RSUD Strata Dasar dan Madya: Risiko Sanksi Permenkes 6/2026 bagi Pemerintah Daerah

Strata layanan yang rendah bukan penyebab sanksi RME. Kemenkes menjatuhkan sanksi administratif karena data rekam medis elektronik tidak terkirim lengkap ke SATUSEHAT, dan kedua hal itu dinilai dengan ukuran yang berbeda. Direktur RSUD yang menyamakan keduanya akan salah menyusun prioritas belanja, dan salah menjelaskan risiko kepada Pemda sebagai pemilik.

Kekeliruan ini mudah terjadi karena kedua tangga penilaian memakai nama yang sama persis: dasar, madya, utama, paripurna.

Dua Tangga Penilaian yang Namanya Sama

Strata kemampuan pelayanan dan status akreditasi adalah dua penilaian terpisah yang kebetulan memakai empat nama yang identik. Permenkes 6/2026 tentang Rumah Sakit mengganti sistem kelas A sampai D dengan klasifikasi berbasis kemampuan pelayanan: dasar, madya, utama, dan paripurna. Status akreditasi rumah sakit memakai nama yang sama, tetapi mengukur hal yang berbeda.

Tangga pertama, strata kemampuan pelayanan, dinilai per kelompok layanan berdasarkan kompetensi SDM, sarana prasarana, dan peralatan. Artinya satu rumah sakit bisa berada di strata paripurna untuk satu kelompok layanan dan di strata madya untuk kelompok lain. Strata ini menggambarkan kapasitas klinis, dan menaikkannya berarti merekrut subspesialis serta membeli alat.

Tangga kedua, status akreditasi, dinilai lembaga penyelenggara akreditasi terhadap pemenuhan standar, termasuk standar manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Inilah tangga yang disentuh sanksi integrasi RME. Rekomendasi penurunan status akreditasi tidak menurunkan strata kemampuan pelayanan, dan sebaliknya.

Konsekuensinya praktis: RSUD strata dasar yang pengiriman datanya lengkap tidak masuk daftar sanksi, sementara RSUD dengan layanan lengkap bisa kehilangan status Paripurna hanya karena satu modul data menggantung. Belanja untuk menaikkan strata layanan dan belanja untuk menutup celah integrasi adalah dua pos yang tidak saling menggantikan.

Apa yang Sebenarnya Diancam Kemenkes pada November 2026

Pada 7 November 2026, Kemenkes menyatakan akan menjatuhkan sanksi administratif bagi RSUD yang belum mengintegrasikan rekam medis elektronik ke SATUSEHAT. Bentuk sanksinya, menurut keterangan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya yang dikutip CNN Indonesia, berupa rekomendasi penurunan status akreditasi sampai pembekuan izin berusaha. Ukuran yang dipakai adalah kelengkapan, keakuratan, dan ketepatan waktu pengiriman data.

Yang membuat pengumuman ini relevan bagi Pemda adalah angka pemetaannya. Per 21 September 2026, pemetaan Kemenkes atas 90 rumah sakit daerah di Jawa Timur mencatat sebagian besar layanan masih berada di strata dasar dan madya, dengan 21 layanan yang sudah menembus strata paripurna. Angka itu menggambarkan kapasitas klinis, bukan kepatuhan data. Namun keduanya bertemu di satu titik: RSUD dengan kapasitas terbatas umumnya juga yang paling tipis dukungan tenaga teknis informasinya, sehingga paling rentan pada tangga akreditasi.

Ini bukan gelombang sanksi pertama. Pemberitaan nasional mencatat 1.306 rumah sakit dikenai sanksi administratif berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes nomor YM.02.02/D/971/2026 pada 11 Maret 2026, dengan jendela klarifikasi dan perbaikan paling lama tiga bulan sejak surat diterbitkan. Pola yang sama berulang pada November 2026, hanya dengan sasaran yang lebih spesifik, yaitu rumah sakit milik pemerintah daerah.

Bagi RSUD yang ingin memeriksa posisinya sendiri sebelum surat datang, langkah pemeriksaan per modul sudah dibahas terpisah dalam catatan tentang RS yang ditegur karena capaian data SATUSEHAT di bawah ambang batas.

Dasar Hukum

• Permenkes 6/2026 tentang Rumah Sakit, regulasi induk penyelenggaraan rumah sakit yang diundangkan 12 Juni 2026 dan mencabut 21 peraturan sebelumnya. Mengganti sistem kelas A sampai D dengan klasifikasi berbasis kemampuan pelayanan (dasar, madya, utama, paripurna) per kelompok layanan, serta mewajibkan pencatatan dan pelaporan kegiatan rumah sakit dalam sistem informasi yang terintegrasi ke sistem informasi kesehatan nasional.
• Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis, dasar kewajiban setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan menjamin interoperabilitasnya melalui platform SATUSEHAT yang dikelola Kemenkes.
• KMK HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, standar yang dipakai dalam penilaian akreditasi, termasuk bab Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang menjadi jalur masuk sanksi integrasi data ke penilaian akreditasi.
• Surat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes nomor YM.02.02/D/971/2026 (11 Maret 2026), dasar penetapan sanksi administratif gelombang Maret 2026 beserta jendela klarifikasi tiga bulan.

