Maturitas Interoperabilitas RME: Mengukur Kesiapan Sebelum Memutuskan Ganti Sistem

Maturitas interoperabilitas rekam medis elektronik dapat diukur sebelum rumah sakit memutuskan mengganti sistem, dan instrumennya sudah tersedia: Digital Maturity Index (DMI) yang disusun Kementerian Kesehatan. DMI menilai rumah sakit pada tujuh komponen — salah satunya standar interoperabilitas — dengan skor 1 sampai 5. Skor itulah dasar anggaran penggantian, bukan keluhan harian.

Perbedaannya menentukan. Usulan ganti sistem yang dibawa ke rapat anggaran dengan alasan "sistem lambat" dan "data sering tidak terkirim" akan dijawab dengan permintaan bukti, dan Wadir Pelayanan yang tidak memegang angka akan kehilangan usulan itu di ruang rapat. Usulan yang sama, dibawa dengan skor per komponen dan daftar parameter yang gagal, berubah menjadi dokumen perencanaan.

Keluhan Tidak Bisa Menjadi Dasar Keputusan Investasi

Keluhan menunjukkan ada masalah, tetapi tidak menunjukkan di mana masalahnya dan apakah penggantian sistem akan menyelesaikannya. "Data tidak terkirim" bisa berarti variabel di sistem tidak sesuai standar nasional, bisa berarti pemetaan kode belum dikerjakan, bisa berarti kapasitas jaringan tidak memadai. Tiga sebab itu punya tiga ongkos perbaikan yang sangat berbeda.

Konsekuensinya terasa di dua arah. Rumah sakit yang mengganti sistem karena sebab yang sebenarnya ada di tata kelola data akan mengulang masalah yang sama pada sistem baru, kali ini dengan biaya migrasi dan risiko kehilangan riwayat. Sebaliknya, rumah sakit yang menunda penggantian padahal kegagalannya memang ada pada kemampuan dasar sistem akan terus membayar pekerjaan tambal yang tidak pernah menaikkan kesiapannya.

Pengukuran memutus lingkaran itu. Ia memisahkan parameter yang bisa diperbaiki pada sistem yang sekarang dari parameter yang hanya bisa diperbaiki dengan menggantinya — dan pemisahan itu yang menjadi isi dokumen usulan.

Digital Maturity Index: Instrumen yang Sudah Dipakai Kemenkes

Digital Maturity Index adalah instrumen penilaian kematangan digital fasilitas pelayanan kesehatan yang disusun Kementerian Kesehatan dan mengacu pada model kematangan sistem informasi rumah sakit (HISMM). Untuk rumah sakit, DMI menilai tujuh komponen: kepemimpinan dan tata kelola, manajemen sumber daya kesehatan, infrastruktur TIK dan sistem informasi, standar interoperabilitas, pemanfaatan data, keamanan data, serta rekam medis elektronik.

Tujuh komponen itu dirinci menjadi 24 subkomponen dengan total 63 parameter penilaian, dan setiap komponen menghasilkan skor pada rentang 1 sampai 5. Struktur inilah yang membuat DMI berguna sebagai dasar anggaran: hasilnya bukan satu angka tunggal, melainkan sebaran yang menunjukkan komponen mana yang menahan rumah sakit.

Angka nasionalnya memberi pembanding. Penilaian DMI yang dilakukan Kemenkes sejak September sampai Desember 2022 — diisi mandiri oleh 1.087 responden rumah sakit, selain responden dari instansi Kemenkes dan dinas kesehatan — menghasilkan skor kematangan digital bidang kesehatan Indonesia 2,54, dengan rata-rata adopsi rekam medis elektronik di rumah sakit pada level 3 dari 5. Kemenkes menyampaikan hasil itu pada awal 2023 dan menyatakan sebarannya menggambarkan ketimpangan kesiapan dan kapasitas antar-rumah sakit.

