Status SATUSEHAT Tidak Valid Meski Lima Modul Terkirim: Masalah di ImagingStudy

Status kepatuhan SATUSEHAT dinilai per resource, bukan per koneksi. Surat sanksi Kemenkes pada Maret 2026 memakai enam resource sebagai kriteria, dan penilaiannya kumulatif: rumah sakit yang sudah mengirim lima di antaranya tetap tercatat belum memenuhi kriteria. Resource yang paling sering tertinggal adalah ImagingStudy, karena datanya tidak lahir di RME melainkan di rantai pencitraan yang berdiri terpisah.

Bagi Direktur, konsekuensinya praktis. Laporan internal yang menyebut "integrasi SATUSEHAT sudah berjalan" bisa benar secara teknis dan tetap salah secara kepatuhan. Yang menentukan status bukan ada atau tidaknya sambungan, melainkan apakah keenam resource benar benar terkirim dengan volume yang wajar setiap bulan.

Enam Kriteria Resource, Bukan Lima Modul

Kriteria sanksi mencakup enam resource: Encounter (kunjungan), Condition (diagnosis), MedicationRequest (resep), MedicationDispense (penyerahan obat), Specimen (laboratorium), dan ImagingStudy (radiologi). Sebagian sumber menyebut lima modul untuk daftar yang sama, dan selisih itu bukan perbedaan kebijakan melainkan perbedaan cara menghitung.

Penyebabnya ada pada data obat. Resep yang ditulis dokter dan obat yang benar benar diserahkan farmasi adalah dua kiriman berbeda, yaitu MedicationRequest dan MedicationDispense. Sumber yang menyebut lima modul menggabungkan keduanya menjadi satu "modul obat", sedangkan yang menyebut enam menghitungnya terpisah.

Perbedaan ini terlihat sepele di atas kertas, tetapi berbahaya di lapangan. Rumah sakit yang memantau "modul obat" sebagai satu baris laporan bisa melihat angka hijau karena resep terkirim rapi, sementara penyerahan obat tidak pernah terkirim sama sekali. Pemantauan yang aman menghitung per resource, bukan per modul. Korpus kami membahas titik putus tiap modul secara lebih luas pada lima modul data SATUSEHAT yang dinilai Kemenkes.

Mengapa Lima dari Enam Tetap Berarti Belum Patuh

Penilaian kepatuhan bersifat kumulatif, sehingga satu resource yang kosong membuat seluruh status belum terpenuhi. Tidak ada nilai sebagian yang menyelamatkan: capaian tinggi pada lima resource tidak mengompensasi satu resource yang tidak terkirim. Inilah sebabnya banyak rumah sakit terkejut saat masuk daftar sanksi padahal merasa sudah terintegrasi.

Kasus yang diberitakan media memberi gambaran konkret. Pada surat tertanggal 11 Maret 2026, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes menjatuhkan sanksi kepada 1.306 rumah sakit yang belum mengirim data rekam medis elektronik secara lengkap sesuai modul ke SATUSEHAT. Pemberitaan mengenai RSUD dr Koesma Tuban menyebut capaian integrasinya 83,33 persen, dan rumah sakit itu tetap masuk daftar penerima sanksi serta diberi waktu tiga bulan untuk mencapai kelengkapan penuh agar sanksinya dapat dicabut. Pada periode yang sama, empat RSUD di Bojonegoro juga dilaporkan terdampak sanksi serupa.

Angka 83,33 persen itu layak dibaca pelan pelan. Secara aritmetika, lima dari enam kriteria adalah 83,33 persen. Artinya rumah sakit dengan lima resource mengalir sempurna dan satu resource kosong akan tampil sebagai capaian delapan puluhan persen di laporan internal, dan tetap dinilai belum memenuhi kriteria. Persentase yang terlihat nyaman justru menjadi penanda bahwa ada satu kriteria yang sepenuhnya kosong.

Bentuk sanksinya tidak ringan. Bagi rumah sakit yang sudah terakreditasi, sanksi berupa rekomendasi penurunan status akreditasi satu tingkat di bawahnya. Bagi rumah sakit yang belum terakreditasi dan telah beroperasi lebih dari dua tahun, sanksinya berupa rekomendasi pembekuan izin. Pada 7 November 2026, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan dr Azhar Jaya kembali mengingatkan ancaman sanksi administratif, dari penurunan status akreditasi sampai pembekuan izin berusaha, bagi RSUD yang lalai mengintegrasikan RME, dengan tenggat yang mengacu pada Permenkes 6/2026. Sisi tata kelola pemerintah daerah atas risiko itu kami bahas pada risiko sanksi RSUD strata dasar dan madya.