Nomor dan tahun di atas perlu dicek kembali ke teks resmi JDIH Kemenkes sebelum dikutip dalam dokumen internal, terutama untuk rincian pasal yang tidak disebut di sini.

Pelajaran dari RSUD yang Status Akreditasinya Turun lalu Kembali

Sanksi akreditasi karena integrasi RME bisa dipulihkan dalam hitungan pekan jika akar masalahnya sudah diketahui. RSUD dr. R. Koesma Tuban kehilangan status Paripurna yang disandangnya satu dekade dan turun ke Utama pada gelombang sanksi Maret 2026, lalu kembali ke Paripurna pada awal Mei 2026 setelah menuntaskan integrasi rekam medis elektroniknya.

Urutan kejadiannya layak dicatat Pemda. Penyebab yang disebut pihak rumah sakit adalah bridging data radiologi ke SATUSEHAT yang belum berjalan baik, dengan komponen PACS yang belum sepenuhnya terhubung ke platform nasional. Perbaikan diselesaikan dalam waktu sekitar satu pekan, verifikator datang pada 14 April 2026, dan rumah sakit itu masuk daftar 316 rumah sakit yang klarifikasinya diterima.

Dua hal yang bisa dibaca dari sana. Pertama, yang menjatuhkan status akreditasi bukan kelemahan layanan klinis, melainkan satu jalur data yang tidak terkirim. Kedua, jendela tiga bulan itu nyata dan bisa dipakai, tetapi hanya oleh rumah sakit yang sudah tahu modul mana yang menggantung sebelum surat datang. Rumah sakit yang baru mulai mendiagnosis setelah menerima surat akan menghabiskan sebagian besar jendela itu untuk mencari masalahnya.

Modul radiologi memang paling sering menjadi penyebab, dan alasannya struktural: data pencitraan tinggal di PACS, sistem yang pengadaannya terpisah dan vendornya berbeda. Pemetaan titik putus per modul, termasuk mengapa modul laboratorium dan radiologi paling rawan menggantung status kepatuhan, sebaiknya dijalankan sebelum siklus anggaran berikutnya ditutup.

Mengapa Risiko RSUD Berbeda dari RS Swasta

Perbedaan utamanya bukan teknis, melainkan siklus keputusan belanja. RSUD terikat siklus APBD yang disusun setahun di muka dan disahkan DPRD, sementara tenggat kepatuhan data ditetapkan Kemenkes tanpa menunggu siklus anggaran daerah. Rumah sakit swasta bisa memutuskan belanja perbaikan dalam rapat direksi; RSUD perlu memasukkannya ke dokumen perencanaan jauh sebelumnya.

Implikasinya pada kalender. Tenggat besar berikutnya adalah bulan pelayanan Juni 2027, saat seluruh klaim JKN harus berbasis rekam medis elektronik yang terintegrasi SATUSEHAT, dengan masa transisi yang sudah berjalan sejak bulan pelayanan Agustus 2026. Belanja perbaikan integrasi untuk tenggat itu perlu diputuskan pada tahun anggaran berjalan, bukan pada tahun saat tenggat jatuh. Konsekuensi arus kasnya dibahas terpisah dalam catatan tentang kesiapan data menjelang klaim JKN berbasis RME.

Perbedaan kedua adalah soal siapa yang menanggung akibatnya. Penurunan status akreditasi RSUD menyentuh reputasi pemerintah daerah sebagai pemilik, bukan hanya manajemen rumah sakit. Pembekuan izin berusaha, bentuk sanksi terberat yang disebut Kemenkes, akan menghentikan layanan rujukan di wilayah yang mungkin tidak punya alternatif setara. Karena itu risiko ini layak disampaikan ke Pemda dalam bahasa kelangsungan layanan, bukan sebagai persoalan teknologi informasi.

Langkah Pemulihan yang Bisa Dijalankan Direktur RSUD Bersama Pemda

Empat langkah berikut bisa dimulai tanpa menunggu anggaran baru, dan tiga yang pertama berbiaya rendah. Urutannya disusun agar RSUD mengetahui posisinya sebelum surat sanksi datang.

Pertama, petakan status pengiriman per modul, bukan status koneksi. Terhubung ke SATUSEHAT tidak sama dengan mengirim data lengkap. Periksa kelengkapan tiap modul pada dashboard SATUSEHAT dan catat modul yang nol atau tidak aktif. Ini pekerjaan Kabag Rekam Medis bersama penanggung jawab sistem informasi, bukan proyek vendor.

Kedua, pisahkan temuan menjadi dua pos. Celah yang bisa ditutup dengan konfigurasi dan disiplin pengisian masuk pos operasional tahun berjalan. Celah yang menuntut perangkat atau perubahan kontrak, biasanya jalur radiologi, masuk usulan belanja modal siklus APBD berikutnya. Pemisahan ini yang membuat usulan anggaran bisa dipertahankan di hadapan Pemda.