Dua catatan penting dalam memakai angka itu. Pertama, 2,54 adalah skor nasional lintas komponen, bukan skor komponen interoperabilitas dan bukan skor satu rumah sakit; ia dipakai sebagai titik pembanding, tidak sebagai target. Kedua, DMI pada dasarnya instrumen penilaian mandiri, sehingga nilainya bergantung pada kejujuran pengisian — rumah sakit yang mengisi untuk tampak baik kehilangan satu-satunya manfaat instrumen ini.

Standar Isi: Variabel dan Metadata yang Dibandingkan

Komponen standar interoperabilitas tidak dinilai dari apakah sistem "sudah terhubung", melainkan dari apakah isi datanya memenuhi standar elemen data nasional. Acuannya adalah KMK HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik, yang menetapkan variabel dan metadata sebagai elemen data bersama agar sistem yang dibangun fasilitas pelayanan kesehatan maupun penyelenggara sistem elektronik dapat saling kompatibel.

Lampiran keputusan itu memuat kumpulan data untuk layanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan farmasi. Lima kumpulan data itu yang menjadi daftar periksa: untuk setiap variabel, rumah sakit menilai apakah variabel tersebut ada di sistemnya, dan jika ada, apakah definisi serta formatnya sesuai pedoman.

Pemeriksaan seperti ini kerap menemukan jarak yang tidak terduga. Sebuah studi yang diterbitkan Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda membandingkan variabel dan metadata pada lima kumpulan data tersebut di satu rumah sakit terhadap KMK 1423/2022, dan melaporkan 45,3 persen variabel ada dan sesuai, 20 persen ada tetapi tidak sesuai, serta 34,7 persen tidak ada. Angka itu berasal dari satu rumah sakit dan tidak mewakili populasi; nilainya terletak pada bentuk temuannya — bahwa porsi terbesar masalah sering bukan "belum terhubung", melainkan variabel yang ada dengan definisi yang tidak sama.

Perbedaan itu penting bagi keputusan anggaran. Variabel yang ada tetapi tidak sesuai adalah pekerjaan pemetaan dan konfigurasi. Variabel yang tidak ada sama sekali adalah pekerjaan pengembangan — dan di situlah kesediaan penyedia sistem menjadi variabel keputusan, bukan sekadar urusan teknis. Rumah sakit yang sedang menyusun kriteria penyedia dapat memakai hasil pemeriksaan ini sebagai lampiran, bersama tujuh syarat wajib dalam memilih penyedia RME dan SIMRS untuk RS tipe C dan D.

Dasar Hukum

• Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis — mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, menyelenggarakan rekam medis elektronik dan memastikan rekam medis elektronik tersebut terhubung atau interoperabel dengan platform SATUSEHAT. Penyelenggaraan rekam medis elektronik wajib dijalankan selambat-lambatnya 31 Desember 2023. Peraturan ini juga memberi kebebasan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk memilih sistem — dikembangkan mandiri, dikembangkan Kementerian Kesehatan, atau bekerja sama dengan penyedia sistem informasi — sepanjang sistem itu dapat terintegrasi dengan platform tersebut.
• KMK HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik — menetapkan variabel dan metadata sebagai standar elemen data bersama, dengan lampiran kumpulan data untuk layanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan farmasi.
• Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit — regulasi induk rumah sakit yang mengganti sistem kelas (A/B/C/D) dengan klasifikasi berbasis kemampuan layanan (paripurna, utama, madya, dasar). Klasifikasi ini relevan karena cakupan layanan menentukan kumpulan data mana yang wajib dipenuhi sebuah rumah sakit.

Kebebasan memilih sistem yang diberikan Permenkes 24/2022 adalah dasar hukum yang paling sering terlewat dalam diskusi penggantian. Kebebasan itu melekat pada satu syarat — sistem harus dapat terintegrasi — dan syarat itulah yang diukur, bukan merek sistemnya.

Membaca Skor Menjadi Keputusan: Lengkapi atau Ganti

Skor maturitas tidak menghasilkan keputusan sendirinya; ia menghasilkan pemisahan. Parameter yang gagal dipilah menjadi dua kelompok: yang dapat diperbaiki pada sistem yang sekarang, dan yang hanya dapat diperbaiki dengan menggantinya. Perbandingan ongkos dua kelompok itu yang menjadi rekomendasi.