Mengapa ImagingStudy yang Paling Sering Menggantung

ImagingStudy adalah satu satunya kriteria yang datanya tidak berasal dari entri petugas di RME. Lima resource lain terbentuk ketika pendaftaran, dokter, farmasi, dan laboratorium mengisi sistem rekam medis. Data radiologi lahir di alat, bergerak melalui PACS, dan membutuhkan jalur pengiriman kedua yang terpisah dari RME.

Dokumentasi resmi SATUSEHAT Kemenkes menguraikan rantai itu secara eksplisit. Hasil pencitraan dalam format DICOM tersimpan di PACS, lalu DICOM Router mengambil berkas tersebut dan meneruskannya ke National Imaging Data Repository (NIDR). NIDR mengembalikan WADO URL sebagai rujukan untuk menampilkan citra. Setelah itu DICOM Router mengirim metadata DICOM ke SATUSEHAT melalui resource ImagingStudy, dan SATUSEHAT merespons dengan mengembalikan ImagingStudy.id. Dokumentasi yang sama menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib memasang DICOM Router sebelum dapat mengirim data pencitraan.

Rantai itu menjelaskan kenapa resource ini berbeda sifatnya. Ada dua aliran yang harus jalan bersamaan, yaitu berkas citra menuju NIDR dan metadata menuju SATUSEHAT. Keduanya bergantung pada satu komponen yang biasanya tidak dimiliki rumah sakit sejak awal. Selama DICOM Router belum terpasang dan terkonfigurasi, ImagingStudy akan tetap nol meski RME berjalan normal, pemeriksaan radiologi berlangsung setiap hari, dan hasilnya terbaca rapi oleh klinisi di dalam rumah sakit.

Ada satu simpul lain yang mudah terlewat. Dokumentasi resmi menyebut nomor akses atau accession number dikeluarkan oleh SIMRS atau SIMPUS dan dikirim ke modality melalui DICOM Router. Artinya identitas pemeriksaan harus konsisten antara sistem informasi rumah sakit dan alat pencitraan. Bila penomoran di SIMRS tidak sampai ke modality, metadata yang terkirim bisa tidak terhubung dengan kunjungan yang benar. Pemeriksaan tetap terjadi, berkas tetap ada, tetapi kaitannya ke Encounter gagal terbentuk.

Penelitian dan laporan lapangan di Indonesia menyebut ketidakkonsistenan metadata, variasi antarvendor alat, dan validasi data sebagai tantangan utama integrasi PACS ke SATUSEHAT. Pola ini konsisten dengan pengalaman rumah sakit yang penunjangnya berdiri sebagai sistem terpisah dari RME induk. Sisi teknis pemasangan dan jalur datanya kami uraikan tersendiri pada DICOM Router untuk bridging PACS ke SATUSEHAT.

Dasar Hukum

• Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan mengirimkan datanya ke platform kesehatan nasional. Peraturan ini menjadi dasar kewajiban pengiriman data yang kemudian dinilai per resource.
• Permenkes 6/2026 tentang Rumah Sakit mewajibkan pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan rumah sakit dalam sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Peraturan ini dirujuk Kemenkes sebagai acuan tenggat kepatuhan dalam peringatan November 2026.
• KMK HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, pada bab Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, mengatur tata kelola data dan informasi klinis. Sanksi berupa rekomendasi penurunan status akreditasi bekerja melalui jalur standar ini.
• Surat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan tertanggal 11 Maret 2026 menetapkan resource yang menjadi kriteria penilaian beserta bentuk sanksi administratif dan kesempatan klarifikasi.

Nomor pasal tidak dicantumkan di sini karena teks primer tiap peraturan tidak dapat diverifikasi langsung pada saat penyusunan artikel. Sebelum dipakai sebagai dasar keputusan formal, rujuk teks resmi di JDIH Kemenkes.

Cara Direktur Memastikan Resource Mana yang Menggantung

Diagnosisnya sederhana dan tidak memerlukan audit besar: minta laporan jumlah kiriman per resource per bulan, bukan satu persentase kepatuhan tunggal. Resource yang bermasalah akan terlihat sebagai angka nol atau angka yang jauh lebih kecil dari volume layanan sebenarnya. Persentase agregat justru menyembunyikan pola itu.

Tiga langkah berikut biasanya cukup untuk memindahkan masalah dari dugaan menjadi daftar kerja yang jelas.

Pertama, rekonsiliasi volume. Bandingkan jumlah pemeriksaan radiologi yang tercatat di RME selama satu bulan dengan jumlah ImagingStudy yang berhasil terkirim pada periode yang sama. Selisih besar menunjukkan rantai pengiriman terputus, bukan dokumentasi klinis yang kurang. Lakukan perbandingan serupa untuk resep dibanding penyerahan obat, dan untuk permintaan laboratorium dibanding Specimen.

