Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan: Diagnosis di RME Penentu RS Tujuan Pasien

Dalam rujukan berbasis kemampuan pelayanan, RS tujuan tidak lagi ditentukan oleh kelas rumah sakit, melainkan oleh diagnosis dan kebutuhan tindakan yang diinput dokter perujuk. Konsekuensinya langsung ke Wadir Pelayanan: kualitas pengisian field diagnosis di rekam medis elektronik dan kelengkapan pemetaan kemampuan layanan RS Anda kini menentukan apakah rumah sakit muncul sebagai tujuan rujukan atau dilewati sistem.

Perubahan ini mengubah sifat data rekam medis. Selama ini kelengkapan diagnosis dinilai sebagai urusan kepatuhan dokumentasi dan kelancaran klaim. Setelah arah rujukan ditentukan mesin, diagnosis berubah menjadi variabel yang memengaruhi volume pasien yang datang — dan itu memindahkannya dari agenda Kabag Rekam Medis ke agenda direksi.

Yang Berubah: Arah Rujukan Ditentukan Data, Bukan Kelas RS

Pemerintah menyiapkan penghapusan rujukan berjenjang D–C–B–A dan menggantinya dengan rujukan berbasis kemampuan pelayanan. Dokter perujuk menginput diagnosis serta kebutuhan prosedur dan tindakan, lalu sistem mengarahkan pasien ke rumah sakit yang mampu menanganinya. Jika RS tujuan penuh, sistem mencarikan fasilitas lain dengan kemampuan setara atau lebih tinggi sesuai kapasitasnya.

Kementerian Kesehatan menjalankan mekanisme ini sebagai uji coba di empat daerah: Tulungagung, Kota Bandung, Makassar, dan Muara Enim. Pada 25 September 2026, Sekretariat Jenderal Kemenkes menyatakan uji coba transformasi JKN tersebut berlangsung maksimal 12 bulan sebelum penerapan nasional dipertimbangkan. Artinya periode ini adalah jendela persiapan, bukan jeda — RS di luar wilayah uji coba tetap perlu membenahi datanya sebelum mekanisme ini meluas.

Perubahan ini sejalan dengan arah regulasi induk rumah sakit. Permenkes 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit mengganti sistem kelas A/B/C/D dengan klasifikasi berbasis kemampuan pelayanan — dasar, madya, utama, dan paripurna. Ketika klasifikasi RS sendiri berpindah dari "kelas" ke "kemampuan", logika rujukan mengikutinya. Rumah sakit tidak lagi dinilai dari label kelasnya, tetapi dari kelompok layanan apa yang benar-benar dapat dikerjakannya, dan apakah kemampuan itu terekam dalam data yang bisa dibaca sistem.

Tiga Variabel yang Menentukan RS Tujuan

Sistem memilih RS tujuan dari tiga variabel: kemampuan RS pada kelompok layanan yang dibutuhkan, ketersediaan tempat tidur secara real-time melalui SIRANAP, dan lokasi pasien melalui geotagging pada platform SatuSehat Rujukan. Ketiganya harus terpenuhi bersamaan. Gagal pada satu variabel saja sudah cukup membuat RS tidak muncul sebagai kandidat.

Yang perlu disadari Wadir Pelayanan: dua dari tiga variabel itu bersumber dari sistem internal RS sendiri. Kemampuan layanan berasal dari data yang RS kirimkan dan mutakhirkan; ketersediaan tempat tidur berasal dari sinkronisasi SIMRS ke SIRANAP. Hanya geotagging yang berada di luar kendali RS. Dengan kata lain, sebagian besar risiko "tidak terlihat oleh sistem" adalah risiko yang bisa dikelola sendiri.

Sisi teknis integrasinya — fungsi SIMRS apa saja yang harus tersedia agar data kemampuan layanan dan kapasitas terkirim — sudah dibahas terpisah dalam tiga fungsi SIMRS yang menentukan kesiapan RS di SatuSehat Rujukan. Artikel ini fokus pada sisi yang sering luput: mutu data klinis yang menjadi pemicu pencocokan.

