Tarif RS Lebih Tinggi dari INA-CBG: Porsi Jaspel DPJP Dihitung dari Angka yang Mana

Jaspel DPJP pada episode JKN dihitung dari klaim INA-CBG yang sudah diverifikasi dan dibayar, bukan dari tarif rumah sakit. Tarif rumah sakit adalah angka tagihan internal, sedangkan pendapatan yang benar-benar masuk terbatas pada paket INA-CBG. Memakai tarif rumah sakit sebagai dasar menciptakan kewajiban yang melebihi kas yang diterima.

Perbedaan dua angka itu adalah sumber sengketa jaspel yang paling sering muncul di meja direksi. DPJP melihat tarif tindakan yang tercantum di SIMRS, bagian keuangan melihat nominal klaim yang disetujui BPJS Kesehatan, dan keduanya merasa memakai "angka resmi" rumah sakit. Masalahnya bukan siapa yang benar, melainkan rumah sakit belum pernah menetapkan secara tertulis angka mana yang menjadi dasar hitung.

Tiga Angka yang Beredar dan Apa Arti Masing-masing

Ada tiga angka berbeda untuk satu episode pelayanan yang sama, dan hanya satu di antaranya yang berupa pendapatan. Tarif rumah sakit adalah harga internal per tindakan. Tarif INA-CBG adalah besaran paket yang ditetapkan pemerintah. Klaim dibayar adalah nominal yang lolos verifikasi dan benar-benar masuk rekening rumah sakit.

Tarif rumah sakit disusun dari perhitungan biaya satuan tiap tindakan, obat, dan akomodasi. Angka ini dipakai untuk pasien umum dan penjaminan non-JKN, serta menjadi acuan costing internal. Pada pasien JKN, tarif ini tetap muncul di billing SIMRS sebagai catatan konsumsi sumber daya, tetapi tidak menentukan berapa yang dibayarkan penjamin.

Tarif INA-CBG adalah pembayaran paket per episode perawatan, bukan per tindakan. Kemenkes menjelaskan sistem ini membayar rumah sakit berdasarkan kelompok kasus yang diklasifikasikan secara medis, dan paket tersebut sudah mencakup seluruh komponen sumber daya yang dipakai, termasuk jasa dokter, farmasi, dan laboratorium. Besarannya diatur dalam Permenkes 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, yang menurut basis data JDIH BPK berstatus berlaku sejak Januari 2023 dan sampai saat artikel ini disusun masih menjadi dasar tarif klaim JKN.

Klaim dibayar adalah tarif INA-CBG setelah verifikasi. Nominalnya bisa lebih rendah dari ekspektasi koder bila ada komponen yang dikoreksi, dan bisa tertunda bila berkas dikembalikan. Inilah satu-satunya dari tiga angka tersebut yang berbentuk uang masuk.

Ketika tarif rumah sakit berada di atas klaim INA-CBG, literatur manajemen rumah sakit menyebutnya selisih negatif: biaya yang dicatat rumah sakit untuk episode itu melampaui pendapatan paket yang diterima. Penelitian di rumah sakit ibu dan anak di Lombok Timur yang dimuat jurnal Risma Universitas Mataram menemukan mayoritas klaim yang diteliti berada pada posisi selisih negatif, dengan faktor dominan berupa berkas yang tidak lengkap dan ketidaksesuaian koding. Dua faktor itu penting dicatat karena keduanya dapat diperbaiki, jadi selisih negatif tidak selalu berarti tarif paket terlalu kecil.

Kenapa Tarif Rumah Sakit Bukan Dasar Hitung yang Aman

Memakai tarif rumah sakit sebagai dasar jaspel memindahkan risiko selisih dari rumah sakit ke kas rumah sakit sendiri, bukan ke DPJP. Hak jaspel terbentuk dari angka tagihan, sementara pemasukan terbatas pada paket yang dibayar. Setiap episode dengan selisih negatif menambah kewajiban yang tidak punya sumber dana.

Efeknya menumpuk pelan. Pada volume kecil, selisihnya tertutup oleh episode lain yang menghasilkan selisih positif. Pada volume besar dan bauran kasus yang berat, kewajiban jaspel tumbuh lebih cepat daripada penerimaan klaim, dan yang terlihat di laporan keuangan hanyalah margin yang menipis tanpa penyebab yang jelas. Rumah sakit yang sudah memisahkan cara memisahkan komponen jasa medis dari tarif paket INA-CBG biasanya lebih cepat menemukan sumbernya, karena komponen jaspel sudah terbaca per kelompok kasus.

Risiko kedua bersifat waktu, bukan besaran. Tagihan terbit saat pasien pulang, sedangkan klaim dibayar setelah verifikasi selesai. Bila jadwal pembayaran jaspel mengikuti tanggal pulang pasien, rumah sakit membayar hak atas uang yang belum diterima. Konsekuensi arus kasnya dibahas terpisah pada ulasan risiko kas saat jaspel dibayar sebelum klaim cair.

