Data Dasar Sebelum Membeli Alat Deteksi Selisih Klaim: Syarat Audit Perpres 82/2018
Alat deteksi selisih klaim hanya berguna kalau rumah sakit sudah bisa mengeluarkan data dasar per berkas: kode diagnosis dan prosedur, hasil grouping dan tarif, lama rawat, serta status verifikasi. Tanpa itu, selisih tidak bisa dibuktikan, apalagi ditagih ulang. Jadi keputusan pertama Wadir Keuangan bukan memilih alat, melainkan memastikan data dasarnya bisa ditarik.
Urutan ini kerap tertukar. Pengadaan dimulai dari demo produk, lalu berhenti di tahap implementasi karena data yang diminta tidak pernah ada dalam bentuk yang bisa dibaca. Yang hilang bukan anggaran alatnya, tetapi satu siklus anggaran yang sudah terpakai tanpa angka yang bisa dipertanggungjawabkan ke direksi.
Mengapa Pembuktian Selisih Dimulai dari Data, Bukan dari Alat
Selisih klaim adalah klaim tentang satu berkas tertentu, bukan tentang total pendapatan bulan itu. Verifikator menilai berkas satu per satu, dan sanggahan RS juga dinilai per berkas. Karena itu data yang dibutuhkan berbentuk satu baris per berkas, bukan rekap bulanan yang sudah dijumlahkan.
Permenkes 26 Tahun 2021 tentang Pedoman INA-CBG menempatkan verifikasi klaim pada tiga aspek, yaitu administratif, koding, dan medis, dengan resume medis sebagai sumber data koding dan ketentuan satu klaim untuk setiap episode. Tiga aspek itu sekaligus menjadi peta selisih: berkas bisa kehilangan nilai karena kelengkapan administrasi, karena kode yang tidak mencerminkan rekam medis, atau karena dasar medis yang tidak terdokumentasi. Alat apa pun yang dipakai hanya membaca ulang ketiga aspek tersebut dari data yang RS sediakan.
Konteks keuangannya juga sedang tidak lapang. Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada 9 Juni 2026, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan rasio klaim JKN mencapai 108,72 persen per April 2026, dengan beban pelayanan kesehatan Rp65,03 triliun dibanding pendapatan iuran Rp59,8 triliun (Bisnis.com, Kontan, Media Asuransi, 2026). Pada posisi seperti itu, tidak ada ruang bagi RS untuk mengandalkan kelonggaran verifikasi. Yang bisa dikendalikan RS adalah kualitas berkasnya sendiri, dan itu dimulai dari data yang terbaca.
Lima Data Dasar yang Harus Bisa Dikeluarkan Lebih Dulu
Lima data berikut adalah syarat minimum untuk mengukur selisih klaim, dan semuanya harus bisa keluar dalam satu tabel dengan satu baris per berkas. Kalau salah satu hanya ada di layar aplikasi dan tidak bisa diekspor, selisih masih bisa dirasakan tetapi belum bisa dihitung.
- Identitas berkas dan episode. Nomor SEP, nomor rekam medis, tanggal masuk dan keluar, serta jenis pelayanan. Ini kunci yang menyambungkan data klaim dengan rekam medis dan dengan pembukuan.
- Kode diagnosis dan prosedur lengkap. Diagnosis utama, diagnosis sekunder, dan prosedur, dengan rujukan ICD-10 versi WHO 2010 dan ICD-9-CM yang dipakai grouper. Diagnosis sekunder yang tidak terekam adalah salah satu sumber selisih yang paling sering muncul, dan jejaknya hanya terlihat kalau kode sekunder ikut diekspor, bukan hanya diagnosis utama.
- Hasil grouping dan tarif. Kode CBG hasil grouping, severity, dan nilai tarif yang diajukan. Tanpa kolom ini, perbandingan antara perkiraan internal dan hasil verifikasi tidak punya titik temu.
- Status verifikasi bertanggal. Status setiap berkas, yaitu layak, pending, dispute, atau sudah dibayar, beserta tanggal perubahan statusnya dan alasan yang diberikan. Status tanpa tanggal tidak bisa dipakai menghitung umur piutang, dan alasan pending tanpa kategorisasi tidak bisa dipakai memperbaiki proses.