Field Diagnosis di RME yang Menentukan Arah Rujukan

Pencocokan dimulai dari diagnosis. Agar sistem dapat mengarahkan pasien, diagnosis harus terkode dan spesifik, bukan teks bebas; kebutuhan tindakan harus dinyatakan eksplisit; dan data klinis pendukung harus cukup untuk membenarkan tingkat kemampuan yang diminta. Empat titik berikut menentukan apakah rujukan mendarat di RS yang tepat.

1. Diagnosis kerja yang terkode, bukan deskripsi bebas. Sistem mencocokkan kode, bukan kalimat. Diagnosis yang ditulis sebagai narasi di kolom catatan — tanpa kode terstruktur pada field diagnosis — tidak dapat dipetakan ke kelompok layanan mana pun. Koding diagnosis pada ekosistem JKN memakai ICD-10 versi WHO 2010, disertai ICD-9-CM untuk prosedur; kode yang tidak ada dalam versi tersebut tidak akan terbaca.

2. Spesifisitas diagnosis. Kode yang terlalu umum memberi sinyal kemampuan layanan yang kabur. Sistem tidak dapat membedakan apakah pasien perlu layanan tingkat dasar atau tindakan subspesialistik jika diagnosisnya berhenti pada kategori luas. Hasilnya bukan rujukan yang salah alamat saja, tetapi juga rujukan ke RS dengan kemampuan lebih tinggi daripada yang diperlukan — beban yang selama ini menjadi keluhan RS rujukan akhir.

3. Kebutuhan tindakan yang dinyatakan eksplisit. Dalam skema berbasis kemampuan, yang dicocokkan bukan hanya "penyakit apa" tetapi "perlu dikerjakan apa". Dua pasien dengan diagnosis sama bisa membutuhkan kelompok layanan berbeda. Field kebutuhan prosedur karena itu bukan pelengkap administratif — ia bagian dari kueri yang menentukan daftar RS tujuan.

4. Konsistensi diagnosis kerja dan diagnosis akhir. Ketidakcocokan antara diagnosis saat merujuk dan diagnosis saat pasien dipulangkan sudah lama menjadi sumber persoalan pada verifikasi klaim; pembahasan lengkapnya ada pada konsistensi diagnosis kerja dan diagnosis akhir dalam dokumentasi klinis. Dalam sistem rujukan baru, ketidakcocokan itu mendapat konsekuensi tambahan: pola rujukan yang berulang kali meleset dari kemampuan RS penerima akan terlihat sebagai jejak data, bukan sebagai kasus per kasus.

Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis sudah mewajibkan penyelenggaraan rekam medis elektronik dan pertanggungjawaban atas isinya. Yang berubah bukan kewajibannya, melainkan akibat dari pemenuhan yang setengah jalan: dulu berujung pada temuan audit dokumentasi, kini berujung pada arah aliran pasien.

Dua Arah Risiko: Terlewat dan Kebanjiran

Data yang buruk merugikan RS dari dua arah yang berlawanan. Data kemampuan layanan yang tidak lengkap membuat RS terlewat meski mampu menangani kasusnya. Sebaliknya, data ketersediaan tempat tidur yang terlalu optimistis menarik rujukan yang tidak bisa ditampung. Keduanya sama-sama mahal, tetapi hanya satu yang terlihat di laporan.

Risiko terlewat bersifat senyap. Tidak ada notifikasi ketika sistem melewati RS Anda. Penurunannya muncul beberapa bulan kemudian sebagai BOR yang melandai pada layanan tertentu, dan mudah salah dibaca sebagai pergeseran pola penyakit atau persaingan antar-RS. Penyebab sebenarnya bisa sesederhana kelompok layanan yang belum terdaftar dalam pemetaan kemampuan, atau data yang terkirim tetapi tidak dalam format yang dapat dibaca platform.

