Memilih SIMRS Open Source atau Berbayar: 6 Kriteria Keputusan untuk RS Madya

Untuk RS madya, pilihan antara SIMRS open source dan berbayar bukan lagi soal harga lisensi. Setelah Permenkes 6 Tahun 2026 mencabut aturan SIMRS lama dan mengganti sistem kelas dengan klasifikasi berbasis kemampuan pelayanan, yang dinilai adalah apakah sistem sanggup membuktikan kemampuan layanan rumah sakit — siapa pun yang menulis kodenya. Enam kriteria di bawah ini yang menentukan.

Yang Berubah: Aturan SIMRS Lama Sudah Dicabut

Permenkes 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit mencabut 21 peraturan lama sekaligus, dan dua di antaranya adalah fondasi lama pengaturan sistem informasi rumah sakit: Permenkes 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Permenkes 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit. Kewajiban sistem informasi kini melebur ke dalam satu peraturan induk.

Perubahannya bukan sekadar administratif. Permenkes 82/2013 dulu mengatur SIMRS sebagai objek tersendiri — apa yang harus ada di dalamnya, bagaimana arsitekturnya. Permenkes 6/2026 membalik logikanya: yang diwajibkan adalah hasil, yaitu seluruh pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan rumah sakit terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional, dengan kerahasiaan dokumen medis pasien tetap terjaga. Sistem apa yang dipakai untuk mencapai hasil itu diserahkan pada rumah sakit.

Di saat yang sama, Permenkes 6/2026 menghapus sistem kelas A/B/C/D dan menggantinya dengan klasifikasi berbasis kemampuan pelayanan: paripurna, utama, madya, dan dasar. Penilaiannya bertumpu pada lima hal — kemampuan menegakkan diagnosis, kemampuan melakukan prosedur, kualifikasi dan kompetensi SDM kesehatan, dukungan teknologi medis dan sistem informasi, serta kelengkapan sarana dan prasarana. Klasifikasi ini dinilai per kelompok layanan, sehingga satu rumah sakit bisa berkategori utama pada satu layanan dan madya pada layanan lain.

Konsekuensinya untuk keputusan SIMRS: sistem informasi bukan lagi item kepatuhan yang berdiri sendiri, melainkan salah satu dari lima dimensi yang menentukan klasifikasi layanan rumah sakit. Rumah sakit yang mengejar klasifikasi madya pada beberapa kelompok layanan sekaligus perlu sistem yang sanggup memproduksi bukti kemampuan itu.

Rumah sakit yang beroperasi diberi masa penyesuaian paling lama dua tahun sejak peraturan diundangkan pada 12 Juni 2026, dan empat tahun khusus bagi rumah sakit Kelas D Pratama yang telah memiliki perizinan sebelumnya. Itu jendela yang cukup untuk memilih dengan tenang — tetapi tidak cukup untuk memilih dua kali.

Kriteria 1 — Cakupan Modul Mengikuti Kelompok Layanan

Petakan modul dari daftar kelompok layanan yang rumah sakit ajukan, bukan dari daftar fitur yang ditawarkan penyedia. Karena klasifikasi Permenkes 6/2026 dinilai per kelompok layanan, setiap layanan yang diklaim harus punya jejak digitalnya sendiri: pendaftaran, dokumentasi klinis, penunjang, farmasi, sampai pelaporan.

Kesenjangan yang paling sering muncul di rumah sakit madya bukan pada modul rawat jalan atau billing — hampir semua sistem punya itu. Kesenjangannya ada pada penunjang diagnostik yang belum terhubung, farmasi yang masih dicatat terpisah, dan pelaporan yang dirakit manual dari beberapa sumber. Sistem open source yang matang di modul inti bisa saja tipis di sini, dan sistem berbayar bisa saja menawarkan modul yang secara teknis ada tetapi tidak pernah dipakai di fasilitas sebesar rumah sakit Anda.

Cara mengujinya sederhana: ambil tiga kelompok layanan yang paling menentukan pendapatan, lalu telusuri satu episode pasien dari pendaftaran sampai klaim di dalam sistem calon. Kelompok layanan yang tidak bisa ditelusuri utuh adalah kelompok yang belum siap dinilai. Pembahasan modul minimum untuk klasifikasi baru sudah diuraikan terpisah dalam daftar modul SIMRS yang wajib dimiliki RS madya di bawah Permenkes 6/2026.