Kedua, tetapkan pemilik per resource. ImagingStudy berada di Instalasi Radiologi bersama pengelola PACS, bukan di Instalasi Rekam Medis yang tidak punya kendali atas alat. MedicationDispense berada di Instalasi Farmasi. Instalasi Rekam Medis memegang rekapitulasi dan melaporkan ke Direktur. Tanpa pemilik yang jelas per resource, resource yang nol akan selalu menjadi tanggung jawab semua orang sekaligus tidak ada orang.

Ketiga, periksa kesiapan komponen sebelum menjanjikan tenggat. Untuk radiologi, hal yang perlu dipastikan adalah DICOM Router sudah terpasang, modality atau PACS dapat menjangkau router di jaringan, dan penomoran akses dari SIMRS sampai ke alat. Menjanjikan kelengkapan dalam hitungan minggu tanpa memastikan ketiga hal itu akan berujung pada tenggat yang terlewat.

Satu catatan waktu yang relevan untuk perencanaan anggaran. Pemberitaan menyebut klaim JKN akan diwajibkan berbasis rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan SATUSEHAT mulai 2027. Artinya kelengkapan pengiriman data bergerak dari isu kepatuhan akreditasi menjadi isu arus kas. Resource yang hari ini hanya menggantung status kepatuhan berpotensi menggantung penerimaan.

Sumber

• Dokumentasi resmi SATUSEHAT Platform Kemenkes, halaman resource ImagingStudy dan alur interoperabilitas rawat inap (satusehat.kemkes.go.id), untuk rantai PACS, DICOM Router, NIDR, WADO URL, ImagingStudy.id, dan accession number.
• "Kemenkes Ancam Sanksi RSUD yang Lalai Tak Integrasi SATUSEHAT", CNN Indonesia, 7 November 2026, untuk pernyataan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan dan rujukan tenggat Permenkes 6/2026.
• Pemberitaan sanksi 1.306 rumah sakit berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan tertanggal 11 Maret 2026, termasuk laporan mengenai RSUD dr Koesma Tuban dan empat RSUD di Bojonegoro.
• Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis dan Permenkes 6/2026 tentang Rumah Sakit, teks resmi JDIH Kemenkes.
• KMK HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, bab Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

FAQ

Apakah lima dari enam resource terkirim sudah cukup untuk dinilai patuh?

Tidak. Kriteria penilaian bersifat kumulatif, sehingga satu resource yang tidak terkirim membuat status kepatuhan rumah sakit belum terpenuhi. Kasus yang diberitakan pada RSUD dr Koesma Tuban menggambarkan hal ini: capaian integrasi disebut 83,33 persen, dan rumah sakit tetap masuk daftar penerima sanksi dengan tenggat tiga bulan untuk melengkapi sisanya.

Secara praktis, perlakukan kelengkapan sebagai syarat biner. Laporan internal sebaiknya menampilkan enam baris dengan angka kiriman masing masing, agar resource yang kosong tidak tertutup oleh capaian tinggi resource lain.

Mengapa sumber menyebut jumlah modul yang berbeda, lima atau enam?

Perbedaan itu muncul karena cara mengelompokkan data obat. Resep dan penyerahan obat adalah dua resource terpisah, yaitu MedicationRequest dan MedicationDispense. Sumber yang menyebut lima modul menggabungkan keduanya sebagai satu modul obat, sedangkan yang menyebut enam menghitungnya terpisah.

Untuk keperluan pemantauan, hitunglah per resource agar tidak ada kiriman yang luput. Rumah sakit yang memantau satu baris "obat" berisiko tidak menyadari bahwa penyerahan obat belum pernah terkirim meski resep mengalir normal.

Mengapa ImagingStudy lebih sering tertinggal dibanding resource lain?

Karena ImagingStudy adalah satu satunya kriteria yang datanya tidak lahir di dalam RME. Lima resource lain terbentuk dari entri petugas di sistem rekam medis, sedangkan data radiologi berasal dari modality dan PACS, lalu dikirim melalui DICOM Router sesuai dokumentasi resmi SATUSEHAT.

Selama rantai itu belum terpasang, resource ini tidak akan terkirim meski RME sudah berjalan normal dan hasil radiologi terbaca rapi oleh klinisi di dalam rumah sakit. Kelengkapan dokumentasi klinis tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya terletak pada jalur pengiriman.

Siapa yang sebaiknya bertanggung jawab memantau kelengkapan per resource?

Pemantauan agregat tidak cukup karena menyembunyikan resource yang nol. Tetapkan satu penanggung jawab untuk setiap resource, dengan Instalasi Radiologi sebagai pemilik ImagingStudy dan Instalasi Rekam Medis sebagai pemegang rekapitulasi.

Angka yang dilaporkan ke Direktur sebaiknya berupa jumlah kiriman per resource per bulan, disertai pembanding volume layanan dari RME. Format itu membuat selisih terlihat sejak bulan pertama, jauh sebelum surat dari Kemenkes tiba.