Dasar hitung yang berbasis klaim dibayar menyelesaikan keduanya sekaligus. Besaran hak menyesuaikan pendapatan nyata, dan jadwal hak mengikuti jadwal kas. Konsekuensinya memang nilai jaspel per episode menjadi lebih rendah dari ekspektasi awal DPJP, dan itulah yang harus dijelaskan di depan sebelum kebijakan berlaku.

Pilihan Ketiga: Proporsi yang Disepakati di Muka

Sebagian rumah sakit memakai jalan tengah, yaitu menetapkan porsi jaspel sebagai persentase tetap dari klaim yang dibayar, bukan dari tarif tindakan. Pendekatan ini mempertahankan transparansi hitungan bagi DPJP sekaligus mengunci kewajiban pada pendapatan nyata. Besarannya tidak diatur secara nasional dan harus ditetapkan sendiri oleh rumah sakit.

Tidak ada satu angka nasional yang mengikat seluruh rumah sakit untuk pembagian ini. Regulasi nasional mengatur besaran tarif klaim dan tata cara pengajuannya, sedangkan pembagian internal antara jasa pelayanan dan jasa sarana merupakan kebijakan masing-masing rumah sakit, dituangkan dalam SK Direktur atau pola remunerasi. Rumah sakit milik pemerintah yang berstatus BLUD tambahan terikat ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan lebih dalam mengenai penetapannya ada pada ulasan proporsi jasa medis dari klaim BPJS yang ditetapkan lewat SK Direktur.

Karena angkanya ditetapkan sendiri, yang perlu dijaga bukan besaran persentasenya melainkan konsistensi penerapannya: satu dasar hitung, satu jadwal, satu dokumen rujukan. Komite medik perlu dilibatkan sejak penyusunan, bukan hanya diberi tahu hasilnya, karena dasar hitung menentukan besaran hak profesi yang mereka wakili.

Apa yang Perlu Dicek Sebelum Memutuskan

Sebelum menetapkan dasar hitung, direksi perlu lima angka dan dokumen yang semuanya sudah ada di rumah sakit. Pemeriksaan ini memakan waktu beberapa hari kerja dan tidak membutuhkan sistem baru, hanya tarikan data klaim dan pembacaan dokumen kebijakan yang berlaku.

1. Selisih tarif rumah sakit terhadap klaim dibayar per kelompok kasus. Tarik satu kuartal data klaim yang sudah selesai verifikasi, bandingkan nilai billing internal dengan nominal yang dibayarkan, lalu kelompokkan per CBG. Hasilnya menunjukkan kelompok kasus mana yang konsisten berselisih negatif.
2. Proporsi klaim yang belum tuntas pada tanggal jaspel dibayarkan. Hitung berapa bagian dari klaim satu periode yang masih berstatus pending saat jadwal jaspel jatuh tempo. Angka ini menentukan apakah rumah sakit sedang menalangi hak dari kas operasional.
3. Dasar hitung yang tertulis saat ini. Baca ulang SK Direktur atau pola remunerasi yang berlaku. Dalam banyak kasus dokumennya menyebut "jasa pelayanan" tanpa menyatakan angka sumbernya, dan di celah itulah sengketa tumbuh.
4. Sebab selisih yang masih bisa diperbaiki. Pisahkan selisih yang berasal dari berkas tidak lengkap atau koding yang tidak sesuai dari selisih yang murni karena tarif paket. Yang pertama dapat dikoreksi tanpa mengubah kebijakan jaspel sama sekali.
5. Dampak perpindahan dasar hitung terhadap take home DPJP. Simulasikan nilai jaspel per DPJP dengan dasar lama dan dasar baru pada periode yang sama, agar perubahan dapat dijelaskan dengan angka. Simulasi awal bisa dikerjakan di simulator jaspel sebelum dibawa ke rapat komite medik.

Setelah lima hal tersebut diketahui, keputusannya menjadi pilihan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan tawar-menawar angka. Kerangka lengkap mengenai cara menghitung jasa pelayanan medis dari klaim INA-CBG tersedia terpisah, termasuk urutan penetapan kebijakan dan titik rekonsiliasinya.

Dasar Hukum

• Permenkes 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan menetapkan besaran tarif INA-CBG yang menjadi dasar pembayaran klaim JKN. Basis data JDIH BPK mencatat peraturan ini ditetapkan pada Januari 2023 dengan status berlaku.
• Permenkes 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan mengatur tata laksana pengajuan dan verifikasi klaim INA-CBG, termasuk kaidah koding yang menentukan kelompok tarif.
• Permenkes 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional memuat pedoman umum penyelenggaraan JKN pada fasilitas kesehatan.
• Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengatur kendali mutu dan kendali biaya pada penyelenggaraan program, yang menjadi rujukan saat rumah sakit menata tata kelola klaim dan pembagian hasilnya.