Kriteria 2 — Kesiapan Interoperabilitas SATUSEHAT

Nilai kesiapan integrasi dari bukti pengiriman data yang sudah berjalan, bukan dari pernyataan kesanggupan. Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mewajibkan rekam medis elektronik yang disimpan fasilitas pelayanan kesehatan terhubung dan terinteroperabilitas dengan platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola Kementerian Kesehatan. Kewajiban ini melekat pada rumah sakit, bukan pada penyedia sistem.

Perbedaan open source dan berbayar terlihat jelas di sini, tetapi tidak selalu ke arah yang diduga. Sistem open source yang komunitasnya aktif kerap lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan spesifikasi integrasi karena tidak menunggu siklus rilis komersial. Sebaliknya, sistem berbayar biasanya memberi satu pihak yang jelas untuk dimintai tanggung jawab ketika pengiriman data gagal — dan pada masa transisi, kejelasan itu bernilai.

Tiga hal yang perlu dibuktikan sebelum kontrak ditandatangani, apa pun model lisensinya: rekaman pengiriman data yang berjalan di fasilitas lain dengan profil layanan serupa; mekanisme penanganan kegagalan kirim beserta antrean ulangnya; dan penegasan tertulis mengenai siapa yang menanggung biaya penyesuaian ketika spesifikasi integrasi nasional diperbarui. Poin ketiga adalah sumber sengketa yang paling sering terlewat.

Kriteria 3 — Jejak Audit yang Sanggup Menghadapi Telusur

Uji sistem terhadap telusur surveyor, bukan terhadap demo penyedia. Standar Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku, KMK HK.01.07/MENKES/1596/2024, memuat 16 bab dengan 228 standar dan 805 elemen penilaian; Bab Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan mengatur format, isi, serta identitas pemberi asuhan, penanda waktu, dan prosedur koreksi rekam medis.

Ini titik gagal yang paling mahal, dan paling sering ditemukan terlambat. Sistem bisa menyimpan data dengan rapi tetapi tidak bisa menampilkan siapa mengubah apa, kapan, dan atas dasar apa dalam bentuk yang dapat ditelusuri surveyor. Rumah sakit baru menyadarinya beberapa minggu sebelum survei, ketika pilihan yang tersisa tinggal dua: memaksakan perbaikan tergesa atau mengganti sistem di jendela paling berisiko — kalkulasi yang kami uraikan dalam empat risiko timeline mengganti SIMRS menjelang survei akreditasi.

Untuk sistem open source, jejak audit sering kali tersedia di lapisan basis data tetapi belum disajikan sebagai laporan yang bisa dibaca surveyor. Itu pekerjaan yang bisa diselesaikan — asalkan dianggarkan sejak awal sebagai pekerjaan, bukan diasumsikan sudah termasuk.

Kriteria 4 — Kapasitas SDM yang Menopang Sistem

Hitung siapa yang akan merawat sistem ini pada tahun ketiga, bukan pada bulan pertama. Perbedaan paling nyata antara open source dan berbayar bukan pada biaya lisensi, melainkan pada ke mana beban pemeliharaan berpindah: sistem open source memindahkan beban itu ke dalam rumah sakit, sistem berbayar memindahkannya ke penyedia melalui kontrak layanan.

RS madya biasanya punya satu sampai tiga orang di unit teknologi informasi, dan mereka sudah menanggung jaringan, perangkat keras, serta permintaan harian dari unit layanan. Menambahkan tanggung jawab pemeliharaan basis data, pembaruan keamanan, dan penyesuaian integrasi ke pundak yang sama adalah keputusan kepegawaian, bukan keputusan teknologi. Jika jawabannya adalah merekrut, biaya rekrutmen dan risiko kehilangan orang itu masuk ke dalam perbandingan.

Pemeriksaan yang jujur: sebutkan nama orang yang akan menangani gangguan sistem pada pukul dua dini hari di akhir pekan. Bila nama itu tidak ada, dan tidak ada kontrak yang menyediakannya, pilihan open source belum layak dijalankan — sebaik apa pun perangkat lunaknya.

Kriteria 5 — Kontinuitas dan Tanggung Jawab Hukum

Pastikan ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas data pasien, dan ada jalan keluar yang bisa ditempuh. Kewajiban menjaga kerahasiaan dokumen medis pasien melekat pada rumah sakit dan tidak berpindah karena sistemnya gratis. Ketika terjadi insiden, yang ditanya regulator adalah rumah sakit.