- Lama rawat dan unit penanggung jawab. Lama rawat aktual serta DPJP dan unit pelayanannya, supaya selisih bisa dikembalikan ke tempat perbaikannya. Angka selisih yang tidak bisa ditelusuri ke unit hanya akan menjadi bahan rapat, bukan bahan perbaikan.
Masalah tersering bukan data yang tidak ada, melainkan data yang tidak seragam. Format tanggal berbeda antar modul, kode master berganti tanpa riwayat, dan satu episode tercatat dua kali karena perpindahan ruang. Pola ini sudah kami bahas lebih jauh pada catatan tentang data klaim lima tahun yang tidak bisa disatukan untuk simulasi tarif, dan konsekuensinya sama di sini: pembersihan data adalah pekerjaan yang harus selesai sebelum alat apa pun masuk.
Dasar Hukum
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres 59/2024. Bab VII mengatur kendali mutu dan kendali biaya, yang menjadi dasar kewajiban fasilitas kesehatan menjaga mutu layanan sekaligus mengendalikan biaya, termasuk melalui pemeriksaan internal atas klaim yang diajukan.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2021 tentang Pedoman INA-CBG dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan, yang mencabut Permenkes 76/2016. Mengatur verifikasi klaim pada aspek administratif, koding, dan medis, dengan resume medis sebagai sumber data koding dan satu klaim untuk setiap episode.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang mewajibkan penyelenggaraan rekam medis elektronik beserta kelengkapan dan keterbacaan isinya. Data dasar klaim pada akhirnya adalah turunan dari rekam medis yang terisi.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur pengolahan data pribadi, termasuk data kesehatan yang tergolong spesifik, dan berlaku begitu berkas klaim diolah di luar sistem RS.
Apa yang Perlu Dicek Sebelum Memutuskan
Sebelum menandatangani pengadaan, jalankan empat pemeriksaan ini pada data RS sendiri. Semuanya bisa diselesaikan tim internal dalam hitungan hari, dan hasilnya menentukan apakah pengadaan layak dilanjutkan sekarang atau ditunda satu siklus.
- Uji ekspor, bukan uji tampilan. Minta tim SIMRS mengeluarkan satu bulan berkas klaim sebagai tabel, satu baris per berkas, berisi kelima data di atas. Kalau yang keluar hanya rekap nilai per unit, data dasarnya belum siap, sekuat apa pun laporan di layar.
- Uji keseragaman. Ambil 50 baris acak dari hasil ekspor dan periksa kolom tanggal, kode, dan status. Cari nilai kosong, format ganda, dan episode yang tercatat lebih dari sekali. Proporsi baris bermasalah adalah angka yang perlu dibawa ke rapat pengadaan.
- Uji keterhubungan dengan pembukuan. Cocokkan total nilai berkas yang sudah dibayar dengan penerimaan yang tercatat di keuangan untuk bulan yang sama. Selisih yang tidak bisa dijelaskan di tahap ini akan muncul kembali sebagai selisih yang dituduhkan pada alat.
- Uji kendali akses. Tetapkan siapa yang boleh mengakses berkas berisi identitas dan diagnosis pasien, di mana data diolah, dan berapa lama disimpan. Pembahasan rinci soal ini ada pada catatan tentang tata kelola akses berkas TXT E-Klaim yang memuat data pasien, dan jawabannya perlu ada sebelum data keluar, bukan sesudah.
Pilihan cara kerjanya sendiri bertingkat dan tidak harus langsung ke tingkat tertinggi. Telaah manual atas sampel berkas cukup untuk menemukan pola awal, tetapi tidak bisa menutup seluruh populasi. Spreadsheet memperluas cakupan dan memberi jejak hitungan, tetapi rapuh ketika volume berkas besar dan dipegang banyak orang. Perangkat lunak khusus baru memberi nilai tambah ketika data dasarnya sudah seragam, karena yang ditawarkan adalah kecepatan dan konsistensi pemeriksaan, bukan perbaikan data yang kosong.
Urutan Keputusan yang Menghemat Satu Siklus Anggaran
Urutan yang menahan paling banyak kerugian adalah rapikan data, ukur selisih pada sampel, baru pilih cara kerja permanen. Tiga tahap ini bisa dijalankan dalam satu kuartal dan setiap tahap menghasilkan angka yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asumsi yang menunggu dibuktikan alat.