Pembagian internal antara jasa pelayanan dan jasa sarana tidak ditetapkan dengan satu angka nasional pada peraturan di atas. Penetapannya menjadi kewenangan rumah sakit, dan untuk rumah sakit pemerintah tunduk pula pada ketentuan pengelolaan keuangan BLUD.

Menuliskannya agar Tidak Dibaca Dua Cara

Kebijakan dasar hitung jaspel perlu menyebut empat hal secara eksplisit: angka sumbernya, status klaim yang diakui, periode perhitungan, dan perlakuan atas klaim yang belum tuntas. Tanpa keempatnya, dokumen yang sama akan dibaca berbeda oleh keuangan dan komite medik, dan sengketa kembali muncul pada siklus berikutnya.

Rumusan yang aman menyebut sumber angka secara spesifik, misalnya nominal klaim INA-CBG yang telah diverifikasi dan disetujui pada periode berjalan, bukan sekadar "pendapatan dari klaim". Status klaim yang diakui juga perlu dinyatakan, karena istilah "klaim periode berjalan" dapat berarti klaim yang diajukan, yang terverifikasi, atau yang telah dibayar, dan ketiganya menghasilkan nominal yang berbeda.

Perlakuan atas klaim pending sebaiknya ditulis sebagai mekanisme susulan, bukan dihilangkan. Hak atas episode yang klaimnya baru tuntas pada bulan berikutnya tetap diakui dan dibayarkan pada siklus berikutnya, sehingga DPJP tidak kehilangan hak dan rumah sakit tidak menalangi. Terakhir, cantumkan tanggal mulai berlaku dan nyatakan kebijakan tidak berlaku surut, agar perubahan dasar hitung tidak dibaca sebagai pemotongan hak yang sudah timbul.

FAQ

Apakah jaspel boleh dihitung dari tarif rumah sakit, bukan dari klaim yang dibayar?

Secara administratif boleh, karena dasar hitung jaspel ditetapkan internal lewat SK Direktur atau pola remunerasi. Namun tarif rumah sakit adalah angka tagihan, bukan pendapatan. Pada episode JKN yang pendapatannya terbatas pada tarif INA-CBG, memakai tarif rumah sakit sebagai dasar membuat kewajiban jaspel lebih besar daripada uang yang benar-benar diterima.

Pilihan ini biasanya bertahan selama bauran kasus masih menghasilkan banyak selisih positif. Begitu kelompok kasus berat bertambah, selisihnya terakumulasi menjadi beban kas yang tidak terlihat di laporan laba rugi bulanan.

Bagaimana memperlakukan klaim yang masih pending saat jadwal jaspel jatuh tempo?

Pisahkan antara hak yang sudah timbul dan kas yang sudah masuk. Praktik yang paling tidak berisiko adalah menghitung jaspel atas klaim berstatus terverifikasi atau sudah dibayar, lalu membayarkan klaim yang baru selesai verifikasi pada siklus berikutnya sebagai susulan.

Jika rumah sakit memilih membayar lebih dulu demi menjaga kepercayaan DPJP, perlakukan pembayaran itu sebagai talangan internal yang dicatat dan direkonsiliasi saat klaim cair, bukan sebagai pendapatan final. Yang berbahaya bukan menalangi, melainkan menalangi tanpa pencatatan.

Apakah ada persentase jaspel yang ditetapkan secara nasional untuk klaim INA-CBG?

Tidak ada satu angka nasional yang berlaku untuk semua rumah sakit. Regulasi nasional mengatur besaran tarif klaim dan tata cara pengajuannya, sedangkan pembagian internal antara jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan masing-masing rumah sakit melalui SK Direktur atau pola remunerasi.

Rumah sakit milik pemerintah tambahan terikat ketentuan pengelolaan keuangan BLUD. Karena itu angka yang dipakai rumah sakit lain bukan tolok ukur yang sahih untuk rumah sakit Anda, dan membandingkannya langsung sering menimbulkan salah paham di komite medik.

Siapa yang berwenang menetapkan dasar hitung jaspel di rumah sakit?

Direktur rumah sakit, melalui kebijakan tertulis yang disusun bersama komite medik dan bagian keuangan, lalu disahkan sebagai SK atau pola remunerasi. Komite medik perlu dilibatkan sejak penyusunan karena dasar hitung menentukan besaran hak profesi yang mereka wakili.

Karena menyangkut hak yang sudah berjalan, perubahan dasar hitung sebaiknya diberlakukan dari periode tertentu ke depan dan disosialisasikan dengan simulasi angka, bukan diterapkan surut pada periode yang sudah dihitung.

Sumber

• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, basis data JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) dan salinan resmi pada peraturan.go.id.
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan, JDIH Kemenkes.
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, JDIH BPK.
• Kementerian Kesehatan RI, penjelasan sistem pembayaran INA-CBG sebagai paket per episode perawatan (kemkes.go.id).
• Zahara dkk., analisis selisih tarif rumah sakit dengan tarif INA-CBG, Jurnal Risma, Universitas Mataram.