Untuk sistem berbayar, tiga klausul menentukan: tingkat layanan yang terukur beserta konsekuensinya, kewajiban perlindungan data yang selaras dengan peraturan yang berlaku, dan klausul keluar yang menjamin rumah sakit menerima seluruh datanya dalam format yang bisa dibaca sistem lain. Klausul terakhir inilah yang paling sering dilewatkan, dan yang membuat rumah sakit terkunci ketika hendak berpindah.

Untuk sistem open source seperti Khanza atau SIMGOS, keunggulan strukturalnya justru pada titik ini: data dan skemanya berada di tangan rumah sakit sejak hari pertama, sehingga risiko terkunci nyaris hilang. Yang harus digantikan adalah jaminan kontraktualnya — melalui perjanjian pemeliharaan dengan mitra teknis yang memuat tanggung jawab setara, bukan dengan asumsi bahwa komunitas akan hadir saat dibutuhkan.

Kriteria 6 — Biaya Total Kepemilikan Lintas Siklus

Bandingkan biaya sepanjang siklus pakai, bukan biaya di tahun pertama. Lisensi nol tidak berarti biaya nol: implementasi, migrasi data, penyesuaian modul, infrastruktur, pemeliharaan, pelatihan ulang, dan penyesuaian saat regulasi berubah tetap harus dibayar — sebagian sebagai tagihan, sebagian sebagai waktu staf yang tidak tercatat sebagai biaya.

Susun perbandingannya dalam satu tabel dengan pos yang sama untuk kedua opsi, lalu isi setiap sel dengan angka rumah sakit Anda sendiri. Pos yang wajib ada: implementasi awal, migrasi data historis, infrastruktur dan cadangan, pemeliharaan tahunan, penyesuaian integrasi, pelatihan, dan biaya berpindah di akhir siklus. Kolom yang sering kosong pada opsi open source — pemeliharaan dan penyesuaian integrasi — biasanya bukan karena nilainya nol, melainkan karena belum ada yang menghitungnya.

Anggaran teknologi bersaing dengan alat medis dan penambahan tempat tidur, sehingga kerangka yang tepat bukan "mana yang lebih murah" melainkan "mana yang biayanya paling dapat diperkirakan selama lima tahun ke depan". Untuk rumah sakit dengan kapasitas teknis internal yang tipis, opsi berbayar sering menang bukan karena lebih murah, tetapi karena biayanya lebih mudah diramalkan. Perbandingan biaya lintas siklus untuk kedua model sudah kami bahas lebih rinci dalam analisis biaya kepemilikan SIMRS lima tahun.

Dasar Hukum

• Permenkes 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit — ditetapkan 4 Juni 2026, diundangkan 12 Juni 2026 (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 382). Mencabut 21 peraturan, termasuk Permenkes 82/2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Permenkes 1171/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit. Mengganti sistem kelas dengan klasifikasi berbasis kemampuan pelayanan (paripurna, utama, madya, dasar) dan mewajibkan pencatatan serta pelaporan penyelenggaraan rumah sakit terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
• Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis — mewajibkan penyelenggaraan rekam medis elektronik dan mensyaratkan sistem elektronik yang dipakai memiliki kemampuan kompatibilitas dan/atau interoperabilitas dengan platform integrasi data kesehatan Kementerian Kesehatan.
• KMK HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit — 16 bab, 228 standar, 805 elemen penilaian; Bab Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan mengatur format, isi, identitas pemberi asuhan, penanda waktu, dan prosedur koreksi rekam medis.

Cara Memakai Enam Kriteria Ini di Rapat Keputusan

Beri bobot, jangan beri nilai rata. Enam kriteria ini tidak setara untuk setiap rumah sakit: bagi rumah sakit yang surveinya dekat, kriteria jejak audit menentukan; bagi rumah sakit tanpa tim teknis internal, kriteria kapasitas SDM yang menentukan. Tetapkan bobotnya sebelum melihat penawaran, bukan sesudahnya.

Urutan kerja yang berhasil di lapangan: tetapkan bobot bersama Wadir Pelayanan, Wadir Keuangan, dan penanggung jawab teknologi informasi; minta bukti pada kriteria 2 dan 3 dari setiap kandidat; isi tabel biaya kriteria 6 dengan angka sendiri; baru bandingkan. Kandidat yang gagal membuktikan interoperabilitas dan jejak audit dikeluarkan lebih dulu, karena kedua hal itu tidak dapat ditambal dengan anggaran di kemudian hari.