Risiko kebanjiran lebih terlihat tetapi lebih segera merugikan pasien. Rujukan yang datang ke RS yang ternyata penuh berakhir pada rujukan ulang, waktu tunggu bertambah, dan beban IGD naik. Karena sistem memutuskan berdasarkan status tempat tidur yang terakhir dilaporkan, selisih waktu antara perubahan kondisi bangsal dan pembaruan data adalah selisih yang ditanggung pasien.

Ada risiko ketiga yang berada di sisi penerimaan: data rujukan yang sampai tetapi tidak terbaca oleh sistem RS penerima, sehingga staf harus mengetik ulang atau menghubungi faskes perujuk. Persoalan ini dibahas tersendiri pada gap interoperabilitas saat data rujukan tidak terbaca RS penerima. Dalam alur rujukan otomatis, jeda manual seperti ini menghapus sebagian besar keuntungan kecepatan yang dijanjikan sistem.

Peta Kerja Wadir Pelayanan Selama Jendela Uji Coba

Empat langkah berikut dapat dikerjakan sebelum mekanisme ini meluas, dan seluruhnya berada dalam kendali internal RS. Urutannya sengaja dimulai dari yang paling sering terlewat: memastikan kemampuan layanan RS sudah terdaftar, sebelum membenahi mutu diagnosis yang mengarahkannya.

Langkah 1 — Verifikasi pemetaan kemampuan layanan. Pastikan seluruh kelompok layanan yang benar-benar dikerjakan RS sudah terdaftar dan mutakhir, termasuk layanan yang baru ditambahkan dalam setahun terakhir. Layanan yang aktif di lapangan tetapi belum terdaftar sama artinya dengan tidak ada bagi sistem.

Langkah 2 — Audit mutu field diagnosis, bukan sekadar angka kelengkapan. Laporan kepatuhan RME umumnya mengukur persentase field terisi. Ukuran itu tidak cukup di sini. Yang perlu diukur adalah proporsi diagnosis yang terkode dan spesifik pada surat rujukan keluar, serta proporsi kebutuhan tindakan yang terisi eksplisit. Jadikan keduanya indikator bulanan bersama indikator kelengkapan yang sudah ada.

Langkah 3 — Tutup jeda sinkronisasi tempat tidur. Periksa apakah perubahan status tempat tidur di SIMRS memperbarui SIRANAP secara otomatis, atau masih menunggu petugas masuk ke aplikasi terpisah. Jika masih manual, ukur berapa lama jeda rata-ratanya — angka itulah margin kesalahan yang saat ini ditanggung sistem rujukan.

Langkah 4 — Siapkan alur penerimaan rujukan digital. Tetapkan siapa yang memantau rujukan masuk, dalam rentang waktu berapa lama respons harus diberikan, dan apa yang dilakukan bila kapasitas berubah setelah rujukan diterima. Alur ini perlu tertulis sebelum volume rujukan otomatis naik, bukan sesudahnya.

Dasar Hukum

• Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan — mengatur penyelenggaraan dan tata cara rujukan pelayanan kesehatan perseorangan serta sistem rujukan terintegrasi yang didukung teknologi informasi dan terhubung dengan sistem informasi kesehatan nasional. Peraturan ini menggantikan Permenkes Nomor 1 Tahun 2012.
• Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit — regulasi induk rumah sakit yang mengganti sistem kelas A/B/C/D dengan klasifikasi berbasis kemampuan pelayanan (dasar, madya, utama, paripurna) dan mencabut sejumlah peraturan lama, termasuk ketentuan sistem informasi rumah sakit.
• Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis — mewajibkan penyelenggaraan rekam medis elektronik oleh fasilitas pelayanan kesehatan serta mengatur pertanggungjawaban atas isi rekam medis.

FAQ

Apa yang menentukan RS tujuan dalam rujukan berbasis kemampuan pelayanan?