Ketiga, dokumentasikan posisi kepatuhan secara berkala. Laporan bulanan kelengkapan per modul memberi Direktur dasar untuk menyanggah jika surat sanksi datang, dan memberi Pemda bukti bahwa perbaikan sudah berjalan. Mekanisme pelaporannya sejalan dengan borang maturitas digital yang diminta Kemenkes.

Keempat, masukkan kewajiban integrasi ke kontrak vendor, termasuk kontrak radiologi. Kontrak PACS yang tidak menyebut kewajiban pengiriman data ke platform nasional adalah celah yang akan berulang setiap gelombang penilaian. Klausul ini jauh lebih murah dinegosiasikan saat perpanjangan kontrak daripada sebagai pekerjaan tambahan di tengah jendela sanggah tiga bulan.

Nilai dari keempat langkah itu bukan menghindari sanksi semata. Data yang lengkap dan terkirim tepat waktu adalah prasyarat klaim JKN berbasis RME per Juni 2027, sehingga pekerjaan yang sama melayani dua tenggat sekaligus.

Sumber

• Kemenkes Ancam Sanksi RSUD yang Lalai Tak Integrasi SATUSEHAT, CNN Indonesia, 7 November 2026 (pernyataan Dirjen Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya; bentuk sanksi; pemetaan 90 rumah sakit daerah per 21 September 2026; tenggat klaim Juni 2027).
• Akreditasi RSUD Tuban Turun Jadi Utama Setelah Satu Dekade Berstatus Paripurna, Radar Tuban (Jawa Pos), 2026.
• RSUD dr. R. Koesma Tuban Kembali Raih Akreditasi Paripurna setelah Tuntaskan Integrasi RME, Pemerintah Kabupaten Tuban (tubankab.go.id), Mei 2026 (verifikasi 14 April 2026; termasuk 316 rumah sakit yang klarifikasinya diterima).
• Permenkes 6/2026 tentang Rumah Sakit, teks resmi, JDIH Kemenkes (jdih.kemkes.go.id).
• Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis, teks resmi, Kemenkes.
• KMK HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, Kemenkes.

FAQ

Apakah RSUD dengan strata layanan dasar otomatis kena sanksi RME?

Tidak. Strata kemampuan pelayanan (dasar, madya, utama, paripurna) pada Permenkes 6/2026 dinilai dari kompetensi SDM, sarana prasarana, dan peralatan per kelompok layanan. Sanksi administratif yang diumumkan Kemenkes pada November 2026 dipicu oleh ketiadaan atau ketidaklengkapan pengiriman data rekam medis elektronik ke SATUSEHAT, bukan oleh strata layanan itu sendiri.

RSUD strata dasar yang pengiriman datanya lengkap tidak masuk daftar sanksi. Sebaliknya, rumah sakit dengan layanan lengkap bisa kehilangan status akreditasi Paripurna hanya karena satu modul data tidak terkirim. Dua tangga penilaian ini perlu dipisahkan saat menyusun prioritas belanja.

Berapa lama waktu RSUD untuk menyanggah surat sanksi akreditasi?

Pada gelombang sanksi berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes bulan Maret 2026, rumah sakit diberi waktu paling lama tiga bulan sejak surat diterbitkan untuk mengajukan klarifikasi dan menuntaskan perbaikan.

RSUD dr. R. Koesma Tuban memakai jendela itu: perbaikan diselesaikan sekitar satu pekan, verifikator datang pada 14 April 2026, dan status akreditasinya kembali ke Paripurna pada awal Mei 2026. Jendela itu hanya cukup bagi rumah sakit yang sudah mengetahui modul mana yang menggantung sebelum surat datang.

Mengapa modul radiologi paling sering menggantung kepatuhan RSUD?

Karena data pencitraan tinggal di PACS, sistem yang pengadaannya terpisah dari rekam medis elektronik induk dan vendornya berbeda. Pihak RSUD dr. R. Koesma Tuban menyebut bridging data radiologi ke SATUSEHAT sebagai komponen yang belum berjalan baik saat status akreditasinya turun.

Perbaikannya menyentuh kontrak dan anggaran, bukan hanya konfigurasi, sehingga perlu masuk rencana belanja lebih awal daripada modul lain. Salah satu jalur yang tidak mengharuskan penggantian alat adalah bridging PACS ke SATUSEHAT melalui DICOM Router.

Apa tenggat berikutnya yang harus masuk kalender anggaran RSUD?

Bulan pelayanan Juni 2027, saat seluruh klaim JKN harus berbasis rekam medis elektronik yang terintegrasi SATUSEHAT. Masa transisi sudah berjalan sejak bulan pelayanan Agustus 2026.

Karena siklus APBD disusun setahun di muka, belanja perbaikan integrasi untuk tenggat itu perlu diputuskan pada tahun anggaran berjalan, bukan ditunda ke tahun saat tenggat jatuh. Menunggu tahun tenggat berarti RSUD menanggung dua risiko sekaligus: sanksi akreditasi dan klaim JKN yang tidak bisa diajukan.