Tim Proyek SATUSEHAT Permenkes 24/2022: Anggaran dan Peran yang Disiapkan Direksi
Tiga keputusan direksi menentukan hasil proyek integrasi SATUSEHAT, dan semuanya diambil sebelum satu baris data dikirim: siapa pemilik proyek, seberapa luas lingkup anggarannya, dan apa ukuran selesainya. Rumah sakit yang menyerahkan ketiganya ke vendor biasanya berhenti di status terhubung, bukan terkirim rutin.
Kewajibannya sendiri sudah terang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik yang memiliki kemampuan interoperabilitas dan terhubung dengan platform SATUSEHAT. Yang belum terang di banyak rumah sakit adalah siapa yang memegang proyeknya di dalam organisasi, dan dari pos mana biayanya diambil.
Tiga Keputusan yang Tidak Bisa Didelegasikan ke Vendor
Direksi perlu menetapkan tiga hal secara tertulis sebelum pengadaan: pemilik proyek beserta wewenangnya, lingkup anggaran yang mencakup pemeliharaan, dan definisi selesai yang terukur. Ketiganya adalah keputusan tata kelola, bukan keputusan teknis, dan tidak ada vendor yang bisa mengambilnya untuk rumah sakit.
Alasannya ada pada letak kewajiban. Permenkes 24/2022 menempatkan kewajiban penyelenggaraan rekam medis elektronik pada fasilitas pelayanan kesehatan, bukan pada penyedia sistem. Kontrak dapat mengalihkan pekerjaan, tetapi tidak mengalihkan tanggung jawab kepatuhan. Konsekuensi dari data yang tidak terkirim juga jatuh ke rumah sakit: Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1030/2023 mengatur penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus penerapan sanksi administratifnya, dan Kementerian Kesehatan kembali menegaskan rencana sanksi bagi rumah sakit daerah yang belum mengintegrasikan rekam medis elektronik ke SATUSEHAT, mulai dari rekomendasi penurunan status akreditasi sampai pembekuan izin berusaha (pernyataan Kemenkes yang dikutip CNN Indonesia, 7 November 2026).
Lapisan kewajiban kedua datang dari regulasi induk rumah sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, yang diundangkan 12 Juni 2026, mewajibkan rumah sakit mencatat dan melaporkan kegiatan penyelenggaraannya melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi secara nasional. Peraturan itu mencabut 21 peraturan lama, di antaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, dengan masa penyesuaian paling lama dua tahun sejak diundangkan. Artinya proyek ini bukan inisiatif teknologi yang bisa ditunda sampai anggaran longgar, melainkan pekerjaan kepatuhan dengan tenggat.
Pemilik Proyek: Rekam Medis, IT, atau Vendor
Pemilik proyek yang paling berhasil adalah unit yang bertanggung jawab atas isi data, yaitu rekam medis, didampingi satu penanggung jawab teknis dari IT dan satu sponsor di tingkat direksi. Vendor berperan sebagai pelaksana integrasi. Menaruh kepemilikan di IT membuat masalah kelengkapan dokumentasi klinis tidak pernah tertangani; menaruhnya di vendor membuat rumah sakit kehilangan kendali atas kredensial dan prioritas.
Temuan penelitian mendukung pembagian ini. Tinjauan literatur atas sepuluh artikel primer periode 2022 sampai 2024 tentang implementasi rekam medis elektronik dan integrasi sistem informasi rumah sakit menempatkan sumber daya manusia sebagai hambatan yang paling sering muncul, di atas kendala perangkat. Kajian pada rumah sakit daerah menambahkan infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan anggaran, dan resistensi perubahan dari tenaga kesehatan. Studi kasus di rumah sakit yang sudah berjalan juga mencatat belum adanya petugas khusus yang ditugaskan menangani integrasi. Pola itu konsisten: yang menghambat proyek ini umumnya bukan ketersediaan teknologi, melainkan kejelasan siapa yang bekerja dan siapa yang memutuskan.