Tiga variabel menentukannya: kemampuan RS pada kelompok layanan yang dibutuhkan pasien, ketersediaan tempat tidur secara real-time melalui SIRANAP, dan lokasi pasien melalui geotagging pada platform SatuSehat Rujukan. Pemicunya adalah diagnosis dan kebutuhan tindakan yang diinput dokter perujuk — bukan lagi kelas RS A, B, C, atau D.

Perbedaan praktisnya besar. Dalam skema lama, RS kelas C hampir pasti menerima rujukan dari faskes tingkat pertama di wilayahnya. Dalam skema baru, yang menentukan adalah apakah kelompok layanan yang dibutuhkan pasien tercatat sebagai kemampuan RS tersebut.

Apakah rujukan berjenjang sudah dihapus seluruhnya di Indonesia?

Belum berlaku nasional. Kementerian Kesehatan menjalankan uji coba di empat daerah — Tulungagung, Kota Bandung, Makassar, dan Muara Enim. Pada 25 September 2026, Sekretariat Jenderal Kemenkes menyatakan uji coba transformasi JKN tersebut berlangsung maksimal 12 bulan sebelum penerapan nasional dipertimbangkan.

Bagi RS di luar wilayah uji coba, jendela ini sebaiknya dipakai untuk membenahi data kemampuan layanan dan mutu diagnosis di RME. Keduanya membutuhkan waktu berbulan-bulan karena menyangkut perilaku pengisian oleh klinisi, bukan sekadar konfigurasi sistem.

Mengapa diagnosis di RME perujuk memengaruhi volume rujukan yang masuk ke RS penerima?

Karena sistem mencocokkan diagnosis dan kebutuhan tindakan terhadap kemampuan layanan RS. Diagnosis yang tidak spesifik atau tidak terkode membuat sistem tidak dapat mencocokkannya ke kelompok layanan mana pun — sehingga RS yang sebenarnya mampu menangani kasus tersebut tidak muncul sebagai kandidat tujuan.

Efeknya berjalan dua arah untuk setiap RS. Sebagai perujuk, mutu diagnosis menentukan apakah pasien sampai ke tempat yang tepat pada percobaan pertama. Sebagai penerima, RS menanggung akibat dari mutu diagnosis faskes perujuk di sekitarnya — termasuk rujukan yang tidak sesuai kemampuan dan harus dialihkan lagi.

Apa risiko jika data kemampuan layanan dan tempat tidur RS tidak akurat?

Ada dua arah risiko. Data yang tidak lengkap atau tidak terkirim membuat RS terlewat dari daftar tujuan meski mampu menangani kasusnya — penurunan yang tidak memicu notifikasi apa pun dan baru terbaca sebagai BOR yang melandai beberapa bulan kemudian. Sebaliknya, data tempat tidur yang terlalu optimistis menarik rujukan yang tidak bisa ditampung, sehingga pasien harus dirujuk ulang dan beban IGD meningkat.

Keduanya berakar pada hal yang sama: jarak antara kondisi nyata di lapangan dan kondisi yang terekam di sistem. Memperpendek jarak itu — lewat sinkronisasi otomatis dan pemutakhiran pemetaan layanan secara berkala — adalah pekerjaan yang paling menentukan hasil.

Sumber

• Kementerian Kesehatan RI, "Pemerintah Siapkan Penghapusan Rujukan Berjenjang, Pasien JKN Akan Langsung ke RS yang Paling Kompeten" — kemkes.go.id
• Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan — JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) dan JDIH Kemenkes (jdih.kemkes.go.id)
• Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit — JDIH Kemenkes
• Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis — JDIH Kemenkes
• ANTARA News, "BPJS dukung uji coba sistem rujukan berbasis kompetensi"
• Jawa Pos, "4 Daerah Ini Mulai Uji Coba Sistem Rujukan BPJS Berbasis Kompetensi, Tak Lagi Berjenjang"