Tahap pertama, siapkan ekspor data dasar dan selesaikan temuan keseragaman. Tahap kedua, ukur selisih pada sampel berkas yang sudah selesai siklusnya, dengan ambang yang disepakati lebih dulu antara tim casemix dan keuangan. Soal ambang ini, kami pernah membahas ambang wajar selisih estimasi tarif INA-CBG sebelum berkas dikirim sebagai titik berangkat yang bisa disesuaikan tiap RS. Tahap ketiga, baru bandingkan cara kerja permanen dengan angka selisih nyata sebagai pembanding, bukan dengan klaim umum tentang potensi penghematan.
Pada tahap ketiga inilah pembahasan tentang cara rumah sakit mengoptimalkan pendapatan klaim BPJS menjadi relevan, karena di situ pilihan alur kerjanya diuraikan beserta data yang dibutuhkan masing-masing. Untuk menakar apakah angka selisih yang sudah diukur sepadan dengan biaya perbaikannya, hitungannya bisa dicoba sendiri di kalkulator ROI dengan memasukkan volume klaim dan proporsi pending RS sendiri.
Yang perlu diingat direksi: angka selisih yang keluar dari data RS sendiri selalu lebih kuat di meja negosiasi daripada angka rata-rata industri. Dan angka itu hanya bisa muncul kalau data dasarnya sudah bisa dikeluarkan hari ini, bukan nanti setelah sistem baru dipasang.
Sumber
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Bab VII tentang Kendali Mutu dan Kendali Biaya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 59/2024 (JDIH)
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan (JDIH Kemenkes, jdih.kemkes.go.id)
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (JDIH Kemenkes)
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (JDIH)
- "Rasio Klaim Tembus 108%, BPJS Kesehatan Soroti Ketahanan Dana JKN", Bisnis.com, 9 Juni 2026, dan "Pengeluaran Lampaui Pendapatan, Rasio Klaim JKN Tembus 108,72% per April 2026", Kontan, 2026 (rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI)
FAQ
Apakah ada regulasi yang mewajibkan RS memiliki alat deteksi selisih klaim?
Tidak ada regulasi yang menyebut alat atau aplikasi tertentu. Perpres 82/2018 Bab VII mewajibkan fasilitas kesehatan menjalankan kendali mutu dan kendali biaya, dan Permenkes 26/2021 menetapkan aspek administratif, koding, dan medis sebagai dasar verifikasi klaim.
Cara memenuhinya, apakah dengan telaah manual, spreadsheet, atau perangkat lunak khusus, adalah keputusan internal RS. Yang dinilai pada akhirnya adalah kualitas berkas yang diajukan, bukan merek alat yang dipakai menyiapkannya.
Berapa lama data klaim yang perlu disiapkan sebelum mengukur selisih?
Siapkan minimal tiga bulan berkas yang sudah selesai siklusnya, yaitu sudah diverifikasi dan diketahui status akhirnya. Rentang ini cukup untuk membedakan pola yang berulang dari kejadian satu bulan, dan masih cukup pendek untuk diselesaikan tanpa menjadi proyek data tersendiri.
Berkas yang masih berjalan sebaiknya dikeluarkan dari pengukuran awal, karena statusnya belum final dan akan menggeser angka selisih ke arah yang menyesatkan.
Kenapa rekap bulanan tidak cukup untuk mengukur selisih klaim?
Rekap bulanan menjumlahkan nilai klaim, sehingga selisih pada satu berkas tertutup oleh berkas lain yang nilainya lebih besar. Untuk menagih ulang, RS perlu menunjuk berkas tertentu beserta kode diagnosis, prosedur, lama rawat, dan status verifikasinya.
Satu baris per berkas adalah syarat minimum pembuktian. Rekap tetap berguna untuk pemantauan tren bulanan, tetapi tidak bisa menjadi dasar sanggahan atas satu berkas.
Apa yang harus diatur kalau data klaim diolah pihak ketiga?
Berkas klaim memuat identitas dan diagnosis pasien, sehingga termasuk data pribadi yang bersifat spesifik menurut UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Tetapkan lebih dulu siapa yang boleh mengakses, di mana data diolah, berapa lama disimpan, dan bagaimana dimusnahkan.
Ketentuan ini perlu tertulis dalam perjanjian kerja sama, bukan dalam kesepakatan lisan saat implementasi, karena tanggung jawab atas data pasien tetap berada di RS sebagai pengendali data.
Dipercaya 70+ rumah sakit di 10+ provinsi



