Hal terakhir yang perlu diluruskan di ruang rapat: keputusan ini bukan pilihan ideologis antara gratis dan berbayar. Keputusan ini adalah penempatan risiko — apakah rumah sakit menanggung risiko operasional sendiri dengan kendali penuh atas datanya, atau memindahkan sebagian risiko itu ke penyedia dengan konsekuensi biaya dan ketergantungan. Kedua jalur sah menurut Permenkes 6/2026. Yang tidak sah adalah memilih tanpa menghitung.

Sumber

• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit — Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kesehatan (jdih.kemkes.go.id), Berita Negara Tahun 2026 Nomor 382.
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis — jdih.kemkes.go.id.
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit — jdih.kemkes.go.id.
• Dokumentasi resmi SIMRS Khanza dan SIMGOS sebagai pembanding non-komersial.

FAQ

Apakah SIMRS open source masih boleh dipakai setelah Permenkes 6/2026?

Boleh. Permenkes 6/2026 tidak mengatur asal-usul lisensi perangkat lunak, melainkan hasil yang harus dicapai: seluruh pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan rumah sakit terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional, dengan kerahasiaan dokumen medis pasien tetap terjaga.

Sistem open source yang sanggup memenuhi kewajiban itu sama sahnya dengan sistem berbayar. Yang dinilai surveyor dan regulator adalah kemampuan sistem beserta buktinya, bukan model lisensinya. Pencabutan Permenkes 82/2013 justru menghapus sebagian perdebatan lama soal bentuk baku SIMRS dan memindahkan fokus ke hasil yang terukur.

Berapa lama waktu penyesuaian yang diberikan Permenkes 6/2026?

Rumah sakit yang sudah beroperasi diberi waktu paling lama dua tahun sejak peraturan diundangkan pada 12 Juni 2026 untuk menyesuaikan penyelenggaraannya. Rumah sakit Kelas D Pratama yang telah memiliki perizinan sebelum peraturan ini berlaku mendapat masa penyesuaian empat tahun.

Jendela itu terasa panjang, tetapi mencakup seluruh penyesuaian — perizinan, tata kelola, sampai sistem informasi. Bila rumah sakit berencana mengganti sistem, hitung mundur dari batas penyesuaian dengan memasukkan waktu implementasi, migrasi data, dan stabilisasi. Sisa waktu yang tampak longgar biasanya menyusut cepat begitu dijadwalkan.

Apa risiko terbesar memilih SIMRS open source untuk RS madya?

Risiko terbesar bukan pada kode programnya, melainkan pada ketiadaan pihak yang bertanggung jawab ketika sistem gagal. Tanpa tim internal yang kompeten atau mitra pemeliharaan dengan kewajiban kontraktual, rumah sakit menanggung sendiri perbaikan, pembaruan keamanan, dan penyesuaian ketika spesifikasi integrasi nasional berubah.

Biaya itu nyata meski tidak muncul sebagai tagihan lisensi — ia muncul sebagai waktu staf, layanan yang tertunda, dan bukti kepatuhan yang tidak siap saat dibutuhkan. Risikonya dapat dikelola: sediakan perjanjian pemeliharaan dengan mitra teknis yang memuat tingkat layanan terukur, sama seperti yang diminta dari penyedia komersial.

Bagaimana menilai kesiapan SATUSEHAT sebuah sistem sebelum kontrak ditandatangani?

Minta bukti pengiriman data yang sudah berjalan di fasilitas lain dengan profil layanan serupa, bukan pernyataan kesanggupan. Lakukan uji kirim untuk kelompok layanan yang benar-benar dipakai rumah sakit, lalu periksa bagaimana sistem menangani kegagalan kirim dan antrean ulangnya.

Satu hal yang wajib masuk kontrak: siapa menanggung biaya penyesuaian ketika spesifikasi integrasi nasional diperbarui. Spesifikasi ini berubah secara berkala, dan tanpa kejelasan tertulis, setiap pembaruan berubah menjadi negosiasi baru di tengah tenggat kepatuhan. Ketentuan ini sama pentingnya untuk sistem open source, dengan mitra pemeliharaan sebagai pihak yang terikat.