Masuk kelompok lengkapi ketika kegagalan berada pada pemetaan variabel ke standar nasional, kelengkapan metadata, tata kelola data master dan identitas pasien, kapasitas infrastruktur, atau prosedur dan kompetensi pengguna. Semua itu pekerjaan yang hasilnya menaikkan skor tanpa mengganti inti sistem — dan sebagian di antaranya tetap harus dikerjakan bahkan jika sistem diganti, karena data yang tidak terstandar akan ikut berpindah.

Masuk kelompok ganti ketika kegagalan berada pada kemampuan dasar sistem untuk menghasilkan dan mengirim data sesuai standar, atau pada kesediaan penyedia memenuhi standar tersebut dalam jangka waktu yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikatornya bukan jumlah keluhan, melainkan parameter yang tetap gagal setelah upaya pelengkapan yang wajar — kondisi yang dibahas lebih rinci dalam lima kondisi yang membuat penggantian SIMRS menjadi wajib.

Pemisahan ini juga menjelaskan mengapa pengukuran sebaiknya mendahului, bukan menyusul, keputusan. Setelah keputusan ganti diambil, penilaian maturitas berubah fungsi menjadi pembenaran, dan parameter yang sebenarnya masuk kelompok lengkapi akan ikut dihitung sebagai alasan penggantian.

Menyusun Angka Pembanding Sebelum Rapat Anggaran

Pengukuran yang berguna di rapat anggaran adalah pengukuran yang bisa diulang tahun depan dan dibandingkan. Empat hal berikut membuatnya demikian.

Satukan pengisinya. Tujuh komponen DMI memotong batas unit, sehingga penilaian dikerjakan bersama oleh unit rekam medis, unit teknologi informasi, dan perwakilan direksi yang memegang anggaran. Penilaian yang hanya diisi unit TI cenderung menilai infrastruktur; yang hanya diisi rekam medis cenderung menilai kelengkapan dokumen.

Simpan bukti per parameter. Skor tanpa bukti tidak bertahan di hadapan auditor maupun surveior. Untuk setiap parameter, catat dokumen, tangkapan layar, atau catatan log yang mendasari nilainya — pekerjaan yang sama juga melayani kebutuhan pembuktian dokumen pada survei akreditasi.

Turunkan ke daftar variabel, bukan kesan. Komponen standar interoperabilitas dinilai dengan membandingkan isi sistem terhadap kumpulan data KMK 1423/2022, satu variabel satu baris. Jika rumah sakit sudah memetakan titik-titik kegagalan pengiriman datanya — misalnya melalui lima kumpulan data SATUSEHAT dan titik putus pengirimannya — pemetaan itu menjadi bahan baku penilaian, bukan pekerjaan baru.

Tetapkan tanggal pengulangan. Nilai sebuah baseline muncul pada pengukuran kedua. Tanggal pengulangan ditetapkan di dokumen yang sama, sehingga hasil pekerjaan pelengkapan terbaca sebagai perubahan skor, bukan sebagai klaim.

Rumah sakit yang menjalankan empat hal itu membawa ke rapat anggaran sesuatu yang berbeda dari daftar keluhan: sebaran skor per komponen, daftar parameter yang gagal beserta sebabnya, pemisahan pekerjaan lengkapi dan ganti, serta tanggal kapan hasilnya akan diukur kembali. Dokumen seperti itu mempertahankan dirinya sendiri — dan itulah satu-satunya alasan mengukur sebelum memutuskan.

Sumber

• Kementerian Kesehatan RI, Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis — jdih.kemkes.go.id
• Kementerian Kesehatan RI, KMK HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik — jdih.kemkes.go.id
• Kementerian Kesehatan RI, Digital Maturity Index (DMI) — pengantar, indikator, dan penilaian DMI rumah sakit, Resource Center Transformasi Teknologi Kesehatan, rc.kemkes.go.id
• Kementerian Kesehatan RI, Hasil Penilaian Indeks Kematangan Digital Rumah Sakit di Indonesia Tahun 2022 — Pusdatin / Digital Transformation Office Kemenkes
• Variabel dan Metadata Rekam Medis Elektronik Sebagai Standar Interoperabilitas Data Kesehatan di Rumah Sakit — Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)
• Kementerian Kesehatan RI, Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit — jdih.kemkes.go.id

FAQ

Apa instrumen resmi untuk mengukur maturitas interoperabilitas RME rumah sakit?