| Peran | Diisi oleh | Yang diputuskan atau dikerjakan |
|---|---|---|
| Sponsor | Direktur atau Wadir Pelayanan | Menetapkan lingkup, anggaran, dan ukuran selesai; menyelesaikan konflik prioritas antarunit |
| Pemilik proyek | Kepala Rekam Medis | Kualitas dan kelengkapan isi data, urutan modul yang dikirim, kesiapan unit layanan |
| Penanggung jawab teknis | IT rumah sakit | Kredensial, pemetaan data ke standar pertukaran, pemantauan pengiriman harian |
| Penanggung jawab data klinis | Koder dan perwakilan DPJP | Kesesuaian diagnosis dan tindakan yang terkirim dengan dokumentasi sumber |
| Pelaksana integrasi | Penyedia sistem informasi | Pekerjaan pengembangan dan perbaikan sesuai kontrak dan tingkat layanan |
| Pemantau kepatuhan | Komite mutu | Memastikan jejak audit dan kelengkapan data sesuai standar akreditasi |
Satu syarat yang sering diabaikan: kredensial produksi diterbitkan atas nama rumah sakit, bukan atas nama pihak ketiga. Jika kredensial dipegang vendor, pergantian penyedia akan menghentikan pengiriman data, dan rumah sakit yang menanggung akibat kepatuhannya.
Pos Anggaran yang Sering Terlewat
Anggaran integrasi yang realistis memuat enam pos, dan empat di antaranya bukan belanja perangkat lunak. Rumah sakit yang hanya menganggarkan jasa integrasi di awal hampir selalu kembali meminta tambahan pada tahun berikutnya, saat pekerjaan pemetaan ulang dan pemeliharaan muncul tanpa pos pembiayaan.
Urutan tahapan teknisnya relatif baku dan menentukan pos biayanya: registrasi organisasi untuk memperoleh identitas organisasi beserta kredensial, uji coba di lingkungan sandbox, pemetaan data dari sistem informasi rumah sakit ke sumber daya standar pertukaran data kesehatan, lalu pengiriman di lingkungan produksi per modul. Pos anggaran yang perlu ada:
- Pemetaan dan pembenahan data internal. Master data diagnosis, tindakan, obat, dan identitas pasien harus bersih sebelum dipetakan. Ini pekerjaan staf, bukan belanja lisensi, dan biasanya menjadi bagian terbesar dari upaya proyek.
- Jasa integrasi dan penyesuaian sistem. Dibayar ke penyedia sistem, besarnya bergantung pada kesiapan sistem yang sudah ada dan jumlah modul yang dikirim.
- Pelatihan di titik layanan. Data hanya lengkap jika pengisian di poliklinik, rawat inap, dan penunjang berubah. Tanpa pos ini, integrasi berjalan di atas dokumentasi yang bolong.
- Pemantauan dan pemeliharaan setelah go-live. Pengiriman harian perlu dipantau, kesalahan validasi perlu ditindaklanjuti, dan perubahan standar perlu diikuti. Pos ini yang paling sering hilang dari dokumen anggaran.
- Kapasitas jaringan dan kesinambungan layanan. Termasuk rencana saat jaringan atau sistem padam, karena data yang gagal terkirim tetap menjadi kewajiban rumah sakit.
- Cadangan penyesuaian. Untuk pemetaan ulang ketika modul atau ketentuan teknis berubah di tengah masa kontrak.
Pos-pos ini sebaiknya dikunci di dokumen pengadaan, bukan dinegosiasikan setelah pekerjaan berjalan. Pendekatan yang sama berlaku untuk pengadaan sistem secara umum, dan rinciannya dibahas pada panduan kerangka acuan kerja pengadaan SIMRS dan spesifikasi yang wajib dikunci. Untuk rumah sakit yang sedang menyusun ulang perencanaan belanja sistem informasinya menurut kerangka Permenkes 6/2026, urutan prioritas anggarannya dibahas terpisah pada cara menyusun anggaran sistem informasi RS sesuai kemampuan layanan.
Rumah sakit daerah punya kendala tambahan: siklus anggaran disusun setahun di muka, sementara tenggat kepatuhan tidak menunggu. Jalan keluarnya adalah memisahkan pekerjaan yang bertumpu pada waktu staf, yaitu registrasi, uji coba sandbox, inventarisasi, dan pembenahan master data, dari pekerjaan yang butuh belanja. Bagian pertama dijalankan lebih dulu, sehingga usulan belanja pada siklus berikutnya sudah berbasis temuan nyata, bukan perkiraan vendor.
