebut penyebabnya adalah ketidaksesuaian berkas pengajuan, bukan ketidakmampuan membayar. Dalam keterangan yang sama, rumah sakit dengan rasio pending di atas 20 persen diminta segera berkonsolidasi dengan BPJS Kesehatan.
Angka nasional itu lebih rendah daripada yang dirasakan banyak rumah sakit, dan perbedaannya terletak pada titik pengukuran. Asosiasi rumah sakit swasta menyebut rasio pending di anggotanya berada pada kisaran 15 sampai 20 persen pada tahap awal penagihan, sementara angka nasional adalah posisi akhir setelah berkas melewati verifikasi berulang selama beberapa bulan. Paparan tren yang disampaikan ke DPR pada pertengahan 2026 menunjukkan proporsi pending turun dari 3,94 persen pada 2024 ke 2,52 persen pada 2025.
Untuk Wadir Keuangan, cara memakainya sederhana. Angka 20 persen adalah batas yang memicu tindakan ke luar, yaitu konsolidasi dengan kantor cabang. Angka tren nasional adalah pembanding arah, bukan target. Ambang pra-kirim yang disusun dari data sendiri tetap menjadi alat kerja harian, karena hanya angka itu yang mengukur berkas rumah sakit sebelum berkas keluar. Yang perlu ditetapkan lebih dulu adalah pada titik mana rasio itu diukur di rumah sakit sendiri, supaya angkanya konsisten dari bulan ke bulan.
Sumber
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, JDIH Kemenkes dan katalog peraturan BPK.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan, JDIH Kemenkes.
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Bab VII Pasal 82 tentang kendali mutu dan kendali biaya.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, JDIH Kemenkes.
- Opitasari dan Nurwahyuni, telaah kelengkapan dan ketepatan pengodean klinis atas 105 rekam medis, Health Science Journal of Indonesia, Kementerian Kesehatan.
- Panduan Manual Verifikasi Klaim INA-CBG dan materi peran verifikator, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
- "BPJS Kesehatan sebut pending klaim nasional hanya 4 persen", ANTARA News, 28 Oktober 2026.
- Keterangan asosiasi rumah sakit swasta mengenai rasio klaim tertunda pada tahap awal penagihan, Kontan, November 2026.
- Analisis Selisih Tarif INA-CBG Pasien Pediatrik, Poltekkes Kemenkes Jakarta II, dan Perbedaan Klaim Tarif INA-CBG pada Penyakit Sistem Peredaran Darah, Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia.
FAQ
Berapa ambang selisih estimasi tarif INA-CBG yang ditetapkan regulasi?
Tidak ada. Permenkes 3/2023 menetapkan standar tarif dan Permenkes 26/2021 menetapkan pedoman pengelompokan INA-CBG, tetapi keduanya tidak mengatur batas selisih antara estimasi internal rumah sakit dan hasil verifikasi.
Ambang itu kebijakan internal. Yang bisa dilakukan rumah sakit adalah menurunkannya dari sebaran selisih historisnya sendiri, lalu menuangkannya ke dalam prosedur telaah pra-kirim supaya keputusan menahan berkas tidak bergantung pada penilaian perorangan.
Apakah angka selisih tarif dari jurnal bisa dipakai sebagai ambang pra-kirim?
Sebagian besar tidak setara. Banyak studi mengukur selisih antara biaya aktual rumah sakit dan tarif INA-CBG, yang merupakan persoalan unit cost, bukan persoalan ketepatan estimasi terhadap hasil grouper.
Yang setara adalah studi yang mengoding ulang kasus yang sama dengan koder pembanding. Telaah di Health Science Journal of Indonesia atas 105 rekam medis mencatat selisih nilai klaim sekitar 4 persen antara koder rumah sakit dan koder standar, dengan ketidaktepatan diagnosis utama pada 21,9 persen berkas. Ordenya inilah yang relevan untuk menyusun ambang, bukan angka puluhan persen dari studi biaya.
Apakah grouping ulang sebelum kirim termasuk upcoding?
Tidak, selama koreksi kode bertumpu pada dokumen klinis yang sudah ada dan ditetapkan oleh koder atau perekam medis yang berwenang. Menambahkan diagnosis sekunder yang memang tertulis di rekam medis tetapi terlewat saat koding adalah perbaikan ketepatan, bukan penggelembungan.
Yang menjadi masalah adalah menaikkan severity tanpa dukungan catatan medis. Batas pemisahnya ada pada dokumen: kalau tidak tertulis, tidak dikode. Kode dan tarif final tetap keluar dari aplikasi E-Klaim, sehingga alat estimasi internal tidak bisa dipakai untuk menetapkan tarif.
Apa angka pembanding eksternal untuk rasio pending klaim rumah sakit?
BPJS Kesehatan menyebut pending klaim nasional sekitar 4 persen pada akhir Oktober 2026 dan meminta rumah sakit dengan rasio pending di atas 20 persen segera berkonsolidasi dengan kantor cabang. Angka 20 persen itu berguna sebagai batas atas alarm.
Rasio di rumah sakit bisa terlihat jauh lebih tinggi karena diukur pada tahap awal penagihan, sebelum berkas melewati verifikasi berulang. Karena itu perbandingan yang adil hanya bisa dilakukan kalau rumah sakit menyatakan lebih dulu pada titik mana rasionya diukur.
Dipercaya 70+ rumah sakit di 10+ provinsi



