Digital Maturity Index (DMI) yang disusun Kementerian Kesehatan. Untuk rumah sakit, DMI menilai tujuh komponen — kepemimpinan dan tata kelola, manajemen sumber daya kesehatan, infrastruktur TIK dan sistem informasi, standar interoperabilitas, pemanfaatan data, keamanan data, dan rekam medis elektronik — yang dirinci menjadi 24 subkomponen dan 63 parameter penilaian, dengan skor 1 sampai 5. Instrumen ini mengacu pada model kematangan sistem informasi rumah sakit (HISMM).

Karena strukturnya berjenjang, hasil DMI dapat dibaca pada dua tingkat sekaligus: skor komponen untuk keperluan perencanaan anggaran, dan parameter yang gagal untuk keperluan penyusunan rencana kerja.

Berapa skor kematangan digital rumah sakit di Indonesia?

Pada penilaian DMI yang dilakukan September hingga Desember 2022 dan disampaikan Kemenkes awal 2023, kematangan digital bidang kesehatan Indonesia berada pada skor 2,54, dengan rata-rata adopsi rekam medis elektronik di rumah sakit pada level 3 dari 5. Penilaian itu diisi mandiri oleh 1.087 responden rumah sakit.

Kemenkes menyatakan hasil tersebut menggambarkan ketimpangan kesiapan dan kapasitas antar-rumah sakit. Karena itu angka nasional dipakai sebagai pembanding, bukan sebagai target — rumah sakit dengan cakupan layanan yang lebih luas menanggung kewajiban data yang lebih berat.

Apa standar isi yang dipakai menilai interoperabilitas data RME?

KMK HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Keputusan ini menetapkan variabel dan metadata sebagai elemen data bersama agar sistem yang dibangun fasilitas pelayanan kesehatan maupun penyelenggara sistem elektronik dapat saling kompatibel. Lampirannya memuat kumpulan data untuk layanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan farmasi.

Penilaian dilakukan per variabel dengan tiga kemungkinan hasil: ada dan sesuai, ada tetapi tidak sesuai, atau tidak ada. Kategori kedua yang paling sering terlewat, karena sistem tampak memiliki variabelnya padahal definisi atau formatnya berbeda dari pedoman.

Apakah skor maturitas rendah berarti rumah sakit harus ganti sistem?

Tidak otomatis. Skor rendah pada parameter yang bisa diperbaiki tanpa mengganti inti sistem — pemetaan variabel, kelengkapan metadata, tata kelola data master, atau kapasitas infrastruktur — menunjuk pada pekerjaan pelengkapan, bukan penggantian.

Penggantian menjadi pilihan rasional ketika kegagalan berada pada kemampuan dasar sistem untuk menghasilkan dan mengirim data sesuai standar, atau pada kesediaan penyedia memenuhi standar itu dalam jangka waktu yang dapat dipertanggungjawabkan. Di situlah pekerjaan pelengkapan tidak akan mengubah skor, berapa kali pun diulang.

Siapa yang sebaiknya mengisi penilaian maturitas di rumah sakit?

Penilaian sebaiknya dikerjakan bersama oleh unit rekam medis, unit teknologi informasi, dan perwakilan direksi yang memegang anggaran, karena tujuh komponen DMI memotong batas unit. Penilaian yang hanya diisi unit TI cenderung menilai infrastruktur, sementara penilaian yang hanya diisi rekam medis cenderung menilai kelengkapan dokumen.

Satu konsekuensi praktis: karena DMI bersifat penilaian mandiri, nilainya bergantung pada kejujuran pengisian. Penilaian yang disusun untuk tampak baik menghapus satu-satunya manfaat instrumen ini, yaitu menjadi dasar yang bertahan ketika usulan anggaran dipertanyakan.