Definisi Selesai: Ukuran yang Dipakai Direksi
Proyek dinyatakan selesai bukan saat kredensial produksi terbit, melainkan saat data terkirim rutin, lengkap per modul, dan diterima tanpa kesalahan validasi selama periode pemantauan yang ditetapkan direksi. Memakai terbitnya kredensial sebagai ukuran selesai adalah sebab paling umum proyek dianggap tuntas padahal pengiriman datanya masih tersendat.
Terhubung secara teknis dan terisi secara klinis adalah dua hal berbeda. Laporan kasus pada rumah sakit daerah menunjukkan capaian integrasi teknis yang tinggi, dengan hampir seluruh modul terhubung, masih berdampingan dengan kelengkapan data internal yang rendah. Status sambungan hijau tidak menjamin isi datanya layak diperiksa surveior atau dipakai verifikator.
Empat ukuran yang layak masuk laporan bulanan ke direksi:
- Jumlah modul yang benar-benar mengirim data, dibandingkan modul yang diwajibkan bagi rumah sakit.
- Proporsi kunjungan yang terkirim terhadap kunjungan yang tercatat di sistem informasi internal pada periode yang sama.
- Jumlah dan jenis kesalahan validasi yang belum tertangani, beserta unit asalnya.
- Selang waktu antara pelayanan dan pengiriman data, karena pengiriman menumpuk di akhir bulan menandakan prosesnya belum melekat pada alur kerja.
Keempatnya bisa dibaca tanpa latar belakang teknis, dan itulah gunanya: direksi tidak perlu menilai kualitas kode untuk tahu apakah proyeknya bekerja. Jika titik putusnya perlu ditelusuri lebih dalam, pemetaannya dibahas pada titik putus pengiriman data RME dari sistem lama ke SATUSEHAT.
Apa yang Perlu Dicek Sebelum Memutuskan
Sebelum menandatangani pengadaan atau menetapkan susunan tim, ada lima hal yang perlu diperiksa sendiri oleh direksi. Semuanya bisa dijawab dari data internal rumah sakit dalam hitungan hari, dan jawabannya mengubah lingkup proyek secara material.
- Kesiapan sistem yang sudah ada. Apakah sistem informasi yang berjalan sekarang sudah mampu bertukar data dengan standar yang diminta, atau perlu lapisan penghubung tersendiri. Jawaban ini menentukan apakah proyeknya penyesuaian atau penggantian.
- Kebersihan master data. Berapa banyak duplikasi identitas pasien, kode diagnosis tidak baku, dan item obat atau tindakan tanpa pemetaan. Angka ini diambil dari basis data sendiri, dan menentukan besar pekerjaan pemetaan.
- Kelengkapan dokumentasi di titik layanan. Berapa persen episode pelayanan yang dokumentasinya lengkap sebelum pasien pulang. Integrasi tidak menambal dokumentasi yang kosong.
- Pemilik kredensial dan ketentuan keluar kontrak. Pastikan identitas organisasi dan kredensial produksi atas nama rumah sakit, dan kontrak memuat kewajiban serah terima pemetaan data jika penyedia berganti.
- Kapasitas staf yang tersedia. Siapa yang punya waktu nyata untuk proyek ini, bukan nama yang dicantumkan di surat tugas. Hambatan sumber daya manusia muncul paling sering dalam penelitian implementasi, dan penyebabnya biasanya penugasan tanpa pengurangan beban kerja lain.
Pendekatan pelaksanaannya pun bisa dibandingkan terlebih dulu: menugaskan tim internal dengan pendampingan, memanfaatkan modul integrasi pada sistem informasi yang sudah dipakai, atau menambahkan lapisan penghubung yang berdiri sendiri. Masing-masing berbeda pada kebutuhan kompetensi internal, ketergantungan jangka panjang, dan beban pemeliharaan, bukan hanya pada biaya awal. Urutan langkah teknis dan dokumen yang diminta pada setiap tahap dirangkum terpisah pada halaman cara rumah sakit integrasi dengan platform SATUSEHAT Kemenkes, yang bisa dipakai tim sebagai acuan pelaksanaan setelah tiga keputusan direksi di atas ditetapkan.
Dasar Hukum
- Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dengan kemampuan interoperabilitas dan keterhubungan dengan platform SATUSEHAT. Kewajiban ini melekat pada fasilitas pelayanan kesehatan, bukan pada penyedia sistem.
- Permenkes 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (diundangkan 12 Juni 2026), mewajibkan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan rumah sakit melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi secara nasional; mencabut 21 peraturan lama termasuk Permenkes 82 Tahun 2013 tentang SIMRS dan Permenkes 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, dengan masa penyesuaian paling lama dua tahun sejak diundangkan.
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1030/2023 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Penerapan Sanksi Administratif.
- KMK HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, bab Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (MRMIK), sebagai acuan surveior menilai kelengkapan data dan jejak audit.
Sumber
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, JDIH Kementerian Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, JDIH Kementerian Kesehatan RI (ditetapkan 4 Juni 2026, diundangkan 12 Juni 2026, Berita Negara 2026/382).
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1030/2023 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Penerapan Sanksi Administratif, JDIH Kementerian Kesehatan RI.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES), bab MRMIK.
- Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai rencana sanksi administratif bagi rumah sakit daerah yang belum mengintegrasikan rekam medis elektronik ke SATUSEHAT, dikutip CNN Indonesia, 7 November 2026.
- Tinjauan literatur hambatan implementasi rekam medis elektronik dan integrasi sistem informasi rumah sakit di Indonesia (sintesis sepuluh artikel primer, 2022 sampai 2024), jurnal kesehatan nasional.
- Laporan studi kasus integrasi SATUSEHAT pada rumah sakit umum daerah, membandingkan capaian integrasi teknis dengan kelengkapan data internal.
FAQ
Siapa yang seharusnya menjadi pemilik proyek integrasi SATUSEHAT di rumah sakit?
Unit yang bertanggung jawab atas isi data, yaitu rekam medis, bersama satu penanggung jawab teknis dari IT dan satu sponsor di tingkat direksi. Penyedia sistem adalah pelaksana, bukan pemilik proyek.
Dasarnya bukan preferensi organisasi, melainkan letak kewajibannya. Permenkes 24/2022 menempatkan kewajiban penyelenggaraan rekam medis elektronik yang terhubung dengan platform SATUSEHAT pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kontrak bisa mengalihkan pekerjaan, tetapi tidak mengalihkan akuntabilitas kepatuhan ke pihak ketiga.
Komponen biaya apa yang paling sering terlewat dari anggaran integrasi SATUSEHAT?
Biaya pemetaan serta pembenahan data internal dan biaya pemeliharaan setelah go-live. Anggaran umumnya hanya memuat jasa integrasi di awal, padahal upaya terbesar ada pada pembersihan master data, pelatihan pengisian di titik layanan, pemantauan pengiriman harian, dan penyesuaian ulang saat modul atau ketentuan teknis berubah.
Akibat dari pos yang hilang ini terlihat beberapa bulan setelah peresmian: pengiriman data melambat, kesalahan validasi menumpuk, dan rumah sakit harus mengajukan tambahan anggaran di luar rencana.
Apa ukuran selesai yang layak dipakai direksi untuk proyek integrasi SATUSEHAT?
Pengiriman data yang rutin, lengkap per modul, dan diterima tanpa kesalahan validasi selama periode pemantauan yang ditetapkan, bukan terbitnya kredensial produksi.
Terhubung secara teknis dan terisi secara klinis adalah dua hal berbeda. Laporan kasus di rumah sakit daerah memperlihatkan capaian integrasi teknis yang tinggi masih berdampingan dengan kelengkapan data internal yang rendah, sehingga ukuran selesai perlu menyentuh isi data, bukan hanya status sambungan.
Apakah rumah sakit daerah harus menunggu siklus APBD untuk memulai integrasi?
Tidak untuk seluruh pekerjaannya. Registrasi organisasi, uji coba di lingkungan sandbox, inventarisasi data, dan pembenahan master data bertumpu pada waktu staf dan tata kelola, bukan belanja modal.
Menjalankan bagian itu lebih dulu memberi dua keuntungan: tenggat kepatuhan tidak sepenuhnya bergantung pada siklus anggaran, dan usulan belanja pada siklus berikutnya disusun dari temuan nyata di sistem sendiri, bukan dari perkiraan penyedia.
Dipercaya 70+ rumah sakit di 10+ provinsi



























